Senjata Nuklir

Semua Negara Pemilik Senjata Nuklir Menolak Ikut Traktat Larangan PBB

Amerika beralasan Korut tidak akan patuh, sehingga lebih baik menolak larangan nuklir bersejarah. Alasan itu akhirnya ikut dipakai Inggris, Cina, India, Israel, Prancis, dan Pakistan.
10.7.17
Foto ilustrasi oleh Getty Images.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Lebih dari 120 negara mengadopsi traktat larangan senjata nuklir global Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah satu capaian terbaru dalam usaha memerangi proliferasi nuklir. Namun, ada satu masalah: tak ada satupun negara pemilik senjata nuklir yang ikut menandatangani traktat tersebut. Alhasil, kesepakatan baru ini tak berlaku bagi mereka. Traktat dinamai "Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons" itu secara resmi diadopsi setelah melalui negosisai alot selama bebeberapa jam, dalam sidang Umum PBB akhir pekan lalu. Melalui voting, 122 negara menyetujui traktat; satu negara—Belanda—menolak dan satu negara lainnya—Singapura memilih abstain. Di antara 122 negara yang menyetujui traktat larangan senjata nuklir PBB, terdapat Iran, yang pada 2015 mengalami pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan beberapa negara kuat lainnya sehingga Iran tak mampu mengembangkan persenjataan nuklir sendiri. Secara eksplisit, traktat tersebut menyatakan negara-negara di dunia tak diperkenankan "mengembangkan, menguji coba, memasarkan atau membeli, memiliki atau menyimpan persenjataan nuklir atau alat peledak nuklir sejenisnya." Namun, sembilan negara yang memiliki senjata nuklir—Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Cina, Perancis, Pakistan, India Korea Utara dan Israel—memboikot sidang yang digelar pada hari Jumat itu.

"Larangan senjata nuklir akan menyebabkan kami dan sekutu AS rentan, serta memperkuat negara-negara sepertu Korea Utara dan Iran yang tak akan mematuhinya," ujar Nikki Haley, Duta Besa As untuk PBB, kepada awak media. "Tak ada yang lebih saya dambakan bagi keluarga saya selain dunia tanpa senjata nuklir. Namun, di saat yang sama, kita harus realistis," imbuh Haley. Traktat larangan senjata nuklir PPB tetap berfungsi sebagai penanda legal dan simbolis melawan penggunaan senjata nuklir alam perang internasional, ujar Elayne Whyte Gomez, Duta Besar Kosta Rica untuk PBB dan presiden konferensi yang menghasilkan traktat di atas Kamis lalu pada para wartawan. "Dunia telah menunggu aturan legal ini selama 70 tahun," imbuh Whyte Gomez, menyitir insiden penggunaan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 di akhir Perang Dunia II. Awal pekan ini, ketegangan kembali mencuat antara Amerika Serikat dan Korea Utara menyusul keberhasilan uji coba rudal antara benua Korut. Presiden AS,Donald Trump, mengajak komunitas Internasional "untuk mengkonfrontasi ancaman global ini dan menunjukkan secara blak-blakan bahwa Korut bakal menerima konsekuensi atas sikapnya yang teramat buruk."