Penyebab Papua Selalu Dikesankan Zona Berbahaya Oleh Media di Indonesia

Pola pemberitaan tentang konflik Polri dengan kelompok kriminal di Tembagapura yang belakangan ramai diberitakan bisa digambarkan seperti ini: Polri membuat pernyataan, lalu kombatan OPM menyampaikan bantahan. Begitu terus berputar-putar dari satu kejadian ke kejadian lainnya, termasuk tewasnya satu personel brimob di dekat Tambang Emas Freeport pekan lalu. Begitu pula format cerita bila ada konflik antara aparat dengan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Intinya, Papua muncul di media massa (nasional—atau sebut saja media di Jawa) hanya saat ada konflik. Bumi Cendrawasih terkesan sebagai zona yang selalu berbahaya bagi orang luar.

Eskalasi darurat keamanan di Papua bermula awal November lalu, setelah Polda Papua menyatakan kelompok kriminal menyandera 1.300 warga di kampung Banti dan Kimbel. Dua desa tadi letaknya tak seberapa jauh dari Tembagapura juga dari Tambang Grasberg milik Freeport Mcmoran. Pernyataan polisi dan tentara mengesankan aktivitas kriminal terkait gerakan separatis. OPM membantah, mengklaim kabar penyanderaan dua desa itu tidak benar. Polri juga pernah menyatakan OPM memerkosa warga. Beberapa hari setelah itu muncul bantahan dari TPN-OPM yang menyatakan bahwa perkosaan itu justru dilakukan mata-mata yang ditanam aparat Indonesia. Kasus perkosaan itu jadi alat untuk membenarkan aparat melakukan penyisiran ke dalam kampung.

Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka yang tinggal di luar kampung Banti, Kimbely, atau Utikini akan sulit sekali mendapat gambaran utuh. Jangankan penduduk Jawa, Sumatra, atau Kalimantan. Sesama warga Papua saja sulit memastikan akurasi pernyataan satu arah dari aparat setempat kepada media.

Orang-orang sejauh ini hanya bisa mendapat gambaran dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh mereka yang bertikai. Sayangnya, pernyataan-pernyataan itu sulit diuji validitasnya kecuali jika ada satu atau dua media yang memutuskan untuk meliput langsung dan memantau situasi kondisi dengan mata kepala sendiri.

Agaknya hal itu sulit sekali terjadi, untuk tidak menyebutnya mustahil. Daerah di mana konflik terjadi adalah wilayah perusahaan Freeport yang tak bisa diakses masyarakat umum, termasuk jurnalis. Desa Banti dan Kimbely, kampung yang diklaim polisi disandera oleh kombatan OPM, juga tak bisa diakses karena berada dalam areal Freeport-McMoran.

Wartawan Seputar Papua, Irsul Panca Aditra, yang bertugas di Timika—sekitar 60 kilometer dari wilayah konflik—mengatakan upaya melaporkan yang sebenarnya terjadi di lokasi tertentu bukan perkara gampang bagi wartawan setempat. Ia bukannya tak mau memverifikasi klaim polisi soal penyanderaan 1.300 warga di Banti dan Kimbely. “Tapi memang tidak ada akses,” katanya. Banti dan Kimbely adalah desa di dalam area Freeport. Untuk menuju ke sana, satu-satunya cara melalui jalan milik tambang asal Amerika Serikat itu. Tidak sembarang orang bisa lewat jalan itu. Selain kepolisian dan militer, hanya mereka yang punya kartu identitas Freeport saja yang bisa lewat. Jika berangkat dari Timika, butuh waktu antara 1,5-2 jam sampai kita bisa menjangkau desa-desa itu.

Di jalan Timika-Tembagapura yang terentang sepanjang 64 kilometer, ada banyak pos pemeriksaan ( check point). Mereka yang tak bisa menunjukkan kartu akses tak akan bisa melanjutkan perjalanan. “Kalaupun mau menyusup harus menyusuri hutan melewati sungai-sungai. Itu tidak mungkin,” kata Irsul. Selain tak bisa sembarang orang, kendaraan yang lewat jalan itu pun kendaraan-kendaraan tertentu saja. Tak ada kendaraan umum untuk melayani orang-orang yang hendak hilir-mudik Timika-Tembagapura. “Hanya tersedia bus dari perusahaan,” kata Irsul. Bus itulah satu-satunya andalan warga Banti dan Kimbely, menuju Timika. Mau tak mau wartawan yang berada di dekat sana pun mengandalkan kepolisian untuk mengetahui kabar terkini tentang apa yang terjadi di sana.

Situasi ini, di mana jurnalis tak bisa memverifikasi pernyataan baik dari Kepolisian maupun kombatan, berimbas buruk bagi publik umum juga masyarakat yang secara langsung terdampak oleh konflik. “Jelas ini membingungkan bagi yang membaca berita,” kata Suwarjono, ketua Aliansi Jurnalis Independen saat dihubungi VICE.

Gambaran yang tak utuh tentu saja dapat memicu keputusan-keputusan keliru. Anggota DPR Komisi Pertahanan Meutia Hafidz, misalnya, dalam sebuah pernyataan kepada Metro TV menyatakan oke-oke saja jika aksi penyanderaan diatasi lewat operasi militer. Padahal belum ada upaya serius memeriksa kebenaran pernyataan polisi, ihwal penyanderaan ribuan orang di dua desa dekat Freeport.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, dalam situasi konflik, narasumber utama bukanlah pihak yang berkonflik. Informasi dari mereka bukan tak boleh dijadikan berita, tapi jangan dijadikan sebagai pijakan untuk menggambarkan situasi terkini. Narasumber utama dalam situasi seperti ini adalah warga itu sendiri, dalam kasus ini, warga Banti dan Kimbely. “Mereka yang terkena dampak konflik adalah yang paling utama,” kata Stanley. Tapi yang terjadi jauh dari ideal.

Pihak utama mendominasi porsi pemberitaan soal kondisi keamanan Papua belakangan ini selalu kepolisian dan TNI, instansi yang terlibat konflik yang punya akses begitu luas kepada media. Sekali mengadakan konferensi pers di Jakarta, hampir pasti nyaris semua media baik cetak, online, televisi, maupun radio hadir meliput. Kedua, adalah pihak TPN-OPM yang merasa perlu menyampaikan klarifikasi atas klaim-klaim yang disampaikan aparat sehingga ia membuka diri untuk dihubungi media. Keterangan dari warga jumlahnya segelintir saja. Adalah media lokal Papua yang berperan memberi kesempatan bagi warga untuk angkat bicara. Sejauh ini keterangan dari warga tercantum hanya di dua media, yakni suarapapua.com dan tabloidjubi.com saja. Ada juga laporan langsung perihal evakuasi warga tersandera dari Timika, tapi sayangnya tak memuat keterangan warga yang dievakuasi. Sebaliknya, pejabat instansi TNI-Polri lah yang jadi narasumber.

Dalam kasus di mana narasumber terpenting sulit diakses, maka, kata Stanley, media sebaiknya mengambil jalan berputar dengan mengandalkan keterangan pihak-pihak yang paham situasi tapi tak jadi bagian dari mereka yang bertikai. “Intinya, media juga harus mengambil peran tidak memperuncing konflik,” kata Stanley. Di sisi lain, masyarakat juga tak perlu merasa harus memihak salah satu kubu yang bertikai.

“Meliput konflik itu harus hati-hati betul. Karena Fogs of war itu selalu kecenderungannya menutup kebenaran,” kata Stanley.