Manipulasi Medsos

Tak Akan Ada Lagi Iklan Bermuatan Politik di Twitter (Buzzer Sih Masih Boleh)

CEO Twitter Jack Dorsey menyatakan per 22 November nanti, di semua negara tak ada lagi twit berbayar disponsori lembaga atau politisi tertentu. Kebijakan detailnya diumumkan segera.
1.11.19
Tak Akan Ada Lagi Iklan Bermuatan Politik di Twitter (Walau Buzzer Masih Keliaran)
CEO Twitter Jack Dorsey. Sumber foto Cole Burston/Bloomberg via Getty Images

Co-founder Twitter Jack Dorsey mengumumkan Rabu dalam serangkaian twit bahwa, jejaring sosial tersebut takkan lagi menampilkan iklan politik mulai 22 November.

Sementara itu, kebijakan final yang menjabarkan beberapa perubahan akan dirilis pada 15 November. Menurut Jack, iklan seputar pendaftaran pemilih tetap diizinkan di Twitter.

Jack menyinggung sejumlah isu yang membuat proposisi iklan politik patut dipertanyakan, termasuk penargetan algoritmis, disinformasi, dan deepfake. Belum bisa dipastikan iklan seperti apa yang “sarat politik”, tetapi Jack menjelaskan Twitter akan menghentikan pemasangan iklan terkait “isu” bahkan dari non-kandidat.

“Awalnya kami hanya ingin menghentikan iklan kandidat, tetapi iklan isu selalu menemukan celah untuk menghindar,” bunyi twit Jack. “Tak adil kalau non-kandidat tetap bisa membeli iklan untuk mendorong isu mereka. Maka dari itu, kami juga ingin menghentikannya.”

Keputusan Twitter sangat berbanding terbalik dengan pendekatan yang diambil Facebook. Ketika berpidato di Universitas Georgetown Oktober awal lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengurungkan niatnya melarang iklan politik karena Facebook tidak berhak memutuskan mana postingan yang dapat diterima dan tidak.

Zuckerberg juga menyiratkan Facebook dulu diciptakan untuk mendorong gerakan aktivisme anti-perang (meski kita semua tahu alasannya membuat platform sosial ini untuk menilai penampilan teman sekelasnya).

Jack tampaknya menyindir ucapan kontroversial Zuck, “Betapa tidak bertanggung jawabnya kami apabila mengaku bekerja keras menghentikan perilaku curang pengguna dalam menyebarkan informasi palsu, tapiii tidak menolak saat dibayar buat mendorong isu politik mereka.”

Selain iklan politik, Twitter belum menindak iklan yang mempromosikan produk melanggar privasi seperti spyware dan stalkerware. Di masa lalu, jejaring sosial ini pernah membiarkan iklan berbau supremasi kulit putih membobol celah kebijakan periklanannya.

Artikel ini pertama kali tayang di Motherboard