Intoleransi

Ratusan Pengungsi Syiah Sampang Bisa Kembali ke Madura, Tapi Dibaiat Dulu Jadi Sunni

Pengamat dan akademisi menilai 'solusi' pembaiatan ini menunjukkan kegagalan pemerintah melindungi kebebasan beragama di Tanah Air. Para pengungsi juga masih memiliki trauma mendalam.
5.11.20
Ratusan pengungsi syiah sampang bisa kembali ke Madura asal bersedia dibaiat masuk sunni
Massa menggelar aksi solidaritas depan Gedung DPR RI pada 2013, menolak kriminalisasi terhadap komunitas Syiah di Sampang, Madura. Foto oleh Adek Berry/AFP

Setelah delapan tahun menjalani hidup di pengungsian, sebanyak ratusan pengungsi Syiah bersiap kembali ke kampung halaman mereka di Kabupaten Sampang, Madura, pada Kamis (5/11) lalu. Akan tetapi, ada harga yang harus dibayar dari kepulangan tersebut.

Para pengungsi kini diwajibkan berhenti menganut kepercayaan yang dianggap sesat oleh masyarakat sekitar. Sebagai gantinya warga yang sejak 2012 terusir dari kampung halaman dan menghuni rusunawa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tersebut harus dibaiat menjadi pengikut Sunni, aliran Islam yang diikuti mayoritas penduduk Indonesia.

Iklan

“Pengungsi Syiah berjumlah 347 orang. Ada 63 orang yang hari ini belum bisa mengikuti baiat karena masih ada urusan yang belum diselesaikan,” kata Ketua Pengungsi Syiah, Tajul Muluk, kepada Detik. Bagi yang masih berada di tempat pengungsian, ia menjelaskan mereka belum menyelesaikan pendidikan. Ada juga yang sedang sakit dan bekerja.

Tidak semua pengungsi siap untuk menempuh jalur baiat. Menurut laporan, ada sekitar tujuh atau delapan keluarga yang tetap pada pendirian mereka sebagai pengikut Syiah.

Tajul, yang memiliki nama asli Ali Murtadho, pernah dipenjara selama empat tahun karena dinilai melakukan penodaan agama. Dalam sebuah wawancara dengan BBC News Indonesia, ia percaya baiat merupakan satu-satunya jalan agar dirinya dan ratusan lainnya bisa tinggal kembali di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, yang berlokasi di Sampang.

“Kami terusir karena keluar dari Sunni. Ketika kami kembali ke Sunni, maka tidak ada alasan bagi kami tidak bisa pulang ke Madura,” ujarnya. Tajul membantah bahwa keputusan tersebut didasari tekanan, melainkan karena dia dan sesama penganut Syiah dari Sampang menyetujui fatwa Majelis Ulama Indonesia cabang Jawa Timur yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat.

“Keputusan ini bukan karena putus asa, bosan, stress, tapi murni karena fatwa Majelis Ulama benar adanya dan dampak sosial yang kami alami juga bukti bahwa apa yang kami jalankan tidak membawa berkah dalam hidup, sehingga kami harus menghadapi ujian seperti ini, kami terusir dari kampung,” tuturnya.

Iklan

Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch yang sudah lama mengikuti konflik tersebut menilai pembaiatan tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintah melindungi kebebasan beragama di Tanah Air.

“Tekanan-tekanan terhadap Muslim Syiah untuk pindah memeluk Islam Sunni menunjukkan bukti lain bahwa pemerintah Indonesia secara konsisten telah gagal melindungi kebebasan beragama,” kata Andreas dalam sebuah pesan tertulis kepada VICE.

Ia menambahkan, selama Indonesia masih mempertahankan pasal penodaan agama dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, ia takut “diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap minoritas beragama akan berlanjut”.

Misalnya, Oktober lalu satu jenazah ditolak warga sebuah desa di Sampang ketika akan dimakamkan. Alasannya adalah sampai meninggal, jenazah masih mengikuti ajaran Syiah. Bahkan, proses pemakaman itu dikawal ketat oleh TNI serta polisi.

Kembali menganut Sunni juga tak secara otomatis membuat ratusan pengungsi diterima dengan tangan terbuka di Sampang. “Masih ada [luka lama], masih trauma dan membekas. Tidak akan bisa pulih. Pokoknya ada isu Tajul mau pulang, masyarakat sudah resah semua,” kata seorang warga bernama Syarifin kepada BBC News Indonesia.

Ia menyebut masyarakat Desa Karang Gayam hanya akan menerima Tajul dan para pengikutnya jika mereka benar-benar telah meninggalkan Syiah. Sebab apabila tidak, ia percaya konflik akan terjadi lagi. 

Iklan

Andreas melihat tidak ada jaminan bahwa konflik selesai begitu saja hanya karena Tajul dan ratusan lainnya kini berbaiat sesuai tradisi Sunni. “Ini bukan akhir dari penderitaan mereka. Ini hanya fase diskriminasi, intimidasi dan kekerasan lain yang sedang dihadapi ratusan Muslim tersebut,” tegasnya.

Menurut Nadia Farabi, akademisi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro yang intensif meneliti konflik Syiah-Sunni, perlu peran tokoh agama dalam proses bina damai di Sampang. Ini lantaran dalam konflik keagamaan, tidak mudah bagi masing-masing pihak untuk meninggalkan kepercayaan dan melupakan rasa sakit hati.

“Aktor-aktor keagamaan sebetulnya punya peran besar untuk lebih memperhatikan, untuk mengurus luka-luka emosional itu, sebab perasaan ini yang memengaruhi keberlangsungan perdamaian,” kata Nadia kepada VICE. Namun, ia menekankan bahwa tokoh agama bukan hadir untuk memaksakan salah satu keyakinan.

“Jadi, beresin dulu itu trauma dan lain-lain antara pihak yang berkonflik pakai nilai-nilai yang diajarkan agama, sehingga orang-orang yang terlibat konflik saling percaya satu sama lain. Trust itu kunci utama bina damai,” tambahnya.

Konflik Sunni-Syiah di Sampang sendiri bermula pada 2012 yang memaksa warga Syiah melarikan diri dari desa mereka. Sekitar seribu penduduk yang menentang keberadaan mereka menyerang serta membakar terhadap rumah dan madrasah Syiah. Solusi yang diambil pemerintah setempat adalah memindahkan mereka ke Sidoarjo yang berjarak kurang lebih 100 kilometer dari Sampang.