Pengakuan Sang Algojo 'Petrus': Pembantaian Kriminal Tanpa Peradilan Era Suharto

Operasi pencarian digelar aparat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI), didukung Brigade Mobil (Brimob) serta polisi lokal. Jumlah yang terlibat hampir mencapai ratusan personel dan Mardiono turut berada di dalamnya. Lengkap dengan persenjataan berat, aparat menyisir setiap sudut di Surabaya.

Setelah berminggu-minggu menjalankan operasi, keberadaan keempat tersangka akhirnya diketahui. Dua orang berada di Kabupaten Nganjuk, sisanya bersembunyi di sekitar Rungkut, Surabaya, yang terkenal sebagai kawasan industri terbesar Jawa Timur. Mardiono kedapatan jatah bergabung dengan tim yang dikirim ke Nganjuk.

Hari penghakiman tiba. Mardiono berada di garda terdepan, bersama empat personel Brimob serta lima serdadu ABRI. Di suatu kampung yang tak jauh dari alun-alun kabupaten, para pemburu ini bergerak secara kilat sekaligus taktis. Tak lama berselang, seorang serdadu menemukan lokasi persembunyian para bandit. Oleh komandan lapangan, pasukan langsung diperintahkan mengambil posisi.

Mardiono mengambil spot yang strategis untuk membidik target. Dia mengambil napas dalam-dalam, di tengah keheningan malam. Tak lama sesudahnya bunyi peluru bersautan membelah udara. Dua orang pelaku yang lama diburu tewas ditempat, tanpa satu kali pun melewati proses peradilan.

Operasi hari itu boleh saja rampung, tapi tidak dengan hari-hari setelahnya. Awal dekade 1980-an merupakan periode sibuk aparat keamanan lintas satuan dan divisi. Mereka punya satu musuh bersama yang wajib dihabisi: mereka yang dianggap kriminal.

Selagi para aparat menganggap tugasnya adalah wujud kewajiban dalam menjaga roda ketertiban, kelak, masyarakat Indonesia mengenal masa tersebut sebagai noktah kelam yang pernah diciptakan rezim Orde Baru.

Orang-orang menyebutnya penembakan misterius, atau populer dengan julukan "petrus."

Pada 1942, tiga tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan dibacakan Sukarno-Hatta di Pegangsaan Timur, Mardiono lahir ke bumi. Ayahnya anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal TNI, sementara ibunya pedagang pasar. Masa kecil Mardiono dihabiskan di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, bersama tiga saudaranya. Mardiono paling bontot.

Waktu berjalan, dan Mardiono tumbuh dewasa. Ayahnya memintanya jadi tentara. Mardiono menolak dan memilih bekerja sebagai supir pengangkutan barang di Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Idealismenya itu perlahan luntur sebab bujukan sang kakak, yang lebih dulu mengikuti jejak sang ayah di medan tempur.

"Kakak saya bilang kalau saya punya fisik yang bagus. Saya dibilang kuat dan bisa lari cepat," kenang laki-laki 76 tahun ini. “Sangat disayangkan kalau bakat itu tidak dimanfaatkan.”

Selepas diyakinkan lebih dari sekali, Mardiono terbujuk juga. Pada 1961, dia mendaftar ke Brimob dan menjalani pelatihan intens di Pusdiklat Watukosek.

Tugas pertama Mardiono terjadi pada 1963, manakala dia diminta terbang ke Sulawesi Selatan buat menumpas pendirian negara Islam Kahar Muzakkar, pemimpin laskar setempat yang memberontak, lalu bikin rezim Sukarno kelimpungan. Selang dua tahun, Mardiono kembali dilibatkan dinas berskala besar, kali ini memberantas anggota, simpatisan, maupun mereka yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Waktu geger 1965, saya [ditempatkan] di Blitar. Di sana, saya membantu menangkapi [anggota] PKI [yang berada] di bawah tanah, yang enggak kelihatan," ujar Mardiono yang sampai sekarang menganggap pembantaian jutaan orang dianggap komunis di Tanah Air adalah hal yang layak dilakukan.

Pertengahan 1970-an, Mardiono lagi-lagi memperoleh tugas penting dengan bergabung dalam Operasi Seroja yang ditujukan untuk menghajar Fretilin, kelompok pro-kemerdekaan bumi Timor Lorosae. Di sana, Mardiono diperbantukan di bagian logistik, mengangkut perlengkapan militer semacam peluru hingga senapan. Operasi Seroja menjadi keikutsertaan terlamanya dalam tugas kedinasan, selama dua tahun.

Bagi Mardiono, sebagai anggota kepolisian, wajib hukumnya selalu siap menjalankan komando, termasuk kala dia diminta berpartisipasi menekan angka kriminalitas lewat kebijakan petrus, tak lama usai menyelesaikan misi di Timor Leste. Dengan ikut petrus, setidaknya, Mardiono merasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di Tribrata—pedoman hidup personel kepolisian.

"Pokoknya kuncinya cuma dua: berani dan ada jaminan dari komandan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selama dua [kunci] itu ada, saya siap menjalankan tugas apa pun itu," tegasnya, yakin.

Mardiono percaya sekali kriminal tetaplah kriminal. Kemungkinan untuk kembali berlaku jahat akan terus terbuka lebar, tak peduli berapa lama penjara menjerat kebebasan hidup.

Dalam mempersiapkan diri menjalani tugas-tugas petrus, Mardiono punya metode khusus. Sebelum turun ke lapangan, dia bakal lebih dulu pergi ke Banyuwangi menemui guru spiritualnya. Di sana, Mardiono bakal mandi dengan air suci serta mendengarkan dengan seksama petuah sang guru. Harapannya, Mardiono terhindar dari petaka di setiap tugas yang diemban.

Selama petrus berlangsung, Mardiono ditempatkan di Surabaya dan sekitarnya. Selain operasi memburu bandit pencuri emas, Mardiono juga pernah terlibat dalam pengejaran kriminal asal Madura yang dikisahkan mati tertembak selepas menginjakkan kaki di bandara, sepulang dari ibadah haji di Makkah.

"Dia [ikut] haji itu buat nutupin boroknya. Padahal, aslinya di bandit kelas kakap yang punya anak buah para kriminal," tuding Mardiono.

Sepasang operasi yang diikuti tersebut, Mardiono mengaku, menciptakan efek kejut luar biasa bagi para kriminal atau mantan kriminal. Mereka tak berani macam-macam karena sekali bertindak demikian, nyawa yang jadi taruhannya.

"Petrus itu berhasil besar. Tingkat kejahatan saat itu turun dengan drastis," klaimnya.

Kemunculan petrus tak serta merta sebatas berkorelasi dengan tujuan ketertiban dan keamanan. Dalam pandangan beberapa pihak, kelahiran petrus tak dapat dilepaskan dari lanskap politik saat itu. Aris Santoso, peneliti militer, misalnya, berpandangan bahwa kelahiran operasi petrus disebabkan adanya konflik yang dialami Golkar menjelang dan sesudah Pemilu 1982.

Dalam rangka menjaga kursi kekuasaannya, Suharto meminta Ali Moertopo, menjabat Wakil Kepala BAKIN—sekarang Badan Intelijen Negara—untuk menggalang suara. Yang dilakukan Ali, lewat Operasi Khusus (Opsus), yang jadi trademark karier intelijennya, ialah "membina" para preman atau residivis dalam organisasi tertentu, seperti The Prems (Jakarta), Yayasan Fajar Menyingsing (Jawa Tengah), atau Massa 33 (Jawa Timur). Tak hanya difungsikan sebagai lumbung suara, para preman ini juga dipakai Ali jadi alat gebuk oposisi yang menentang rezim.

Relasi preman dan militer bukanlah hal yang mengagetkan. Peneliti asal Australia Ian Douglas Wilson, dalam bukunya bertajuk Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru, menyebut relasi preman dan pemerintah jamak bermunculan sebelum era Orde Baru. Di masa Orde Lama, ambil contoh, ada Abdul Haris Nasution yang memupuk dukungan dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Pemuda Pancasila.

Akan tetapi, koalisi preman-militer tak selamanya mulus. Usai Pemilu 1982, kata Aris, para preman mulai meminta timbal balik lebih besar, seringkali berwujud sumber daya ekonomi, kepada pemerintah atas kontribusinya dalam membantu memenangkan kontestasi politik tahunan. Alih-alih dituruti, oleh pemerintah, permintaan tersebut dinilai di luar batas.

"Akhirnya karena dianggap rewel, preman-preman ini dihabisi oleh militer," ucap Aris ketika dihubungi VICE. "Karena, pada dasarnya, memelihara preman itu sama seperti memelihara macan. Waktu kecil, mungkin nurut. Tapi, ketika sudah beranjak besar, jadi sulit dikendalikan. Inilah yang kemudian disadari Ali dan Orba."

Aksi sapu bersih para kriminal ini makin masif digalakkan manakala Leonardus Benyamin 'Benny' Moerdani naik jadi Panglima ABRI (Pangab) pada 1983. Di mata Benny, para kriminal tak ubahnya seperti kanker: cuma bikin susah hidup masyarakat. Mereka yang jadi target antara lain bandit, residivis, anggota geng, pengangguran, sampai mereka yang punya tato—sekalipun tanpa riwayat kejahatan. Mirisnya, kebijakan petrus tak jarang juga diarahkan ke orang-orang yang vokal mengkritik rezim.

Operasi tak sebatas menyasar Yogyakarta, sampai pula di kota-kota besar macam Jakarta maupun Surabaya. Selama kurang lebih dua tahun pelaksanaannya, mengutip Bourchier, jumlah korban tewas akibat petrus diperkirakan mencapai 5 hingga 10 ribu orang. Mereka semua mati tanpa diadili secara resmi dan terbukti pernah melakukan kejahatan.

Cara kerja algojo Petrus amat brutal. Ada target yang langsung ditembak di tempat, ditikam berkali-kali, atau diculik dan disiksa habis-habisan. Yang jadi kesamaan adalah bahwa usai eksekusi, mayat para kriminal tersebut digeletakkan begitu saja di tempat-tempat umum agar mampu menciptakan teror sekaligus ketakutan di lingkaran para bandit. Dari sinilah lema ‘misterius’ di belakang ‘penembakan’ tersebut muncul sebab orang-orang tak tahu siapa aktor pembunuhan di belakangnya.

Gerak operasi petrus melibatkan banyak pihak dan lintas kesatuan, dari Babinsa, polisi, BAKIN, Brimob, sampai ABRI. Semua terangkai dalam satu garis komando yang terstruktur, serta bersifat rahasia, bermodal daftar yang berisikan nama-nama para bandit yang siap dieksekusi. Artinya, ketika nama sudah masuk daftar, maka dipastikan nyawanya bakal melayang.

Aris mengatakan tekanan agar aksi petrus diakhiri lebih banyak muncul dari lembaga internasional. Pasalnya, kebijakan ini didukung oleh masyarakat Indonesia era 80'an, terutama dari kelompok menengah ke atas perkotaan, yang menganggap keberadaan para bandit meresahkan kehidupan nyaman mereka. Selain itu, pemerintah, diwakili Benny, juga gencar melayangkan propaganda yang menyebut korban berjatuhan akibat perang antargeng.

"Perlu diingat juga bahwa pada masa itu, isu HAM belum seperti sekarang," papar Aris, penulis buku Merekam Derap Sepatu Lars: Kumpulan Catatan Militer di Indonesia tersebut. "Inilah yang jadi bahan bakar sekaligus legitimasi pemerintah dalam menjalankan petrus."

Sejarah Orde Baru adalah sejarah kekerasan. Petrus menjadi wajah kekerasan yang amat wadag, bersanding dengan insiden lain seperti yang kekerasan beruntun di Timor Leste dan Aceh, hingga pembantaian umat muslim di Tanjung Priok. Dalam bukunya, Roots of Violence in Indonesia, Thomas Lindblad dan Freek Colombijn menerangkan ciri pola kekerasan di masa Orde Baru: punya legitimasi dari penguasa, memanfaatkan alat negara dalam rupa tentara dan polisi, serta membangun citra kepada publik seakan-akan target memang pantas dihabisi.

Meski demikian, intensitas kebijakan petrus pelan-pelan menyusut usai munculnya banyak laporan tentang pembunuhan yang didorong motif pribadi atau politis. Ditambah, tumbuhnya simpati kepada keluarga korban membikin dukungan publik atas aksi pemerintah menurun.

Tanpa pemberitahuan resmi, sebagaimana saat lahir pertama kali ke permukaan, kebijakan petrus akhirnya lenyap bak ditelan bumi.

Setelah reformasi, mulai muncul desakan untuk untuk mengusut pelanggaran HAM dari pelaksaaan Petrus. Pada 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di bawah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, melakukan penelahaan serta pengkajian terhadap peristiwa petrus.

Empat tahun setelahnya, Komnas HAM menyatakan petrus sebagai pelanggaran HAM berat, didasarkan pada aspek pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, serta penghilangan orang secara paksa. Maka dari situ, Komnas HAM lantas meminta Jaksa Agung guna menempuh penyelidikan sesuai KUHAP dan regulasi peradilan HAM.

Angin sempat berhembus kala Joko Widodo naik jadi presiden pada 2014. Selama kampanye, Jokowi, yang mengaku menyukai puisi Widji Thukul, berjanji mengusut tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk penembakan misterius.

Janji tersebut tak pernah ditepati, sampai Jokowi menjabat di periode keduanya. Penyelesaian kasus petrus, begitu juga dengan pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya seperti Tragedi Semanggi, Talangsari, hingga pembunuhan Munir Said Thalib terus gelap gulita.

Kondisi di lapangan tak seindah yang dibayangkan. Orde Baru runtuh, tapi pengaruhnya masih terasa di kultur sosial dan politik sampai bagaimana cara aparat keamanan menangani persoalan.

Menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu, praktik serupa petrus diambil kepolisian dalam rangka menciptakan ketertiban lewat Operasi Cipta Kondisi. Kapolri waktu itu, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tanpa ragu memerintahkan jajaran di bawahnya untuk bertindak dengan pedal gas penuh. Bahkan, dia berani menyuruh aparat “menghabisi” para bandit kelas teri.

Ribuan personel pun dikerahkan guna memberangus aksi kriminal tingkat rendah. Ada sekitar 52 penangkapan yang diikuti penembakan. Mengakibatkan 41 orang terluka di bagian kaki dan sisanya tewas.

Praktik yang ditempuh kepolisian menjelang Asian Games, juga dengan kebijakan petrus semasa Orde Baru, dianggap bermasalah sebab mengambil pendekatan penyelesaian di luar pengadilan, atau kerap disebut sebagai extra judicial killing. Oleh banyak ahli hukum, praktik semacam ini melanggar ketentuan HAM internasional maupun regulasi nasional.

Di level internasional, misalnya, aksi sepihak tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sementara di tingkat nasional, taktik extra judicial killing menabrak aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia.

"Pada dasarnya, setiap orang itu, apa pun latar belakangnya, punya hak untuk memperoleh pengadilan yang adil dan berimbang, atau fair trial," ungkap Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), kepada VICE. "Terlebih di hukum Indonesia mengenal konsep asas praduga tak bersalah."

Laporan tahunan YLBHI yang dipublikasikan 2019 kemarin, Reformasi Dikorupsi Oligarki, memperlihatkan statistik yang menempatkan polisi sebagai aktor pelaku paling tinggi dalam pelanggaran fair trial, yaitu sebesar 57 persen.

Lagi pula, kepolisian sendiri sebetulnya punya peraturan, termaktub dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009, yang menerangkan bahwa penggunaan kekuatan dengan senjata api hanya boleh dilakukan selama anggota polisi tidak punya cara lain yang masuk akal guna menghentikan tindak jahat tersangka. Aturan ini bisa dibaca sebagai alarm: upaya penembakan adalah jalan terakhir serta ditujukan tidak untuk membunuh, melainkan menghentikan.

Asfinawati memprediksi kasus-kasus semacam ini berpotensi terus terulang mengingat ketiadaan transparansi data dari pemerintah, dan seringkali hukuman yang diberikan kepada anggota TNI atau polisi cuma sanksi disiplin, alih-alih pidana—bila sampai melukai atau menewaskan orang lain.

"Salah satu penyelesaiannya adalah perbaikan di internal kepolisian itu sendiri yang belum transparan dan belum tegas dalam menindak anggotanya yang melanggar aturan," pungkas Asfinawati.

Jejak petrus tak hanya dapat dijumpai di Indonesa masa sekarang saja. Pemandangan serupa juga muncul di Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte. Sejak diangkat jadi presiden pada 2016, dia menyerukan dengan lantang perang melawan narkoba. Dia menurunkan personel ke jalanan kota-kota besar, memburu para bandar sampai pemakai.

Taktik yang dipakai polisi Filipina menghalalkan segala pendekatan. Jika perlu bunuh di tempat demi menciptakan efek kejut bagi yang lainnya. Kurang lebih selama satu tahun kebijakan ini diterapkan, ribuan orang tewas, didominasi mereka yang berasal dari kelompok miskin, serta seringkali salah sasaran. Duterte, dalam satu kesempatan, mengakui caranya membasmi peredaran narkoba tersebut terinspirasi oleh kiprah petrus di Indonesia.

Ingatannya atas setiap kejadian pun juga terekam dengan sangat baik. Dia mampu menjelaskan tiap urutan kejadian, lengkap dengan segala detilnya, seolah baru saja dilakukan dalam kurun waktu dua atau tiga tahun belakangan.

"Umur saya memang tua, tapi saya enggak mau jadi orang tua yang kerjaannya cuma duduk-duduk nggak jelas aja," ujarnya menggebu. "Saya menanamkan kepada diri saya sendiri bahwa saya harus terus gerak, terus kerja."

Inilah yang bikin Mardiono tidak seperti manula pada umumnya. Sejak pensiun dari kesatuan Brimob pada 1994, dengan pangkat terakhir Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), dia berusaha menyibukkan diri dalam berbagai pekerjaan, dari jadi supir truk gandeng yang mengangkut tumpukan gula, bus malam yang melintas sepanjang Cepu sampai Banyuwangi, atau sekadar berdagang di pasar.

Mardiono sadar betul betapa susahnya hidup usai tak lagi jadi polisi, lebih-lebih dengan pangkat rendah dan uang pensiun yang tak seberapa. Dia butuh modal untuk menyambung hidup yang terus bergerak simultan. Hanya berdiam diri, baginya, sama saja dengan membuka pintu kesusahan ke dalam hari-harinya.

"Kerja keras itu terbayar. Saya bisa jadiin dua anak saya sebagai polisi, di Brimob juga. Satu tugas di Surabaya, satu di [Jakarta] Utara sana," terangnya, sambil tersenyum lebar.

Perkara finansial bukan satu-satunya masalah yang mesti dihadapi mantan serdadu seperti Mardiono selepas pensiun. Dalam banyak kasus, mereka yang sering terjun ke medan tempur kerap pula mengalami trauma berat, sehingga susah untuk membangun hidup normal. Mardiono sendiri, sampai sejauh ini, mengaku tidak merasakan hal tersebut, sekalipun dia punya pengalaman segudang, mulai turun gunung menghadapi gerilyawan Fretilin sampai beradu hadap dengan para bandit.

"Karena bagi saya itu konsekuensi dari polisi atau tentara. Saya harus siap menjalaninya. Intinya adalah jadi polisi itu harus berani," tuturnya.

Jam menunjukkan pukul lima sore lebih. Saya mulai memberesi perkakas wawancara dan sejurus kemudian diam sejenak, sebelum akhirnya melontarkan pertanyaan yang saya simpan untuk menutup perjumpaan.

"Bapak menyesal tidak pernah membunuh para penjahat tanpa peradilan?"

Suasana sunyi seolah mengelilingi tubuh Mardiono. Sorot matanya menerawang jauh entah ke mana, sementara api terus menggulung batang rokok di sela jarinya hingga hampir habis.

Saya menunggu.

Selang beberapa menit setelahnya, Mardiono mengarahkan tatapannya tepat ke mata saya seraya menjawab, "Tidak sama sekali."

*Nama narasumber sedikit diubah atas permintaannya, sehingga dia bisa leluasa menceritakan detail operasi Petrus yang dilakukan aparat keamanan era Orde Baru

Faisal Irfani adalah jurnalis lepas di Jakarta. Follow dia di Instagram