DPR
Keluarga Anggota Parlemen Ikut Divaksin, DPR dan Kemenkes Saling Tuduh Pengusulnya
DPR kembali jadi sorotan karena jatah vaksin anggota dewan sepaket sama keluarga mereka. Keistimewaan ini bahkan tak didapat keluarga tenaga medis.
DPR Bahas RUU Atur Capres & Calon Kepala Daerah Wajib Kader Parpol, Apa Untung Ruginya?
Kalau beleid ini diloloskan, tidak akan ada calon presiden dari jalur independen. Lembaga pengamat pemilu mendesak DPR sekalian menghapus aturan presidential threshold.
Survei: Pejabat Indonesia Teratas di Asia Pakai Kekuasan untuk Eksploitasi Seksual
Survei terbaru TI ungkap persepsi masyarakat Asia terhadap kinerja lembaga negara masing-masing. Di Indonesia, DPR RI masih dianggap yang paling korup.
DPR Bersiap Bahas RUU untuk Mempersulit Anak Belum 17 Tahun Punya Medsos
Gagasan itu tertuang di RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam bayangan Kominfo sebagai pengusulnya, anak di bawah 17 tahun wajib dapat persetujuan ortu sebelum membuka akun medsos.
Kabar Buruk Lain dari DPR: RUU Ketahanan Keluarga Kembali Dibahas Meski Tuai Kecaman
Aktivis menilai RUU Ketahanan Keluarga adalah "tandingan" RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan cara mengatur ranah privat dan bernuansa patriarkis.
Ancaman Bui RUU Minuman Beralkohol Bisa Memicu Kriminalisasi dan Perdagangan Gelap
Dalam draf saat ini hukuman maksimal konsumen hingga pengedar minuman alkohol adalah 2 tahun penjara atau denda Rp50 juta. Pengamat pidana menilai RUU ini memperburuk overkapasitas penjara.
DPR RI Kembali Bahas RUU Kontroversial yang Larang Konsumsi Minuman Beralkohol
PPP, PKS, dan Gerindra ngebet meloloskan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kritik bermunculan dari banyak pihak, karena tak ada landasan ilmiah serta keuntungan melarang minol.
Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja yang Minim Disorot, Dari Nuklir Sampai Paranormal
Ada beberapa isu kontroversial turut terkandung dalam draf final Omnibus Law, di luar kesejahteraan buruh. Misal melemahnya hukuman pembuang limbah B3, hingga jasa paranormal bebas pajak.
Kecaman Mencuat ke DPR Karena Edarkan Versi Final Lain UU Cipta Kerja 1.035 Halaman
Publik dibikin bingung karena draf UU Cipta Kerja ada beragam versi. Omnibus law terus menuai protes, menyatukan kelompok anarko, massa progresif, hingga ormas sayap kanan macam PA 212.
DPR Minta Polisi Buru Orang yang 'Jual' Gedung Legislatif di Situs Marketplace
Sekjen DPR RI Indra Iskandar merasa lelucon penjualan gedung DPR yang dilontarkan netizen tidak pada tempatnya.
DPR Sahkan Omnibus Law Lebih Cepat, Demo Mulai Terjadi di Beberapa Kota
Pengesahan RUU Cipta Kerja seharusnya baru 8 Oktober, namun maju tiga hari dengan alasan wabah corona. Fraksi Demokrat WO dari rapat paripurna. Serikat buruh akan gelar aksi nasional walau dilarang polisi.
Menperin Minta Perusahaan Cegah Karyawan Ikut Demo Omnibus Law
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku khawatir massa unjuk rasa buruh berisiko menularkan virus corona.