Pelanggaran HAM

Jokowi Kembali Umbar Janji Selesaikan Kasus HAM Berat, Minta Kejaksaan Lebih Aktif

Organisasi HAM mengkritisi janji presiden. Sementara Jaksa Agung sempat menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan kejahatan HAM berat.
14.12.20
Jokowi Kembali Umbar Janji Minta Kejaksaan Agung Selesaikan Kasus-Kasus HAM Berat
Presiden Jokowi saat bertemu PM Australia pada 10 November 2020. Foto oleh TRACEY NEARMY / POOL / AFP

Janji penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang gagal direalisasikan selama periode pertamanya, kembali Presiden Joko Widodo angkat pada Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Senin (14/12), secara virtual. Kali ini Jokowi menyebut kejaksaan memiliki peran kunci dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sebelumnya, isu sama pernah ia sampaikan pada pidato peringatan Hari HAM sedunia pada 10 Desember lalu. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengklaim pemerintah tidak pernah berhenti menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Klaim ini, menurut aktivis pegiat HAM, jauh panggang dari api.

Iklan

“Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat,” kata Jokowi dalam rapat virtual. “Kerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan. Antisipasi terhadap tantangan masa depan juga harus terus ditingkatkan.”

Pandangan presiden bahwa kejaksaan jadi aktor kunci patut dikritik. Baru November lalu keluarga korban dan Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II memenangkan gugatan atas Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin setelah Burhanuddin menyatakan kedua tragedi tersebut bukan pelanggaran HAM berat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Burhanuddin telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 

Kejaksaan Agung tidak terima akan keputusan tersebut dan memutuskan melawan balik.

“Namun, karena menurut kami putusan itu tidak tepat atau kurang tepat, maka kami akan pelajari dulu isi putusannya secara lengkap. Selanjutnya, kami akan menempuh upaya hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono kepada BBC Indonesia. Bagaimana mungkin lembaga kejaksaan yang punya masalah dalam melakukan definisi pelanggaran HAM berat justru dianggap jadi aktor kunci penanganan kasus?

Iklan

Keadilan bagi korban justru terancam setelah pada 11 Desember kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku pemerintah telah menemui para korban dan kini tengah menyusun dokumen rencana penyelesaian kasus HAM masa lalu secara non-yudisial. Non-yudisial sendiri diartikan gamblang menjadi “tanpa jalur hukum”. Kalau bahasa jalanannya: dibicarakan secara kekeluargaan.

“Saya sudah menyusun tulisan kepada Presiden. Mari kita coba cari solusi lain di luar judisial berkaitan non-judisial. Mungkin pendekatan non-yudisial sebagai pendekatan alternatif yang bisa kita lakukan ke depan untuk kepada kondisi yang semakin baik,” kata Moeldoko kepada Tirto.

Kalau cara ini ditempuh, keadilan hukum untuk para pelaku pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini masih kebagian jabatan akan semakin jauh, impunitas dikhawatirkan terus langgeng. Total ada 11 kasus yang sempat masuk prioritas penuntasan oleh pemerintah. Di antaranya pembantaian 1965, penculikan aktivis 1998, penembakan warga sipil di Simpang Kraft Aceh 1999, hingga Tragedi Semanggi I dan II.

Ketua bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyebut lambatnya penanganan pelanggaran HAM selama ini bukan masalah kemampuan, kapasitas, atau kapabilitas. Ini semua cuma perkara niat aja.

“Karena bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, tapi problemnya adalah ketidakmauan. Tidak mau menuntaskan kasus-kasus HAM berat sampai sekarang, bertahun-tahun, tidak serius,” ungkap Isnur, dikutip dari BBC Indonesia.

Kecaman sama dilontarkan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti yang menyebut tidak adanya keinginan politik pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut Fatia, pengusutan kasus di era Jokowi mandeg.

“Hal-hal tersebut [janji menuntaskan kasus] hanya dilakukan untuk sebuah solidaritas dan meraih suara yang pada akhirnya menjadi janji semu dan mengkhianati keluarga korban dan korban itu sendiri,” kata Fatia.

Selain itu, tidak jelas kasus HAM mana yang sebenarnya akan diselesaikan menurut presiden. Merujuk data KontraS tahun lalu, ada 11 purnawirawan militer yang belum diadili sampai sekarang atas dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti tragedi Talangsari, penembakan Tanjung Priok, hingga pembantaian di Timor-Timur. Sebagian berada di lingkar kekuasaan, dan dekat dengan presiden, seperti A.M. Hendropriyono dan Wiranto.