Pemimpin Turki dan Belanda Perang Kata-Kata

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Hanya karena acara kampanye kecil di Rotterdam akhir pekan lalu, Belanda-Turki bersengketa sengit. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tersinggung salah satu menterinya tidak diizinkan kepolisian Belanda berkampanye. Selasa (14/3) lalu, Juru Bicara Ankara mengumumkan Duta Besar Belanda untuk Turki dilarang mendarat di semua wilayah mereka. Sang Dubes sedang melawat ke luar negeri, yang artinya Turki sama saja mengusir utusan Belanda dari negaranya.

Ketegangan Belanda-Turki dimulai ketika ratusan warga diaspora Turki yang membawa atribut pro-Erdogan menggelar kampanye di Rotterdam Sabtu (11/3) pekan lalu. Mereka hendak berkumpul di dekat Kedutaan Turki Rotterdam mendukung referendum April mendatang. Referendum ini digelar dalam rangka memperluas wewenang Erdogan sebagai presiden. Dua menteri Turki ada di lokasi. Polisi kemudian membubarkan paksa kampanye tersebut. Erdogan marah lantas menyebut pejabat Belanda sebagai "sisa-sisa Nazi dan fasis" saat berpidato sehari setelah insiden. Tudingan Erdogan dikecam oleh banyak pemimpin Uni Eropa. Kanselir Jerman Angela Merkel termasuk yang mengkritik keras penggunaan istilah Nazi oleh politikus Islamis tersebut lewat Twitter.

Presiden Turki ini tak mau berhenti. Dia kembali menggelar konferensi pers, menuding Merkel membela pemerintah Belanda serta "mendukung terorisme." Erdogan juga hendak membawa masalah pembubaran kampanye ini ke Pengadilan HAM Uni Eropa.

Awalnya Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengklaim berusaha "mendinginkan" ketegangan. Namun setelah Dubesnya diusir dari Turki, dia tak bisa menahan diri. Di hadapan wartawan, Rutte balik melontarkan kecaman keras pada pola Erdogan. "Presiden Turki mengomentari Belanda secara histeris. Saya pikir komentar-komentarnya sudah tidak bisa lagi diterima."

Sejak terjadi upaya kudeta gagal di Ankara dan Istambul pada 15 Juli tahun lalu, komunitas Turki yang tinggal di Eropa mengalami perpecahan. Sebagian mendukung Erdogan (yang selamat dari pemberontakan), sebagian lain beroposisi. Hubungan pun memburuk antara aparat Belanda dengan komunitas diaspora Turki di Negeri Kincir Angin yang berjumlah lebih dari 400 ribu orang. Setahun terakhir banyak unjuk rasa dan aksi mendukung Erdogan dilakukan imigran Turki di kota-kota besar Belanda. PM Rutte, yang merasa jengah karena imigran Turki di negaranya sering membuat masalah, menyatakan para pendatang itu dipersilakan minggat saja (ucapan sang PM kontroversial karena dia menggunakan kata 'fuck off').

Demikian pula insiden pembubaran kampanye di Rotterdam akhir pekan lalu. Polisi menganggap ada potensi ricuh. Apalagi dua menteri di kabinet Erdogan datang, sehingga keduanya segera dilarang tampil dan diamankan.

Mevulut Cavusoglu, yang dijadwalkan berbicara dalam kampanye membahas referendum di Rotterdam, tidak diberi izin mendarat oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Erdogan lalu memerintahkan Fatma Betul Sayan Kaya, menteri lainnya yang sedang berada di Jerman, untuk menggantikan Cavusoglu berkampanye di Rotterdam. Ketika Fatma yang naik mobil sudah mencapai kawasan Kedutaan Turki di Rotterdam, polisi Belanda menghalang-halanginya turun.

Merespons larangan kampanye ini, 500 warga Turki yang bermukim di Belanda menggelar unjuk rasa yang kemudian dibubarkan paksa. Terjadi bentrok antara warga dengan polisi antihuru-hara. Polisi sampai menggunakan meriam air dan anjing K-9 untuk membubarkan kerumunan pendukung Erdogan.

Insiden akhir pekan lalu memicu respon keras Ankara. Turki menuntut pemerintah Belanda meminta maaf karena melarang pejabatnya berkampanye serta mendesak dilakukan penyelidikan atas kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menilai insiden di Rotterdam sudah ditangani sesuai aturan hukum Belanda.

Rutte, yang selama tiga hari terakhir diejek, diolok-olok, serta dikata-katai oleh Erdogan, mengaku tidak akan meminta maaf pada Pemerintah Turki. "Orang itu sudah menyebut pemerintahan ini fasis, menyebut Belanda sebagai negara Nazi. Saya ingin mendinginkan suasana, tapi saya menolak meminta maaf. Kenapa harus minta maaf, itu tentu saja gila," kata Rutte dalam jumpa pers di televisi.

Sikap Rutte memperoleh dukungan oleh semua pemimpin Uni Eropa. Partai-partai di Belanda juga memuji ketegasan pemerintahannya terhadap Turki yang dianggap seenaknya sendiri di negeri orang. Tentu saja, tidak semua orang di Belanda sepakat pada Rutte. Salah satu surat kabar terbesar di Negeri Tulip menyatakan insiden ini sebetulnya dipicu oleh kekhawatiran remeh. Kampanye referendum yang digelar di Kedutaan Turki Rotterdam sebetulnya sepi pengunjung. Pelarangan dua menteri datang itulah yang justru membuat ratusan warga Turki menggelar unjuk rasa susulan malam harinya yang berakhir ricuh. "Sebetulnya acara kampanye itu awalnya cuma diumumkan di Facebook, yang bilang akan datang juga hanya 50 orang."

Ketegangan diplomatik antara Belanda-Turki dimanfaatkan oleh politikus sayap kanan Geert Wilders dari Partai Kebebasan (PVV) untuk merebut simpati warga. Lewat akun Twitter resmi, Wilders yang secara terbuka mengaku Islamofobik menuntut Dubes Turki untuk Belanda diusir dari negara mereka. Dia juga mengimbau imigrasi segera memulangkan orang-orang Turki yang berbuat onar di Rotterdam.

Dalam jajak pendapat terbaru, popularitas PM Rutte dari Partai Liberal (VVD) hampir disamai oleh Wilders. Artinya, pada pemilu yang digelar hari ini, Rabu (15/3), terbuka peluang Wilders mengambil alih pemerintahan Belanda, menambah deretan pemimpin sayap kanan ekstrem menjadi pemimpin negara Eropa.

Tak hanya Wilders yang melontarkan ucapan keras pada Turki. Sybrand Buma, pemimpin Partai Kristen Demokratik (CDA) menuntut pemerintah segera mengakhiri perjanjian bilateral dengan Turki yang dijalin sejak 1964. Tujuannya, agar imigran Turki tidak bisa lagi menikmati warga negara ganda, membuat mereka seenaknya membuat onar di Belanda.

Wilders, tadi malam, kembali menyerukan pengusiran imigran Turki. Dia mengatakan kewarganegaraan ganda membuat imigran Turki di Belanda patut diragukan loyalitasnya. Wilders juga menyebut ratusan orang yang dibubarkan polisi di Rotterdam sebagai duri dalam daging demokrasi Belanda, karena tidak mau melebur dengan masyarakat kulit putih. "Semua orang itu yang kemarin membawa-bawa bendera Turki dan membawa foto Erdogan, jelas belaka jika mereka memang bukan orang Belanda. Mereka warga negara Turki dan sebaiknya ditegaskan seperti itu."

Apakah retorika kebencian Wilders terhadap komunitas imigran dan muslim didukung oleh warga Belanda, masih harus disimak lebih lanjut dampaknya pada pemilu yang digelar pada 15 Maret ini.