Memberontak Setengah Abad, Milisi Muslim Filipina Akhirnya Memperoleh Otonomi Khusus

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News

Di dataran penuh rawa, Filipina Selatan, anggota Front Pembebasan Muslim Moro, kerap disingkat MILF, berpartroli memantau keadaan. Mereka berniat mengeyahkan semua militan di kawasan itu yang berbaikat kepada Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). MILF telah menjadi seteru pemerintah Filipina selama setengah abad, tepatnya sejak 1968. Tapi, tak disangka-sangka, dua tahun terakhir MILF bersedia membentuk aliansi bersama Pemerintah Filipina yang berpusat di Manila.

Aliansi terjalin setelah pemerintah Filipina berjanji mengubah kepulauan di Filipina Selatan menjadi kawasan otonomi khusus. Jika ini benar-benar terjadi, maka padamlah pemberontak bertahun-tahun yang diprakarsai MILF—dulu bermimpi menciptakan negara sendiri dengan agama mayoritas Islam.

Pemberontakan Moro bermula pada 1968, saat Muslim Independence Movement didirikan. Sejak saat itu, nyaris setengah lusin milisi muslim berperang melawan Pemerintah Filipina demi mendirikan negara Islam di Kepulauan Mindanao. Lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik yang bergejolak di Filipina tersebut.

Pemerintah Filipana berkali-kali mengajukan tawaran perdamaian dengan beragam kelompok pemberontak Muslim, sejak perlawanan muslim Mindanao pertama kali berkecamuk. Sayangnya, tak ada satupun yang membuahkan hasil.

Perubahan terjadi Rabu (30/5) pekan lalu. Baik Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina akhirnya setelah mendapatkan tekanan dari MILF dan Presiden Rodrigo Duterte serta meloloskan rancangan tawaran perdamaian yang paling menjanjikan sampai saat ini: Bangsamoro Basic Law, biasa dijuluki BBL.

BBL akan memberikan etnis Muslim di kawasan Bangsamoro, Mindanau untuk mendirikan pemerintahan otonom yang menguasai sistem legal, pajak, kawasan darat serta perairan daerah tersebut. Meskipun demikian, kesepakatan ini tak serta merta memberikan mereka kemerdekaan penuh. Pemerintah Filipina masih memegang kendali di ranah militer, pengambilan kebijakan, imigrasi, dan urusan luar negeri.

BBL sudah diajukan lebih dari empat tahun lalu. Baru pada 2017, MILF mengambil langkah berani demi terwujudnya kesepakatan ini dengan sepakat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Filipina, musuh bebuyutan mereka selama sekian dekade.

MILF membantu pemerintah Filipana membangun koridor keamanan dan negoisiasi pelepasan tahanan dalam pertempuran di Marawi. Kini, MILF bahkan turun tangan untuk menumpas faksi-faksi pendukung ISIS di bagian lain Mindanao. Akan tetapi, kolaborasi yang susah terbayangkan sebelumnya ini hanya tercapai setelah MILF sadar sepenuhnya bahwa mereka hanya bisa mendapatkan tawaran perdamaian terbaik di bawah pemerintahan Duterte.

Duterte adalah presiden Filipina yang berasal dari Mindanao. Dalam kampanyenya, dia memang berjanji untuk meloloskan BBL. Bahkan Januari lalu, setelah konflik di Marawi berakhir, Duterte mewanti-wanti para pembuat kebijakan bahwa meloloskan BBL adalah satu-satunya cara untuk menghindari konflik dalam skala besar di Mindanao dan mewujudkan perdamaian di pulau itu.

Komandan MILF seperti Wahid Tundok, yang mengepalai Kompi 118 MILF, merasakan hal serupa.

“Bila BBL berhasil ditandatangani, maka semuaya akan baik-baik saja dan kedamaian akan berlanjut,” ujar Tundok. “Tapi, kalau kami ditantang untuk bertempur lagi, kami siap dengan persenjataan terbaik yang kami miliki.”

Isobel Young dari VICE News bertemu sejumlah anggota MILF sebelum Kongress Filipina meloloskan beleid otonomi khusus pekan ini. Setelah pertempuran melawan ISIS di Marawi berakhir, para anggota MILF harap-harap cemas menunggu Duterte mewujudkan janji kampanye meloloskan BBL.

Berikut cuplikan dokumenter VICE saat menyambangi pemimpin MILF, salah satu gerakan pemberontakan terpanjang Asia Tenggara: