Pemerintah Jepang Gagal Mengurangi Angka Kematian Akibat Kelelahan Bekerja

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

TOKYO — Pemerintah Jepang bekerja sama dengan pelobi bisnis paling kuat di Negeri Matahari Terbit mewujudkankan kebijakan yang di atas kertas seharusnya mudah: membuat orang tak keseringan lembur dan lebih sering bersenang-senang. Kebijakan ini dilakukan demi menyelamatkan lebih banyak pekerja di Jepang. Karoshi, istilah untuk menyebut orang yang meninggal karena terlalu sering lembur, telah menjadi satu leksikon dalam bahasa Jepang. Karoshi sekaligus menjadi penyebab kematian yang diakui secara legal sejak dekade 1980-an. Walaupun publik semakin sadar pentingnya mengurangi beban kerja harian, data kasus lembur berlebihan yang menjadi penyebab sakit parah atau kematian terus meningkat. Jumlah klaim kompensasi Karoshi tercatat sangat tinggi sepanjang 2015. Di tahun itu pula, pemerintah Jepang menerima setidaknya 2.310 klaim kompensasi atas gangguan mental, gangguan otak, hingga sakit jantung karena lembur yang berlebihan. Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang menyatakan 93 kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri pada 2015 dipicu jam kerja yang kelewat panjang. Klaim Karoshi meningkat tiga kali lipat sejak pemerintah Jepang mulai menyelidiki kasus kematian akibat terlalu banyak bekerja pada 1999. Kala itu, 11 kasus bunuh diri atau percobaan bunuh dinyatakan terkait dengan masalah pekerjaan. Para pakar meyakini angka kematian Karoshi sebenarnya jauh lebih tinggi. Mereka menyalahkan pemerintah Jepang karena menganggap enteng perkara ini.

Februari 2017, Jepang meluncurkan "Premium Friday" untuk pertama kali. Pelaksaan kebijakan ini ditimpali dengan keriuhan baik di dalam dan di luar Jepang. Sebenarnya konsep Premium Friday sangat sederhana: perusahaan di Jepang dianjurkan memulangkan karyawannya pukul 3 sore setiap hari Jumat di akhir bulan. Ada latar belakang ekonomi dalam kebijakan ini. Saat ini kota-kota besar seperti Tokyo atau Yokohama keteteran menghadapi kelesuan ekonomi. Besar harapan, tambahan waktu luang ini merangsang penduduk Jepang lebih banyak belanja sekaligus memerangi budaya lembur berlebihan. Namun, pelaksaan kebijakan ini menimbulkan banyak keraguan terkait keseriusan Pemerintah Jepang merombak budaya kerja dan mewujudkan keseimbangan hidup kaum pekerja—banyak juga yang menduga kebijakan ini hanya sekadar demi menyenangkan publik saja.

Warga Jepang punya alasan untuk skeptis pada kebijakan terbaru pemerintah. Dalam usaha menekan kasus karoshi, pemerintah mengesahkan regulasi lembur baru. Sayangnya, banyak perusahaan mengakali peraturan baru itu dengan meminta karyawan bekerja di rumah atau memaksa mereka pura-pura absen pulang, lalu memaksa mereka kembali bekerja di kantor. Kondisi ini diperparah oleh pasar tenaga kerja yang lesu. Sekitar 40 persen tenaga kerja Jepang adalah karyawan kontrak dan pekerja paruh waktu dengan perlindungan hukum minim. Selain itu, meski memiliki jatah cuti tahunan, pekerja Jepang jarang menggunakannnya. Menurut pemerintah Jepang, karyawan tetap rata-rata mendapatkan 18,4 hari jatah libur berbayar dalam setahun. Hanya setengahnya dimanfaatkan oleh kaum pekerja Jepang. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mendaftar kasus-kasus karoshi yang "lazim" terjadi: lelaki 34 tahun tewas karena serangan jantung setelah bekerja selama 110 jam selama seminggu. Karyawan 58 tahun meninggal karena stroke setelah bekerja 4.320 jam dalam setahun, alias 83 jam per minggu. Perawat berusia 22 tahun terkena serangan jantung fatal setelah bekerja dalam shift 34 jam selama lima kali dalam sebulan. Noriko Nakahara menjadi seorang pegiat yang memperjuangkan kondisi kerja lebih sehat bagi buruh-buruh di Jepang. Suaminya, seorang dokter anak, bunuh diri 18 tahun lalu. Nakahara sudah memohon suaminya agar berhenti bekerja, khawatir jam kerja yang panjang bakal berdampak buruk padanya. Namun, sang suami berkukuh mengatakan bahwa menjadi dokter adalah panggilan hati. Suami Nakahara khawatir jika dia cuti barang beberapa hari, rumah sakit tempatnya bekerja akan kekurangan tenaga dan merugikan masyarakat yang butuh bantuan kesehatan. Pada 1999, Suami Nakahara meloncat dari atap rumah sakit. Usianya baru 44 tahun saat itu. "Suami saya mengakhiri hidup bukan karena masalah personal," kata Nakahara. "Dia meninggal karena sebuah masalah sosial."

Dua tahun kemudian, Nakahara menuntut kompensasi pada pemerintah Jepang, karena ada bukti suaminya bunuh diri akibat kondisi kerja. Gugatan Nakahara awalnya ditolak. Tak patah arang, Nakahara membawa kasus ini ke meja hijau. Akhirnya, pada 2007, pengadilan menyatakan kematian suaminya diakibatkan beban kerja yang berlebihan.

Selama proses pengadilan, pengacara mengusulkan agar Nakahara menggalang dukungan publik, caranya membuat sebuah support grup. Nakahara bergabung dengan National Family Association for Karoshi Awareness dan mendirikan cabang Tokyo. Sejak saat itu, Nakahara aktif dalam grup tersebut. "Tiap tahun, jumlah anggota baru terus naik," ujarnya pada VICE News. Selama kurun 2016, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendorong perubahan pasar tenaga kerja Jepang yang penuh masalah—Abe mengusulkan proposal kebijakan bernama "Reformasi Gaya Kerja." Karoshi biasanya menimpa 'salarymen', sebutan untuk pekerja kerah putih di Jepang. Belakangan, karoshi juga merebak di kalangan pekerja perempuan dan karyawan muda yang mayoritas adalah pekerja paruh waktu, pekerja lepas dan karyawan kontrak.
Angka pekerja nonreguler di Jepang meningkat pesat sejak 30 tahun lalu. Sejarawan Harcard Andrew Gordon menyebut peningkatan ini "pergeseran paling penting dalam dunia kerja Jepang."

Para pekerja paruh waktu biasanya adalah mahasiswa, atau lulusan universitas yang susah mendapat pekerja. Kadang mereka juga terdiri dari orang yang enggan bekerja reguler serta ibu-ibu yang mencoba kembali masuk pasar tenaga kerja setelah melahirkan. Pekerja lepas kerap tak dilindungi banyak fasilitas ataupun keuntungan yang biasanya diperoleh pekerja tetap, contohnya jam kerja yang lebih pasti dan asuransi kesehatan. Bagi perusahaan Jepang, ketersediaan pekerja paruh waktu adalah opsi yang bisa dimanfaatkan untuk menghemat ongkos produksi. Tak ayal, mereka kerap meminta pekerja lepas bekerja lembur dan di akhir minggu tanpa bayaran.

Sebagai usaha merombak sistem yang berlaku saat ini, pemerintahan Shinzo Abe mengusulkan peraturan dan panduan yang memaksa pemberian kompensasi setimpal dengan beban pekerjaan. Aturan ini berlaku pula untuk pekerja tetap dan paruh waktu. Selain itu, guna mewujudkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi karyawan, pemerintah Jepang mengusulkan pembatasan jumlah jam lembur, maksimal 100 jam sebulan.
Sayangnya, usulan ini disangsikan oleh para pembuat kebijakan dan pegiat anti-Karoshi. Mereka khawatir kebijakan baru ini masih menyediakan ruang bagi perusahaan berlaku nakal, serta tidak memberi sanksi tegas.

Sebagian pegiat merasa kebijakan Abe itu mengabaikan maraknya budaya "cari muka" di perusahaan-perusajaan Jepang. Tradisi itu membuat karyawan enggan pulang lebih awal atau mengambil jatah libur demi menunjukkan dedikasi pada perusahaan, serta mencari muka di hadapan para kolega. Cari muka dianggap lebih penting meningkatkan karir. Imbas buruknya terpancar dalam kondisi ekonomi Jepang beberapa tahun belakangan. Menurut angka produktivitas nasional—dihitung dengan membagi GDP perkapita dengan jumlah jam kerja—yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Corporation and Development (OECD), Jepang adalah negara G7 paling tak produktif. Sebagai perbandingan, angkatan kerja Amerika Serikat 59 persen lebih produktif dari Jepang.

Di tataran ide, Premium Friday sebenarnya gagasan menarik. Namun, Nakahara ragu bahwa perusahaan di Jepang benar-benar siap memerangi tradisi jam kerja yang panjang. Nakahara mencontohkan Itochu—salah satu perusahaan terbesar Jepang—sebagai korporasi yang masih mendorong karyawan bekerja lebih dari delapan jam. Perusahaan itu memang mematikan lampu kantor pukul 10 malam agar tak ada yang bekerja selepas itu. Tapi di sisi lain Itochu mendorong karyawannya agar datang lebih pagi, sambil menyiapkan sarapan gratis sebagai insentif.

"Kami tak belajar apa-apa dari semua masalah Karoshi ini," ujar Nakahara. "Makanya, kami mendukung adanya legislasi baru dan terus berjuang. Entah sampai kapan kami harus melakukan ini. Kami sudah kelelahan. Saya berharap warga Jepang, bersama pemerintahnya, bisa melindungi pekerja dan mengusahakan kondisi kerja yang lebih baik."

Dexter Thomas berkontribusi dalam liputan ini.