Limbah Kebocoran Minyak Pertamina di Utara Jawa Dikelola Serampangan

Artikel ini merupakan bagian dari kolaborasi redaksi VICE lintas negara mengulas isu kerusakan lingkungan ekstrem, yang mengancam masa depan anak muda. Awak redaksi dari Indonesia, India, Filipina, hingga Australia menghadirkan laporan mengenai peristiwa paling penting yang butuh perhatian segera dari masyarakat dan politisi. Untuk membaca laporan lain kami tentang isu-isu tersebut, silakan klik Environmental Extremes.

Laporan dari staff writer kami Adi Renaldi mengenai dampak kebocoran kilang minyak Pertamina Hulu Energi yang dialami warga di pesisir utara Jawa ini dipecah menjadi dua bagian. Kalian sedang membaca bagian kedua tentang indikasi pengelolaan tumpahan minyak oleh warga yang tak dikelola layak, meski statusnya termasuk limbah beracun. Baca liputan bagian pertama mengenai risiko yang mengintai warga Karawang akibat pembersihan limbah berbahaya tanpa alat memadai di sini.

Ribuan mangrove yang berguna mencegah abrasi justru terancam mati tumpahan minyak. Limbah minyak yang menyerupai jelaga lengket tersebut menempel dari akar tunjang hingga batang-batang mangrove. Warga yang hanya mengandalkan tangan dan sekop tak bisa berbuat banyak membersihkan tumpahan minyak di hutan mangrove. Dari laporan warga, setidaknya 5.000 pohon bakau rusak akibat panas dari tumpahan minyak.

Sedari, bersama empat pantai lain di Kabupaten Karawang, yakni Tirtasari, Tanjungsari, Cemara Jaya, dan Karangsari terdampak kebocoran minyak dari sumur yang dikelola anak perusahaan PT Pertamina di Laut Jawa.

Sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE) bocor sejak 12 Juli, belum bisa ditutup sepenuhnya sampai sekarang. Akibatnya, minyak mentah terus mencemari laut di pesisir utara Jawa, menyebar di Karawang, Bekasi, hingga Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta. Ribuan warga terancam kehilangan mata pencaharian, serta sebagian terusir dari kampung halamannya.

Pertamina menyewa perusahaan pengontrol sumur asal Texas, Boots and Coots untuk menutup sumur tersebut. Boots and Coots berpengalaman menangani insiden pembakaran kilang minyak saat Perang Teluk dan kebocoran Deepwater Horizon. BUMN migas tersebut juga memobilisasi aparat serta warga setempat untuk membersihkan tumpahan minyak yang mencapai pesisir.

Warga sejauh ini membersihkan minyak dengan peralatan seadanya. Pertamina memberi satu set alat pelindung diri (APD) berupa sepatu bot, masker, dan baju nylon. Tak ada petugas kesehatan yang mendampingi mereka, ataupun memeriksa kesehatan warga yang menjadi buruh harian pembersihan minyak.

Limbah minyak itu mereka angkat dengan tangan, dimasukkan ke dalam karung plastik kosong. Jika sudah terisi penuh, dengan mengendarai sepeda motor warga dan aparat membawa tumpukan karung ke titik penjemputan. Di titik itu, belasan truk bersiaga menampung karung sebanyak-banyaknya lalu bergegas pergi.

Ke mana truk-truk limbah itu membawa minyaknya?

Menurut angka yang dirilis PHE, saat ini pihak Pertamina, yang mengerahkan 3.000-an personel di lapangan, telah mengangkat 6.390 barel tumpahan minyak per 15 Agustus. Rata-rata per hari ada 400 barel minyak yang diangkut dari laut. Minyak tersebut diangkut menggunakan truk engkel dengan kain terpal menutup baknya saat pengangkutan. Dalam sehari setidaknya ada ratusan truk yang lalu lalang dari pantai utara Karawang.

Seorang supir truk yang saya temui mengatakan limbah B3 tersebut akan diangkut ke fasilitas pengolahan limbah di Bogor. Supir lainnya mengatakan diangkut ke Bekasi. Sementara warga bilang fasilitas pengolahan ada di Karawang Timur. Simpang siur ini terjadi lantaran Pertamina tidak transparan soal pengolahan limbah.

Berdasarkan desas-desus warga, limbah minyak tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Ada juga yang bilang limbah minyak tersebut dijadikan bahan baku solar. Walhi, lembaga swadaya yang memantau proses pembersihan tumpahan minyak di Karawang dan sekitarnya, belum bisa memastikan ke mana limbah-limbah itu berakhir.

Saya mencoba mendata pabrik pengolahan limbah di sekitaran Jawa Barat yang disebutkan para supir truk. Di Bekasi ada empat perusahaan pengolahan limbah. Di Bogor satu. Sementara di Karawang ada dua yang sebenarnya merupakan satu kesatuan perusahaan.

Empat perusahaan di Bekasi: PT Waste Reduction Bekasi, PT Multi Hanna Kreasindo, PT Trans LJA Bekasi, dan PT Pengolahan Limbah Industri Bekasi, mengaku tak terlibat dan sisanya mengaku tak tahu menahu. Sementara PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Bogor menolak berkomentar.

Dua perusahaan di Karawang, PT Tenang Jaya Sejahtera dan PT Triguna Pratama membenarkan jika turut serta menangani limbah minyak. Juru bicara PT Tenang Jaya, Olan Semberani mengatakan pihaknya lebih banyak mengambil limbah pasir yang terkontaminasi. Olan mengatakan pihaknya hanya menangani masalah transportasi limbah. Semua pengolahan dan pemanfaatan dilakukan anak perusahaannya, PT Triguna Pratama, karena pihaknya tak memiliki alat buat mengekstraksi limbah, tambahnya.

"Kami sudah mengangkut pasir terkontaminasi hingga 11 ribu ton," klaim Olan. "Dalam sehari itu bisa mengerahkan 100 truk. Kami akan mengangkut sesuai perizinan kami. Kalau enggak sesuai [peraturan] Kementerian Lingkungan bisa dipidana nanti."

Olan bilang setiap pengerahan armada truk itu sesuai permintaan langsung dari Pertamina. Selain mendapat kontrak dari Pertamina, keuntungan perusahaan itu didapat dari pengolahan limbah yang dijadikan komoditas lain.

Olan menjelaskan pasir yang terkontaminasi dijadikan bahan baku bata. Sementara untuk limbah minyak cair digunakan sebagai bahan bakar mesin ketel uap (boiler) di pabrik kertas kualitas rendah. Sejauh ini perusahaannya kebanyakan menangani pengangkutan pasir terkontaminasi, sebab limbah minyak cair sudah ditangani Pertamina untuk pengangkutannya.

Dia menyanggah tuduhan jika perusahaannya dinilai tak menaati prosedur pengolahan. "Namanya juga perusahaan pemanfaatan limbah, jadi kalau enggak bisa dimanfaatkan ya buat apa. Kalau enggak dimanfaatkan kan juga enggak boleh," kata Olan.

PT Tenang Jaya maupun PT Triguna Pratama menolak permintaan VICE untuk berkunjung ke pabrik melihat proses pengolahan limbah.

Dua perusahaan tersebut diduga aktivisi memiliki rekam jejak yang buruk. Pada Februari 2019, LSM lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menduga terjadi praktik open dumping limbah B3 yang dilakukan PT Tenang Jaya Sejahtera dan tujuh perusahaan lainnya di kawasan instalasi militer milik TNI Angkatan Udara di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus itu menguap meski Kementerian Lingkungan berencana memanggil perusahaan yang diduga membuang limbah.

Pada Agustus 2014, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat menemukan 10.000 ton limbah batu bara milik PT Tenang Jaya yang ditimbun di dekat pemukiman warga. PT Tenang Jaya diketahui juga berada di bawah satu kepemilikan dengan PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) yang beroperasi di Jawa Timur dan Bali. Komisi VII DPR pernah merekomendasikan pencabutan izin PT PRIA karena dugaan penyalahgunaan izin pengolahan limbah pada 2016.

Sementara PT Triguna Pratama juga pernah didemo ratusan warga pada Mei 2018 karena penyimpanan limbah B3-nya mengganggu kesehatan warga. Humas Pertamina tidak merespons VICE saat dikonfirmasi mengenai alur pengolahan limbah B3 akibat insiden tumpahan minyak di pesisir utara Jawa.

Kejadian tersebut juga berdampak buruk ke ekosistem mangrove. Akibatnya ratusan warga harus bergotong royong mengelap batang pohon dengan tisu pembersih minyak. Iya betul dengan tisu. Tak jelas betul apakah mengelap pohon bisa mengembalikan mangrove seperti sedia kala.

Persoalan tumpahan minyak senantiasa memicu dampak multidimensional, mulai dari sektor ekonomi, lingkungan, hingga kesehatan. Selain kerugian materiil yang sampai sekarang belum diketahui jumlahnya, ancaman terhadap ekosistem laut justru jauh lebih besar. Itu penjelasan Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat dihubungi VICE.

Walhi masih melakukan pendataan terhadap dampak langsung tumpahan minyak terhadap lingkungan. Namun yang jelas, biota laut dan komoditas pangan seperti ikan, udang, terumbu karang, rumput laut, dan garam terkena imbas yang butuh waktu buat kembali normal.

"Ikan jelas mati," kata Sawung. "Ini belum termasuk tambak ikan dan tambak garam yang jadi tumpuan masyarakat. Akibat pencemaran dan eksplorasi minyak padang lamun di perairan Jawa sudah lama mati."

Faktanya memang bukan cuma bakau yang meregang nyawa. Warga pun cepat atau lambat akan ikut menderita. Saat ini paling tidak ada 10 tambak yang terletak di desa Sedari. Beberapa tambak berhenti beroperasi. Sisanya terpaksa dipanen dini oleh warga daripada merugi.

Para aktivis lingkungan menilai Pertamina tak banyak belajar dari kesalahan. Malah terkesan menutup-nutupi, kata Merah Johansyah, koordinator Jaringan Aksi Tambang Nasional (Jatam) saat jumpa pers awal Agustus lalu.

"Kami mencurigai ada kelalaian dari aspek pengeboran. Ini kan persis seperti semburan lumpur. Tapi [Pertamina] kecil-kecilkan dengan kata kebocoran. Ini blow out, ini semburan minyak mentah, jadi harus dibuka datanya," kata Merah.

Dwi Sawung juga mengatakan hal senada. “Ada yang ditutup-tutupi, kami sudah minta data pengeboran tapi ditolak oleh Pertamina,” kata Sawung. Menurutnya, manajemen risiko dan mitigasi Pertamina yang lambat patut dipertanyakan, sebab insiden itu bukan eksplorasi sumur baru, melainkan pengeboran ulang.

"Data teknis lapangan seharusnya [PHE] punya, karena ini kan sumur lama," kata Sawung. "Jika prosedurnya tepat, tentu insiden ini tak bakal terjadi."