Vaksin Swadaya Dibanderol Pemerintah Rp1 Juta/Orang, Mulai Usai Libur Lebaran

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) telah mengumumkan program vaksinasi mandiri bernama “Vaksin Gotong Royong” akan dimulai pada 17 Mei, sehari setelah libur lebaran. Program ini akan memakai satu juta dosis vaksin Sinopharm yang tiba di Indonesia akhir April lalu. Nah, hari ini (10/5) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merilis harga yang harus dibayar tiap perusahaan untuk memvaksinasi karyawannya. Per dosis dihargai Rp500 ribu sehingga kebutuhan per orang atau dua dosis sebesar Rp1 juta.

“Harga vaksin Rp375 ribu per dosis dan penyuntikan Rp125 ribu, total Rp500 ribu. Tentu vaksin gotong royong ini diharapkan bisa dilaksanakan nanti akhir bulan Mei ini,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (10/5). Penggunaan darurat vaksin Sinopharm telah disetujui WHO pada 7 Mei lalu. Penggunaannya sebanyak 2 dosis, yang disuntikkan selang 3 minggu.

Pada rilis pers KPCPEN yang diterima VICE pada 7 Mei, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat sudah 8,6 juta karyawan dari 17.832 perusahaan mendaftar untuk ikut program vaksin gotong royong. Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani malah punya angka yang lebih besar. Per 10 Mei 2021, Rosan mengatakan pihaknya sudah menerima pendaftaran 10 juta karyawan. 

Meski baru ada satu juta dosis Sinopharm tersedia, Kadin menargetkan 7,5 juta orang sudah bisa divaksin pada September 2021, setelah kedatangan vaksin Sputnik V dan CanSino. “[Pada] 18 Mei ini kita akan vaksin untuk 187 ribu orang dulu, kemudian sampai September itu berdasarkan vaksinnya akan ada 7,5 juta yang disuntik. Kemudian, tunggu vaksin lain masuk di kuartal IV. Ini akan difokuskan ke zona merah dan pekerja manufaktur, cuma awal-awal ini mungkin karena lebih mudah jadi di daerah Jabodetabek dulu,” kata Rosan kepada Detik.

Vaksin Gotong Royong adalah program vaksinasi yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan untuk para karyawannya. Perusahaan yang berminat bisa mendaftarkan diri ke Kadin, sementara pengadaan vaksin tetap dipegang wewenangnya oleh BUMN farmasi Bio Farma.

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan konsep Vaksin Gotong Royong sama saja dengan menyela antrian. Sebab, pelaksanaan vaksinasi harusnya digilir berdasarkan kelompok prioritas, bukan siapa yang mampu beli. “Jadi, menyela antrian yang ditetapkan secara nasional, sehingga akan menciptakan ketidakadilan,” kata Pandu kepada Kompas. Apabila perusahaan benar ingin berkontribusi pada percepatan kekebalan imunitas, Pandu menganggap baiknya mereka bisa menyumbang pembelian stok vaksin yang dibeli pemerintah tanpa perlu mendahului giliran.

Sependapat dengan Pandu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira khawatir vaksin mandiri justru menghasilkan ketimpangan. “Efek negatifnya vaksin mandiri adalah hanya menguntungkan kelas menengah ke atas. Imbasnya, pencegahan pandemi ke kelas bawah akan lebih lambat dibanding kelas atas,” kata Bhima kepada Suara.

Sementara itu, KPCPEN terus bersikukuh bahwa program ini bertujuan membantu pemerintah melakukan percepatan kekebalan imunitas, “Caranya adalah para pengusaha ini ingin memvaksinasi karyawan atau buruhnya. Inilah kontribusi mereka untuk pemerintah dan untuk negara. Dana, pembeliannya, dan proses vaksinasinya ditanggung oleh teman-teman swasta yang terdaftar oleh Kadin, ” terang Koordinator Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga pada rilis resmi yang diterima VICE.

Kritik pada Vaksin Gotong Royong bisa dirunut pada perdebatan Desember tahun lalu. Saat itu muncul wacana dari pemerintah bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia akan dibagi dua kategori: gratis bagi peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI), dan berbayar bagi sisa warga lainnya.

Konsep ini diserang habis-habisan, terutama di media sosial. Pemerintah dianggap menyalahi prinsip prioritas dengan membuat sistem “siapa bayar dia dapat”. Polemik itu (sempat) diakhiri Presiden Jokowi pada 16 Desember dengan menyatakan vaksin corona gratis untuk siapa saja. Namun, rupanya kalangan pengusaha masih berharap bisa membeli vaksin untuk para karyawannya.

Masuk ke Januari 2021, Kemenkes mengkaji kemungkinan vaksinasi mandiri untuk perusahaan. Saat itu Menkes Budi Sadikin menyebut sedikit syaratnya: perusahaan boleh beli vaksin dan mengadakan vaksinasi mandiri, tapi semua karyawan harus ikut serta. Kadin lalu menekankan vaksinasi mandiri justru menguntungkan pemerintah karena mempercepat proses vaksinasi dan tidak membebani APBN.

Meski karyawan pada akhirnya tetap dapat vaksin gratisan, ide ini masih ditentang. Pertama, karena lagi-lagi bertolak belakang dengan konsep prioritas. Kedua, Menteri BUMN Erick Thohir pernah bilang, proses vaksinasi pemerintah lama karena tenaga BUMN farmasi sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengadakan vaksin di Indonesia terbatas. Padahal dalam Vaksin Gotong Royong, perusahaan tetap beli vaksin dari BUMN.