Pandemi Corona

Haruskah Vaksin Covid-19 Kelak Diwajibkan Pada Kaum Anti-Vaksin?

Lembaga kesehatan masyarakat berusaha meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin demi kebaikan bersama.
Anya Zoledziowski
Toronto, Canada
28.5.20
perawat memberikan vaksin kepada pasien
Foto milik National Cancer Institute via Unsplash

Artikel ini pertama kali tayang di VICE Canada.

Kebanyakan orang tampaknya sudah tidak sabar menunggu vaksin COVID-19 yang dapat mengusir pandemi global. Namun, akan seperti apa jadinya jika vaksin COVID-19 benar-benar dikeluarkan? Akankah semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka, atau justru menentangnya seperti yang sudah-sudah? Akankah kemunculan vaksin baru menimbulkan perdebatan di antara kalangan anti-vaksin? Pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan lain: haruskah pemerintah mewajibkan vaksin COVID-19?

“Mewajibkan vaksin adalah langkah terakhir yang akan dilakukan lembaga kesehatan masyarakat [jika cara lain tidak berhasil],” ujar Lynora Saxinger, guru besar prodi Mikrobiologi dan Imunologi Medis di University of Alberta.

Lynora menjelaskan tingkat vaksinasi untuk sebagian besar penyakit cukup tinggi, sehingga lembaga kesehatan masyarakat tidak perlu mewajibkan vaksin COVID-19.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada 2018 diperkirakan 84 persen populasi global melakukan imunisasi Hepatitis B; sekitar 86 persen anak-anak di bawah dua tahun menerima vaksin campak; dan 84 persen bayi diimunisasi polio. (Tingkatnya cenderung lebih tinggi di Amerika Utara dan Eropa dikarenakan akses yang terbatas di negara lain.)

Namun, melihat banyaknya berita palsu yang mengelilingi pandemi corona, Lynora khawatir publik—terutama orang Kanada—takkan memercayai vaksin COVID-19.

Lynora dan pakar lain mengkhawatirkan orang-orang yang rentan terhadap hoaks. Meski tidak anti-vaksin, bisa saja mereka mencurigai vaksin COVID-19.

Pekan lalu, Perdana Menteri Alberta Jason Kenney mengutarakan tidak berniat mewajibkan vaksin COVID-19. Namun, pemerintah pasti “mendorong rakyatnya melakukan vaksin” jika ditemukan yang aman dan efektif.

Ève Dubé, antropolog medis Universitas Laval, memperhatikan banyak orang yang merasa “pemerintah akan memaksa mereka untuk vaksin COVID-19.”

Menurut Ève, vaksin COVID-19 akan lebih baik jika tidak diwajibkan.

Ève berujar produksi massal vaksin memakan waktu lama, sehingga tak akan cukup jika diwajibkan untuk semua orang.

Jumlah kaum anti-vaksin di Kanada, misalnya, kurang dari satu persen. Itu berarti tak ada gunanya mewajibkan vaksin.

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat. Ève mengatakan gerakan anti-vaksin jauh lebih kuat dan terorganisir di sana.

“Kepercayaan publik kepada pemerintah dan lembaga kesehatan masyarakat sangat penting,” imbuhnya. “Tak seperti Kanada, ada krisis kepercayaan terhadap pihak berwajib dan pemerintah di Prancis—ini sejalan dengan tingginya ketidakpercayaan masyarakat Prancis terhadap vaksin.”

Ève melanjutkan tiga perempat orang Kanada yang disurvei berniat melakukan vaksin COVID-19 begitu tersedia secara umum.

Menurutnya, lembaga kesehatan masyarakat lebih mengkhawatirkan orang-orang yang ragu dengan vaksin—biasanya ibu terdidik dan kalangan menengah ke atas. Demografis khusus ini cenderung sangat memperhatikan kehidupan anaknya. Mereka bersikap skeptis ketika memilih apa-apa saja yang boleh dipaparkan kepada anak, termasuk vaksin.

Ève berpendapat dokter dan perawat keluarga membutuhkan pelatihan yang tepat begitu vaksin COVID-19 tersedia. Mereka harus bisa merekomendasikan dan mengedukasi pasien akan risiko dan manfaat dari vaksin ini.

Lynora mengamini ucapan Ève. Diperlukan kampanye edukasi publik yang kuat untuk mengenyahkan disinformasi dan ketakutan terkait vaksin.

Menurut sebagian besar perkiraan, pengembangan vaksin COVID-19 membutuhkan setidaknya satu tahun. Ketika selesai diproduksi, lembaga kesehatan masyarakat harus menentukan seberapa banyak orang yang harus divaksinasi untuk mengembangkan “herd immunity” atau kekebalan kelompok, kata Lynora.

Menurutnya, mewajibkan vaksin adalah pilihan bagus jika tidak ada cara lain.

Nature melaporkan bahwa pada 2019, WHO mendaftarkan keraguan terhadap vaksin sebagai salah satu dari 10 ancaman paling buruk terhadap kesehatan global, dengan sejumlah negara mempermainkan gagasan mewajibkan vaksin. Negara-negara seperti Prancis, Italia dan Australia telah membatasi akses sekolah bagi anak-anak yang belum vaksin.

“Idealnya, kita tidak perlu mewajibkannya,” Paul Offit, dokter spesialis penyakit menular, memberi tahu Nature. “Orang-orang mengedukasi diri sendiri tentang vaksin dan membuat keputusan terbaik untuk anak dan diri mereka. Dengan asumsi tidak ada kontraindikasi medis, mereka akan melakukan vaksin setiap saat.”

Lynora menuturkan akan sangat bagus jika lembaga kesehatan masyarakat mampu mengharuskan vaksinasi, dengan asumsi banyak orang melakukan vaksin COVID-19.

“Sebagian besar orang cukup rasional. Mereka tidak terhasut dengan pesan (anti-vaksin) yang ekstrem, jadi saya harap ini juga bisa diwujudkan [pada vaksin COVID-19],” terang Lynora.

Dia menambahkan lembaga kesehatan masyarakat wajib turun tangan jika berita palsu membuat orang-orang tidak mau melakukan vaksin COVID-19.

“Lembaga kesehatan masyarakat didirikan bukan tanpa alasan. Mereka berperan menegakkan segala sesuatu demi kebaikan bersama.”

Follow Anya Zoledziowski di Twitter.