Koalisi Dimotori NU Melawan Persebaran Berita Palsu di Internet

Rentetan kekerasan di Jawa Barat pekan lalu, mulanya dipicu hal sepele: sebuah foto. Dalam foto yang beredar lewat situs berita abal-abal, grup Whatsapp, dan juga bermacam sosial media lainnya, tampak Inspektur Jenderal Anton Charliyan sedang menikmati makan malam bersama anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Dari foto ini, terkesan Kapolda Jawa Barat bercengkrama akrab bersama GMBI, hanya beberapa jam setelah terjadi bentrok antara organisasi massa nasionalis itu dengan Front Pembela Islam.

"Keren dong   LSM Preman dilindungi Polisi untuk Menyiksa dan Memukul FPI. Indonesia memang kece," demikian keterangan foto yang pertama kali beredar lewat Instagram itu.

Masalahnya, semua informasi itu bohong belaka. Foto tersebut diambil berbulan-bulan lalu, bukan di Bandung, tapi dari kota yang berjarak 1.500 kilometer jauhnya: Makassar. Pertemuan ini memang dihadiri tokoh GMBI, namun agendanya bertemu Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal. Adapun Anton Charliyan ada di sana dalam kapasitasnya sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Foto ini dicomot dari akun Facebook pribadi Anton.

Berita palsu, hoax, dan beragam informasi sumir lainnya semakin meningkat di Indonesia, yang kini 132 juta penduduknya terhubung dengan Internet. Gambar, kutipan, ataupun statistik sekarang mudah sekali dilepas dari konteks aslinya, diputarbalikkan, kemudian informasi yang berubah total ini disebar begitu cepat lewat jejaring sosial dan aplikasi pesan. Whatsapp, aplikasi paling populer di Tanah Air, kini menjadi platform utama persebaran berita palsu dan fitnah-fitnah tak jelas juntrungannya.

Masalah persebaran berita palsu bukan cuma dihadapi publik Indonesia. Ini adalah masalah global. Hoax dan kabar bohong pun menyebar cepat di Amerika Serikat, selama masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Banyak sekali kabar sumir menjelek-jelekkan Hillary Clinton tersebar di sosmed. Sampai-sampai para pendukungnya menyalahkan rentetan fitnah itu sebagai penyebab kekalahan Hillary dari Donald Trump. Setali tiga uang, situasi panas muncul pula di Jerman. Facebook secara khusus akan mencabut semua berita bohong di newsfeed sampai Jerman selesai menggelar pemilu parlemen September mendatang.

Di Indonesia, karakteristik dampak persebaran berita palsu rata-rata adalah memperparah sentimen antar agama ataupun ras, yang dilatari perbedaan politik pascapemilu 2014. Salah satu hoax paling banyak disebar setahun terakhir misalnya adalah rumor kedatangan jutaan pekerja kasar asal daratan Cina, merebut lapangan pekerjaan warga 'pribumi'. Ada juga hoax mengabarkan bahwa cabai impor asal Tiongkok berisi penuh bakteri. Serta yang paling banyak disebar melalui grup Whatsapp adalah permufakatan jahat Presiden Joko Widodo menjual kekayaan bangsa Indonesia kepada investor Cina. Salah satu ras paling banyak menjadi sasaran ujaran kebencian hoax dan berita palsu ini adalah etnis Cina. Situasi pun semakin panas, karena Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang sedang diterpa kasus penistaan agama, merupakan etnis Tionghoa asal Belitung.

Hoax tak hanya meramaikan perdebatan dunia maya. Kekerasan di dunia nyata, seperti bentrok antara FPI dan GMBI tempo hari, menurut polisi dipicu oleh provokasi online. Pembakaran sekretariat GMBI terjadi beberapa jam setelah foto Anton disebar tanpa konteks.   "Banyak sekali hoax ini memicu ketegangan antar agama dan ras," kata Savic Ali, Direktur NU Online—divisi kampanye internet Nahdlatul Ulama (NU). "Dampak [hoax] yang viral ini dirasakan banyak orang."

Organisasi muslim terbesar seperti NU bukan satu-satunya yang mencoba melawan persebaran hoax dan berita palsu. NU bekerja sama misalnya dengan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo). Dua pihak ini misalnya mengampanyekan tanda pagar #TurnBackTheHoax untuk melawan narasi penyesatan. Savic mengatakan masalah utama yang memicu mudahnya persebaran berita bohong adalah rendahnya literasi media di Indonesia. Pers yang bebas baru benar-benar muncul kurang dari 20 tahun terakhir, setelah jatuhnya Orde Baru. Kebebasan berekspresi ini kemudian segera ditunggangi banyak pihak, apalagi ketika Internet semakin mudah diakses semua orang.

Mayoritas pengguna Internet di Indonesia mengakses dari ponsel pintar. Dilaporkan lebih banyak SIM Card perdana daripada penduduk negara ini. Dari 132 juta pengakses internet yang disebut sebelumnya, 88,1 juta orang Indonesia dipastikan aktif menggunakan sosmed ataupun fitur Internet lainnya.

Ketika informasi semakin mudah diakses, masalahnya, media-media arus utama ternyata tidak memberi informasi yang bisa dipercaya publik. Savic menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media massa besar sedang berada di titik nadir. Banyak konglomerasi media dikuasai pengusaha yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Alhasil, pemberitaan media arus utama pun seringkali bias dan tidak akurat.

Ruang ini kemudian diisi media alternatif, yang ternyata justru aktif menyebar hoax. "Padahal mereka tidak punya reporter yang liputan kan, jadi enggak ada sumbernya. Terus engga ada nama penulisnya, engga ada nama redaksi-nya; ya berarti website yang seperti ini enggak layak dipercaya," kata Savic.

"Efek jangka panjang yang saya lihat itu sebenarnya adanya proses delegitimasi terhadap media-media arus utama," kata Wisnu Prasetya Utomo, pengamat dari lembaga pemerhati media Remotivi.  "Terlepas dari framing media dalam beberapa isu yang sering bermasalah, kecenderungan ketidakpercayaan ini menggelisahkan."

Pemerintah Indonesia juga mulai gelisah melihat maraknya persebaran hoax dan berita palsu. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk satuan tugas tersendiri untuk memerangi informasi bohong di sosmed. Kominfo juga telah memblokir 11 situs yang dianggap menyebar ujaran kebencian. Pemerintah Indonesia juga telah meminta Facebook menghapus postingan bernada provokatif. Tak kurang Dewan Pers hendak merilis sistem barcode yang akan diharap bisa membedakan media "resmi" dari media abal-abal.

Bagaimanapun, wabah hoax terlanjur menyebar sampai-sampai otoritas pemerintah kesulitan menjangkau setiap pelakunya. Alhasil, aliansi masyarakat sipil terpaksa berada di garda depan memerangi berita-berita bohong dan juga penyesatan dalam bentuk hoax. Grup Sekoci, sebuah komunitas di Facebook, secara aktif memantau konten berita yang terlalu kontroversial dan dicurigai sebagai berita palsu. Dia menyatakan, kebiasaan menyebar informasi menyesatkan bahkan mulai banyak dilakukan oleh awak media di Tanah Air, terutama media online.

Irwan Rosmawan, selaku pemimpin komunitas Sekoci, menyatakan anggotanya tergerak memerangi hoax karena mulai terganggu dengan maraknya kabar bohong di Internet. "Indonesia sedang dijajah pembodohan informasi, ane tergerak berjuang mencerdaskan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Irwan berharap setiap pengguna Internet kini semakin waspada, termasuk ketika mendapat kiriman pesan di Whatsapp yang nadanya provokatif ataupun menyudutkan pihak tertentu. Jika muatan kebenciannya tinggi sementara sumbernya tak jelas, hampir pasti itu adalah berita bohong atau malah memang hoax.

"Intinya jangan percaya informasi apapun yang ada di internet ataupun medsos sebelum memverifikasinya. Selalu tabayyun jika mendapatkan informasi."