Perjalanan FPI Mengendalikan Populisme Islam dari Petamburan

“Pasti bertanya-tanya, kan, kenapa bisa sampai kayak gini?” imbuhnya, diselingi senyum lebar.

Fase kebencian terhadap FPI pernah Nachrowi alami sebelum 2016. Seperti kebanyakan orang, ketidaksukaan Nachrowi kepada FPI muncul lantaran parade kekerasan dan kecenderungan organisasi masyarakat ini main hakim sendiri atas nama agama.

“Bahkan saya juga pernah ikut satu group di Facebook yang isinya mereka yang tidak suka sama FPI,” akunya.

Bandul nyatanya berbalik. Letupan ketidaksukaan tersebut berubah jadi keyakinan serta kekaguman, membawanya pada titik balik kesimpulan bahwa FPI tidak sebrutal yang tercitrakan di publik. Usai melihat lebih dekat ke dalam organisasi ini, lewat bantuan salah satu koleganya, sekitar 2016 Nachrowi luluh dan akhirnya memutuskan mengambil sikap penting di hidupnya: bergabung menjadi anggota FPI. 

“Ada banyak hal yang tidak orang lain lihat dari FPI. Selama ini framing FPI, di mata publik, sering buruk,” kata Nachrowi. “Tapi, setelah saya perhatikan dengan seksama, FPI jauh berbeda daripada yang diomongin orang-orang.” 

Pilihannya bergabung ke FPI bukannya tanpa konsekuensi. Teman-teman satu pergaulannya mempertanyakan keputusan tersebut. Sementara di ranah pekerjaan, beberapa klien yang dipegang—dia bekerja sebagai konsultan penyelenggaran acara—terasa mengambil jarak. 

“Beruntungnya keluarga saya mendukung penuh [keputusan] apa yang saya ambil,” Nachrowi memberi tahu VICE. 

Sejak saat itulah Nachrowi berupaya menginjakkan kakinya di tempat yang dia percayai. Nachrowi sadar betapa tak mudahnya mengabdikan diri di organisasi yang kerap memicu kontroversi. Tapi, dia menegaskan yang dilakukannya adalah panggilan hati.

Nachrowi tidak sendirian. Sejak pertama kali berdiri pada 1998, FPI dengan cepat menjadi organisasi masyarakat keagamaan besar di Indonesia, pelan tapi pasti menyusul Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dengan jumlah pengikut yang diklaim mencapai jutaan orang. 

Berbagai manuver FPI tak jarang meninggalkan anggapan bahwa organisasi ini layak dibubarkan karena mengancam toleransi. Di sisi lain, FPI dianggap gigih mewujudkan idealisme sebagian penganut Islam, bahwa kemaksiatan yang tak sesuai kaidah agama patut dibasmi. 

Terlepas dari runcingnya perdebatan dua sisi yang berlawanan, FPI, sampai detik ini, masih tegak berdiri, di tengah segala kontroversi dan caci maki. 

“Rasanya, kalau diingat-ingat, membuat kita ini sakit hati,” ujarnya.

Palti merupakan pendeta di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat. Gereja tempatnya memimpin ibadah jadi pusat sengketa yang tak kunjung ada penyelesaiannya. 

Pangkal sengketa ialah soal izin. Pemerintah Bekasi tak kunjung memberi izin Filadelfia menjalankan ibadah. Upaya memperoleh izin bukannya tak ada. Berkali-kali pengurus Filadelfia mengajukan proposal legalitas, dan berkali-kali pula nasib mereka ditangguhkan. Padahal, menurut Palti, pihaknya sudah memenuhi persyaratan administratif maupun teknis seperti persetujuan warga setempat sebagaimana yang diatur undang-undang. 

“Tapi, usaha kami selalu mentok di situ, seolah kami ditakdirkan tidak bisa beribadah dengan tenang,” tambahnya. 

Jalan buntu itu, rupanya, tak menghentikan antusias jemaat Filadelfia beribadah. Sebagai gantinya, mereka memanfaatkan rumah pribadi, ruko, hingga pelataran gereja agar dapat memenuhi kebutuhan spiritualitas. Nahas, kuatnya keinginan jemaat beribadah direspons tekanan bertubi ormas konservatif. 

Insiden 2012 memperlihatkan betul betapa masifnya tekanan yang dialamatkan ke Gereja Filadelfia. Saat hendak beribadah di pelataran gereja, Palti terkejut menyaksikan bagaimana puluhan orang, berbaju putih dan membawa embel-embel bertuliskan FPI, mengepung gereja seraya menyerukan pemberhentian ibadah dengan dalih tak punya izin. 

“Di satu sisi lainnya, tak jarang kami mendapatkan lemparan telur dan air comberan. Bahkan, jemaat sempat juga dibawa ke polsek setempat karena situasi yang tidak kondisif,” imbuhnya. “Tekanan ini selalu kejadian selama kami berusaha untuk beribadah dengan tenang.”

Pengalaman Palti turut dirasakan pula Helena Panjaitan, mantan jemaat Filadelfia. Dalam satu kesempatan, dia melihat terdapat anggota rombongan beratribut ormas tengah mengasah golok, seolah mempersiapkan diri untuk perang. Ketakutan seketika menyelimuti tubuh Filadelfia, sekaligus meninggalkan trauma setelahnya. 

“Jujur pengalaman itu membuat saya takut. Di saat bersamaan, saya juga kecewa terhadap aparat yang seperti membiarkan tekanan-tekanan dari ormas bermunculan. Seolah aparat melakukan pembiaran,” ucap perempuan 26 tahun yang sekarang menetap di Tapanuli Utara ini kepada VICE. 

Di Bekasi, Filadelfia bukan satu-satunya gereja yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Pada 2012, pemerintah kota Bekasi menyegel tiga gereja: Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI), HKBP Kaliabang, dan Gereja Pantekosta. Semua dilakukan setelah ada tekanan FPI Bekasi. 

Aksi penyegelan membikin Helena kecewa terhadap negara. Pasalnya, kebebasan untuk menjalankan perintah agama termaktub dalam UUD 1945. Negara semestinya menjamin hak warganya, bukan malah tunduk pada tekanan ormas-ormas konservatif. 

FPI banyak disebut sebagai organisasi yang tak ragu menggunakan pendekatan kekerasan agar tujuan mereka tercapai. Argumen ini kian kokoh berdiri bila kita melihat sepak terjang mereka selama dua dekade terakhir.

Debut FPI dalam aksi kekerasan kolektif terjadi hanya beberapa bulan saja setelah mereka berdiri, tepatnya pada November 1998, kelak dikenal sebagai “Tragedi Ketapang.” Insiden Ketapang, yang mengambil titik peristiwa di daerah dekat Gambir, Jakarta Pusat, bermula saat puluhan preman asal Ambon, diduga menjadi beking pusat perjudian milik pengusaha Tomy Winata, melakukan intimidasi terhadap warga setempat. 

Sikap arogan tersebut bikin warga muak, dan akhirnya melahirkan serangan balik yang berbuntut konflik berskala besar. Keterlibatan FPI dipicu kabar burung yang mengatakan masjid telah dibakar oleh ‘orang-orang kafir,’ demikian seperti dicatat George Junus Aditjondro dalam “Orang-orang di Jakarta di Balik Tragedi Maluku.” 

Berang mendengar informasi itu, FPI mengumpulkan massa, bersekutu dengan warga setempat, sebelum akhirnya melakukan penyerangan kepada orang-orang Ambon. Kerusuhan pun tak terhindarkan. Api melumat sepeda motor hingga pusat perjudian. Korban tewas, terkonfirmasi, sebanyak enam orang: tiga di antaranya yakni orang-orang Kristen dari Saparua dan Haruku.

Pecahnya kerusuhan Ketapang mendorong aparat keamanan di Jakarta untuk meringkus semua orang Maluku yang tak punya KTP. Setelahnya, mereka dikembalikan ke daerah asal menggunakan kapal sipil maupun Angkatan Laut (AL). 

Langkah pemerintah tak seketika memadamkan bara konflik. Insiden di Jakarta kemudian memantik konflik mematikan berbasis agama—Islam versus Nasrani—di Ambon yang berlangsung selama tiga tahun, dari 1999 sampai 2002, dengan jumlah korban meninggal mencapai lima ribu orang dan setengah juta lainnya dipaksa mengungsi. 

Peristiwa di Ketapang lantas membuka jalan bagi FPI lebih banyak terlibat aksi-aksi kekerasan kolektif. September 1999, FPI menutup sepihak lokasi yang dianggap jadi sarang perjudian di Petojo Utara. Lanjut ke 2008, FPI menyerang orang-orang dari kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), yang sedang melakukan aksi damai memperingati Hari Pancasila di kawasan Monas. Serangan anggota FPI mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka. 

Kerasnya FPI tak hanya nampak di ibu kota. Di luar Jakarta, aksi mereka tak jarang meresahkan warga dan penganut agama maupun keyakinan lainnya. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, ambil contoh, pada 2004 lalu, massa dari FPI menyerang masjid Ahmadiyah, Baitul Rahim. Mulanya, massa FPI sekadar memasang spanduk penolakan terhadap Ahmadiyah. Namun, tak lama berselang, aksi berubah ganas: massa merusak apa saja yang ada di masjid hingga melempar bom molotov. 

Konsistensi pada jalan kekerasan itu berlanjut. Setara Institute mendapuk FPI sebagai ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan lantaran sering menjadi aktor di balik pelanggaran aktivitas keagamaan pada 2016—dengan 16 kasus. 

Semua kekerasan itu dijustifikasi, demi mewujudkan Indonesia sesuai imajinasi FPI, yang bebas maksiat.

“FPI hadir sebagai salah satu perwujudan dari upaya memikirkan [kondisi] bangsa ini, terutama Indonesia pasca-Reformasi,” jelasnya ketika dihubungi VICE via sambungan video call. 

Orde Baru bukan rezim yang bersedia melihat kemunculan kompetitor ideologis. Ketika gerakan komunis beserta para simpatisannya berhasil dihabisi, kelompok Islam menempati posisi sebagai musuh selanjutnya. Menguatnya kelompok Islam yang rajin berpolitik selama dekade 70’an hingga 80’an bikin Suharto gelagapan. Gerakan Islam Politik di dekade kedua kekuasaan Suharto ditekan secara bertubi-tubi.

Rezim Orde Baru gencar mengkampanyekan slogan “Asas Tunggal Pancasila,” yang intinya memerintahkan setiap organisasi di Indonesia tidak boleh membawa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Aparat mulai rajin meringkus para ulama di berbagai daerah seperti Solo, Aceh, Banten, hingga Kalimantan, karena muatan ceramah mereka dianggap mengancam stabilitas negara maupun pembangunan. 

Situasi itu, tak pelak, membikin lahirnya pelbagai gerakan perlawanan, mengawinkan Islam dan politik riil, yang dipupuk dari masjid kampus macam Salman di Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga jaringan akar rumput di wilayah kumuh nan miskin kota besar seperti Tanjung Priok. Tak jarang, upaya pemadaman api gerakan yang disemai kelompok Islam berujung dengan timbulnya banyak korban, seperti yang terjadi di Talangsari dan Tanjung Priok, ketika ratusan umat Islam tewas akibat berondongan timah panas para serdadu Angkatan Darat. 

Suharto sempat berusaha merangkul umat Islam di senjakala kekuasaannya, namun sejarah terlanjur bergerak ke pendulum lain: tak lama usai Orde Baru menggandeng kelompok Islam, gerakan mahasiswa berhasil menjatuhkan kepemimpinan The Smiling General yang berkuasa 32 tahun.

Jatuhnya Suharto membuka keran perubahan baru, bernama Reformasi, dan tepat di sinilah FPI, tiga bulan usai Orde Baru runtuh, berdiri. Di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang, Muhammad Rizieq Shihab yang nantinya dikukuhkan sebagai Imam Besar, bersama kiai-kiai yang terkenal gigih melawan tirani Orde Baru macam Cecep Bustomi, Misbahul Anam, Fathoni, dan Idrus Jamalullail, mendeklarasikan lahirnya FPI. 

Munculnya FPI, pada Agustus 1998, merupakan persemaian proses sejak beberapa tahun sebelum Reformasi. Melalui pengajian, pertemuan tokoh agama maupun pejabat pemerintah, hingga acara tabligh akbar. Tujuan pembentukan FPI, mengutip Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI, didasarkan pada tiga hal: anggapan umat Islam telah lama menderita, upaya menjaga harkat dan martabat Islam, serta menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Masa-masa awal eksistensi FPI, berkebalikan dengan citranya saat ini, muncul berkat kedekatan para ulama pendirinya dengan pemerintah dan elite militer. Hasil penelitian Studi Institut Arus Informasi (ISAI) berjudul Premanisme Politik, menyimpulkan FPI aktif dalam pembentukan Pam Swakarsa, bekerjasama dengan Wiranto, yang kala itu menjabat Panglima ABRI, ormas yang fungsinya melawan balik demonstrasi mahasiswa 1998. 

Kekuatan Pam Swakarsa, seperti dicatat Robert W. Hefner dalam bukunya, Routledge Handbook of Political Islam, berjumlah 50 ribu orang, terdiri dari berbagai elemen ormas Islam seperti FPI, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Gerakan Pemuda Islam (GPI), hingga Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). 

Kiprah Pam Swakarsa tak berlangsung lama. Usai terlibat bentrok dengan mahasiswa yang menewaskan belasan orang, kelak disebut sebagai Tragedi Semanggi I, kelompok milisi sipil ini dibubarkan. Saat Pam Swakarsa tutup buku, kibar bendera FPI rupanya tak ikut surut. Mengutip catatan Hefner, “FPI akan memulai petualangan politik paling ambisius pada periode pasca-Suharto,” salah satunya lewat relasi kokoh yang dibina dengan elite-elite tentara. 

Menurut Fajrie Alatas, FPI dipengaruhi oleh Islam gerakan (Harakah Islam), kendati secara praktik keagamaan tak berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Genealogi pemikiran Harakah Islam sendiri, Fajrie menambahkan, sejalan dengan semangat revivalisme Islam abad ke-20 lewat kiprah Ikhwanul Muslimin di Mesir. 

Karena membawa panji Islam gerakan, tak mengherankan bila FPI punya ambisi mengubah tatanan masyarakat sesuai norma Islam, alih-alih “mengubah manusia” itu sendiri sebagaimana yang biasa dikampanyekan ormas-ormas Islam tradisionalis macam NU. 

“Islam, di mata FPI, tak ubahnya jadi ideologi sosial kemasyarakatan. Bila kita bandingkan dengan politik Indonesia, terutama pasca-kemerdekaan,” kata Fajrie. “FPI itu lebih mirip dengan Masyumi yang menginginkan adanya formalisasi hukum Islam. Beda dengan NU yang lebih dinamis,” imbuh sarjana lulusan University of Michigan tersebut.

Pesan-pesan politik sekaligus keagamaan tersebut kemudian disebar dan dipupuk secara konsisten lewat Majelis Taklim, lembaga pendidikan Islam nonformal perkotaan yang digelar berkala. Di kawasan Jabodetabek sendiri, Majelis Taklim FPI berperan jadi pengepul spiritualitas, sekaligus pengumpul massa yang militan.

Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang yang didirikan Misbahul Anam pada 1997, tercatat punya kedekatan istimewa dengan FPI. Misbahul Anam termasuk bagian dari deklarator, bersama Rizieq Shihab serta sejumlah kiai lainnya. 

Di Al-Umm, menurut keterangan Muhammad, pengurus pondok sekaligus tangan kanan Misbahul, Majelis Taklim biasanya dihadiri ratusan orang, dari Jakarta dan daerah sekitar.  “Yang datang itu hanya perwakilan. Kalau mau dihitung secara total [berapa jumlah pengikut Misbahul], estimasinya bisa mencapai puluhan ribu,” terang lelaki yang pernah menimba ilmu di Yaman ini saat dihubungi VICE. 

Muhammad bilang, mayoritas peserta Majelis Taklim di Al-Umm mendukung FPI, lantaran faktor rasa hormat kepada sang kiai masih dipegang teguh di kalangan anggota. Artinya, bila sang kiai, dalam hal ini Misbahul, meminta jamaah mewujudkan visi FPI, maka titah itu akan dilaksanakan.

“Ini bisa dilihat pada tahun sekarang ketika kiai memutuskan rehat sejenak dari urusan FPI karena alasan kesehatan. Banyak anggota yang kemudian mengikuti jejak kiai. Rehat atau vakum di sini artinya tidak mundur melainkan nggak ikut ke lapangan [dalam rangka acara-acara FPI],” kata pria yang akrab disapa Gus Muh ini. 

Majelis Taklim merupakan praktik syiar agama khas di kota-kota besar, memenuhi keinginan masyarakat yang tak bisa belajar agama secara intensif seperti di pesantren. “Inilah yang kemudian menjadi sedikit perbedaan antara FPI dan NU. Bila NU mengandalkan massa dari pesantren, maka FPI dari massa perkotaan yang berkumpul di Majelis Taklim,” tutur Fajrie. 

Di Majelis Taklim, mimbar agama berkelindan erat dengan politik. Massa dibakar lewat pelbagai retorika khas populisme yang tak jauh dari perkara “kita lawan mereka” hingga “masa depan agama di tangan siapa.” Perbedaan mana muatan agama dan mana muatan politik tak jarang nyaris tanpa garis pembatas. 

Pelan tapi pasti, Majelis Taklim yang dibina FPI selama bertahun-tahun ini berhasil membentuk jaringan kokoh. Jaringan tersebut lalu mendapati momentumnya pada empat tahun silam, manakala Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Basuki Tjahaja Purnama, dianggap melakukan penodaan agama. 

Kasus Ahok—sapaan Basuki—mendorong FPI mengaktifkan jaringan-jaringan Majelis Taklimakar rumput menjadi mobilisasi massa dalam bendera aksi Bela Islam sampai berjilid-jilid banyaknya. Gelombang demonstrasi ini berujung dengan dipenjaranya Ahok, di samping pula mengubah peta politik nasional, menyulut membesarnya populisme agama, sekaligus meroketkan nama FPI beserta Rizieq Shihab ke level nasional.

“Kemampuan FPI mengorganisir basis massa terlihat sekali di aksi 212 [nama populer dari Aksi Bela Islam],” ujar Ahmad Syarif Syechbubakr, analis kebijakan publik dan peraih gelar master dari University of Birmingham dengan fokus kajian pada kebangkitan hadrami di Palembang, kepada VICE. “Dan di 212 itu juga nama FPI makin membesar.”

Jerat pidana pertama terjadi pada 2003, manakala Rizieq divonis tujuh bulan penjara lantaran secara sah dan meyakinkan telah melakukan menyebarkan kebencian, permusuhan, serta penghinaan kepada pemerintah Indonesia. Konteks kasus waktu itu ialah seruan Rizieq untuk menutup titik-titik permaksiatan, yang diimplementasikan pada awal 2000. 

Lima tahun setelahnya, lagi-lagi vonis penjara menghampiri Rizieq. Kali ini, lebih berat. Dia dihukum 1,5 tahun penjara—dikurangi empat setengah bulan masa tahanan—setelah dinyatakan bersalah terkait serangan terhadap kelompok AKKBB saat peringatan Hari Pancasila di Monas, Jakarta Pusat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Rizieq terbukti menganjurkan orang lain melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum.

Perlawanan balik pada FPI juga mencuat di akar rumput. Di Tegal, Jawa Tengah, pada 2019 kemarin, rencana Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 FPI batal dihelat usai adanya ketidaksetujuan dari kelompok masyarakat. Alasan penolakan didasari rekam jejak FPI yang sering membuat onar. Dua tahun sebelumnya, di Balikpapan, ratusan orang dari ormas kepemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Muslim Balikpapan (APPMB) meminta walikota setempat agar tak memberi izin kegiatan bagi FPI dengan alasan mengganggu keberagaman masyarakat.

Mundur ke belakang, tepatnya pada 2012, rombongan FPI juga pernah dihadang ratusan warga dari Suku Dayak, lengkap dengan persenjataan tombak dan mandau, ketika tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tuntutannya serupa: warga lokal tak ingin eksistensi FPI berdiri di Palangkaraya. 

Penolakan masyarakat sampai memicu kericuhan. Pada 2018, di Pamekasan, Madura, FPI melakukan sweeping terhadap rumah yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi. Aksi FPI memancing amarah warga sebab dinilai salah sasaran, selain tak dibekali surat izin. Bentrok tak bisa dihindari, mengakibatkan kerusakan properti hingga korban luka-luka.

Masifnya penolakan kepada FPI dibarengi pula dengan tuntutan lain yang tak kalah serius: pembubaran. Dua tahun lalu, keinginan membubarkan FPI turut pula muncul di ranah daring. Sebanyak kurang lebih 400 ribu orang memberikan dukungannya. Alasannya ada regulasi pemerintah, yang menyebut ormas rutin melanggar ketertiban umum maka dapat diberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau status badan hukum.

Melihat tekanan itu, FPI bereaksi lebih lunak, terutama saat polemik izin organisasi jadi topik pembicaraan serius akhir 2019, berdalih bila keberadaan FPI tetap legal sebab menjadi wadah masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, sesuai amanat konstitusi.

Ambisi pembubaran FPI itu tak pernah tercapai. Menurut Ihsan Ali-Fauzi, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, kemungkinan karena pemerintah memang tak menghendakinya.

“Pertanyaannya sekarang dibalik: apa pentingnya FPI dibubarkan?” ungkapnya kepada VICE. “Jangan-jangan keberadaan mereka itu penting buat melakukan dirty job yang tidak mau dilakukan negara tapi disetujui diam-diam.”

“Baru saja sampai ini,” katanya seraya menawarkan menu makan siang berupa nasi kebuli. “[Saya] sambil makan tidak apa-apa, ya.”

Di lingkaran kepengurusan pusat FPI, Maman memiliki jabatan mentereng: Panglima Laskar Pembela Islam (LPI), sayap organisasi resmi FPI, yang kerja-kerjanya berdiri di garda depan tegaknya amar ma’ruf nahi munkar, termasuk agenda-agenda “pembersihan” lingkungan sosial masyarakat dari pengaruh kemaksiatan. 

“Laskar itu kayak pasukannya FPI aja kalau pengin bicara dengan bahasa yang lebih mudah,” kata laki-laki yang sudah bergabung dengan FPI selama sekitar 20 tahun ini kepada VICE. 

Penyebutan “pasukan” tak berlebihan melihat keseharian anggota LPI: mengenakan atribut mirip aparatus keamanan negara yang di dalamnya tersemat nama anggota, nomor identitas, hingga pembedaan warna seragam untuk menunjukkan jabatan.

Sama-sama berdiri pada 1998, sejak awal pembentukan, posisi LPI dikhususkan membantu kerja-kerja FPI untuk misi kemanusiaan, dakwah, serta sosial. Dua dekade lebih berjalan, LPI menjelma sebagai sayap organisasi yang besar, tersebar di 27 provinsi di Indonesia, dengan keanggotaan, menurut klaim Maman, mencapai jutaan orang baik yang tercatat maupun tidak.

Mereka hidup dalam satu garis komando yang jelas dan tertata: Markas Besar—pengurus pusat—memegang hierarki tertinggi yang di bawahnya menaungi pengurus daerah, wilayah, cabang, sampai unit terkecil: posko (level kelurahan atau desa). 

Syarat menjadi anggota LPI tidak rumit, terang Maman. Ada dua kriteria yang wajib dipegang: paham agama dan terdaftar sebagai anggota FPI. Setelah dua faktor itu terpenuhi, pintu keanggotaan LPI akan terbuka, baru setelahnya disusul dengan proses pelatihan yang melibatkan penguatan ilmu agama hingga bela diri.

Dalam waktu singkat, anggota berkesempatan ikut serta menyerbut tempat-tempat “maksiat”, menolak pendirian rumah ibadah agama lain, sampai turut ambil bagian dalam mobilisasi massa menolak penodaan agama maupun kriminalisasi ulama. 

Maman bukannya tak mengetahui tekanan serta pandangan negatif yang dialamatkan kepada organisasi yang dia pimpin. Maman bilang, semua itu semata akibat informasi tak utuh. 

“Kata sweeping itu framing media. Kami menyebutnya hisbah, ada prosedur standar yang harus ditaati. Seperti yang paling utama adalah kami bertindak atas laporan masyarakat, yang juga sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian,” terangnya. “Artinya, kami berusaha sebaik mungkin mematuhi aturan main, atau hukum yang berlaku di Indonesia.”

Dia menambahkan di tiap aksi hisbah, para komandan lapangan selalu menekankan kepada anggotanya untuk menjauhi aksi kekerasan: dilarang memukul orang serta merusak fasilitas publik atau properti.

Azis Yanuar, Wakil Sekretaris Umum Bidang Keorganisasian FPI, mengklaim ada dua sanksi bagi anggota yang melakukan kekerasan. Individu yang terlibat dapat dikeluarkan dari organisasi. Sedangkan bila yang menabrak ketentuan adalah DPW (Dewan Pengurus Wilayah) atau DPC (Dewan Pengurus Cabang), maka status organisasinya dicabut. 

“Kami enggak cuma tegas kepada yang maksiat, tapi juga ke internal kami sendiri. Banyak anggota yang kami beri sanksi karena melanggar aturan yang sudah kami tetapkan,” ucap Azis, saat dijumpai di kantornya di bilangan Gatot Subroto. 

Azis bilang, paradigma FPI dalam menjalankan hisbah berubah sejak diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) III pada 2013. Pendekatan yang diambil, mulai saat itu, memperbanyak ruang dialog dengan aparat keamanan dan warga sekitar, dengan tujuan agar situasi mampu kondusif dan berjalan damai. 

Di saat bersamaan, FPI juga mulai membuka ruang partisipasi untuk anak-anak muda di kursi kepengurusan, di samping hadir secara konsisten di dunia maya lewat kanal YouTube Front TV, yang sejak pertama kali diluncurkan pada 2017, sampai detik ini, meraup lebih dari 30 juta penonton.

“Taktik dan cara kami dalam melakukan syiar agama sudah mengikuti dinamika zaman. Kami hadir di dunia digital dan merekrut anak-anak muda,” tambah Azis. 

Ada satu taktik lain yang efektif memperbaiki citra FPI, yakni gerakan sosial lewat Hilal Merah Indonesia (HILMI). Organisasi ini membantu korban bencana, dari tsunami Aceh, gempa Lombok, longsor di Sukabumi, hingga gempa dan tsunami lumpur di Palu. 

Ali Al Hamid, Ketua HILMI, mengatakan keterlibatan HILMI dalam aksi-aksi kemanusiaan tak lepas dari perintah Rizieq, yang menginginkan organisasi bikinannya mampu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 

“Ada tiga hal yang teguh dipegang Habib: agama, Indonesia, dan kemanusiaan. Tiga itu tidak bisa ditawar. Dan jika ada apa-apa dengan satu di antara ketiganya, Habib pasti langsung bergerak cepat,” ucapnya kepada VICE. 

Di masa awal berdiri, anggapan miring mengiringi perjalanan HILMI sebab terafiliasi dengan FPI.  Lambat laun, menuurt Ali, prasangka tersebut berubah jadi simpati, setelah masyarakat terdampak bencana melihat sendiri responsifnya HILMI mengurus bantuan. 

“Sekarang, kalau ada bencana, yang dicari pertama pasti FPI,” terangnya, bangga. “Ini memperlihatkan bahwa kepercayaan [masyarakat] meningkat. Artinya, tujuan [kami] mulai tercapai.”

HILMI sempat menjadi titik cerah bagi FPI. Citra organisasi tak lagi berkubang dalam pusaran aksi kekerasan mengatasnamakan agama. Tetapi fakta lapangan memperlihatkan pemandangan sebaliknya.

Di Surabaya, menjelang 2016 tutup buku, massa FPI menyerbu beberapa pusat perbelanjaan guna men-sweeping atribut-atribut Natal. Setahun berselang, September 2017, massa FPI turut dalam aksi pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tengah mengadakan kegiatan “Aksi-Aksi Asik”—dianggap merayakan kebangkitan PKI. Massa, termasuk FPI, tak sekadar mengepung, melainkan juga melakukan perusakan dengan melemparkan batu ke dalam gedung. 

Ihsan menilai aksi-aksi kekerasan yang ditempuh FPI merupakan praktik pembajakan prinsip demokrasi.

“Ada ruang abu-abu yang kemudian dimanfaatkan para demagog yang nantinya berujung pada apa yang disebut sebagai mobilisasi intoleransi,” ucap peneliti yang pernah mengeluarkan riset bertajuk Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) ini.

Sementara Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), organisasi nirlaba yang berfokus pada isu kekerasan dan konflik, mengatakan bahwa aksi-aksi ganas FPI memiliki akar yang tak jauh dari satu perkara: tafsir atas agama. 

“Ini [aksi-aksi kekerasan kolektif] menegaskan bahwa mereka [FPI] merasa paling benar dalam menafsirkan ajaran agama. Ruang untuk ide dan pemahaman lain seketika ditutup. Agama Islam, ya, seperti ini, tidak ada yang lain,” kata lulusan University of Pennsylvania ini saat dihubungi VICE.

“Mendengar kabar Habib [Rizieq] kembali ke Indonesia itu rasanya seperti hilang kerinduan yang selama ini muncul,” ungkapnya kepada VICE. 

Wahid bukanlah contoh tunggal. Ada puluhan ribu orang yang mengalami perasaan serupa. Pada 10 November lalu, mereka tumpah ruah di jalanan dan menyemut di pelataran bandara demi bertemu sang patron. Puja-puji dan pekik takbir mengudara tanpa henti, mengiringi laju roda empat yang membawa “Imam Besar” menuju kediamannya di jantung ibu kota. 

Tiga tahun semenjak kepergiannya ke Saudi, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus, pesona dan karisma Rizieq tak tergerus waktu. Di mata para pengikutnya, Rizieq tetaplah Rizieq: seorang habaib, ulama, dan, pada taraf tertentu, juru selamat. 

Munarman, Sekretaris Umum FPI, kepada VICE menjelaskan bila kepulangan Rizieq tak mengubah garis haluan organisasi, atau dengan kata lain: tetap berpijak pada hasil kesepakatan Munas III. 

“Masih sama, sesuai apa yang diputuskan di Munas,” kata Munarman, singkat. 

Banyak yang yakin Rizieq bakal setia di jalur oposisi, melawan segala kebijakan pemerintah pusat yang dianggap lalim. Ada juga yang berspekulasi cepat atau lambat, Rizieq ditarik menjadi bagian dari elite politik nasional.

Namun, yang tak boleh luput disertakan: ada Rizieq atau tidak, pintu kekerasan kolektif mengatasnamakan agama bakal senantiasa terbuka. Sebab sejak awal berdiri, FPI tak pernah benar-benar menutup pintu tersebut.

*Laporan ini adalah bagian ketiga seri menelisik akar kekerasan sistemik di Jakarta oleh VICE Indonesia, didukung dana hibah Search for Common Ground Indonesia dan SEJUK. Liputan sebelumnya membahas rivalitas Pemuda Pancasila vs FBR, serta budaya tawuran SMK N 1 Jakarta.

Faisal Irfani adalah jurnalis lepas di Jakarta. Follow dia di Instagram