Corona Gerus Ekonomi, Lebih dari 200 Ribu Orang di DKI, Jabar, dan Jatim 'Dirumahkan'

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi corona mulai melanda Indonesia. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, untuk wilayah ibu kota saja, sebanyak 162.416 pekerja melapor telah dirumahkan. Istilah 'dirumahkan' menyerupai PHK sementara bagi buruh upah harian/mingguan serta freelancer.

Bila dibedah lagi, jumlah karyawan tetap yang mengalami PHK sebanyak 30.137 orang, sedangkan 132.2799 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah. Adapun di Jawa Barat, seperti dilaporkan CNN Indonesia, 40.433 pekerja dirumahkan dan 3.030 karyawan tetap terkena PHK. Di Jawa Timur, merujuk data akhir pekan lalu yang dikutip Liputan6, sebanyak 7.177 orang mengalami efek kehilangan pekerjaan akibat pandemi dan butuh bantuan pemerintah. Jika dibedah, 6.111 orang adalah pekerja upahan yang dirumahkan, 852 orang merupakan karyawan tetap terkena PHK, dan 214 orang buruh migran Indonesia yang kembali dari luar negeri.

Data tersebut dibenarkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lewat keterangan tertulis, Senin (6/4). Apabila tidak ada stimulus ekonomi menyasar buruh, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, dalam dua bulan ke depan industri otomotif, komponen otomotif, komponen elektronik, garmen, dan sepatu diyakini ikut melakukan efisiensi, dengan cara mengurangi jumlah buruhnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono menyatakan PHK terjadi merata di semua provinsi Pulau jawa. "Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, saat ini sudah ribun orang buruh ter-PHK," kata Kahar saat dikonfirmasi Okezone. "DKI akan ada penambahan jumlahnya pekerja yang di PHK dari perusahaan garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing, hingga Marunda."

KSPI mengusulkan agar perusahaan tetap mempertahankan jumlah karyawan, tapi dengan cara menerapkan libur bergilir mengingat omzet sedang anjlok. Sementara, dari sisi pemerintah, serikat buruh mendesak adanya pembebasan bea masuk impor, mengingat bahan baku yang dibutuhkan industri manufaktur kini seret akibat pandemi corona. Sebagian besar bahan baku pabrik di Tanah Air mengandalkan Tiongkok, yang juga mengalami kontraksi ekonomi akibat penularan virus corona.

Selain itu, Said Iqbal mendesak pemerintah mempertimbangkan kebijakan bantuan langsung tunai yang lebih konkret terhadap buruh dan masyarakat menengah ke bawah, sehingga daya beli mereka tetap terjaga selama pandemi.

Sejauh ini Badan Pusat Statistik belum merilis data jumlah pengangguran baru untuk Maret-April 2020. Angkanya diprediksi meningkat, lantaran gelombang PHK ini.

Pengusaha mengakui keputusan PHK terpaksa diambil terutama dari dua sektor yang paling terdampak yakni manufaktur dan pariwisata. Untuk manufaktur, yang terjadi rata-rata adalah PHK. Sementara di sektor pariwisata, mayoritas pengusaha mengambil langkah "merumahkan" pegawai upahan. Dari perhitungan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, bisnis pariwisata berpotensi merugi hingga US$2,5 miliar sepanjang 2020.

"Di sektor hotel dan restoran ada yang sifatnya dibayar harian. Pengeluaran terbesar hotel dan restoran yakni tenaga kerja," kata Hariyadi Sukamdani, seperti dikutip Narasi.tv.

Gelombang PHK terjadi di berbagai negara, tidak hanya Indonesia. Di Amerika Serikat, 6,65 juta orang mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial bagi pengangguran, karena kontrak kerjanya diputus selama Maret-April 2020. Adapun di Britania Raya, angka pengangguran nasional berpeluang melonjak jadi 22 persen, angka terburuk setelah era Depresi Besar pada 1920'an. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan secara de facto dunia sekarang sudah mengalami resesi yang dampaknya diyakini akan lebih buruk dibanding krisis ekonomi 2008.

Pemerintah Indonesia berjanji akan terus memantau PHK dan perumahan pekerja upahan di berbagai wilayah, serta memberi mereka akses terhadap stimulus ekonomi. "Kami harap para Kadisnaker segera mengumpulkan dan melaporkan data pekerja ter-PHK dan dirumahkan baik pekerja formal dan informal serta UMKM terdampak Covid-19 untuk mendapatkan kartu prakerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu pekan lalu, seperti dikutip Warta Kota.

Penerima kartu prakerja akan mendapat akses mengikuti berbagai pelatihan gratis yang diberikan Disnaker, agar buruh bisa mendapat skill tambahan untuk bekerja di sektor lain. Selain itu, pemerintah berjanji memberikan sokongan dana Rp3.550.000 untuk tiap penerima, selama mereka melakoni masa pelatihan dan mencari pekerjaan baru.