Dinasti Politik Baru dan Pemakzulan Pemimpin Daerah Warnai Persiapan Pilkada 2020

Aji mumpung adalah jalan ninja banyak politisi Indonesia. Mumpung masih punya kekuasaan, keluarga politisi sering mengambil kesempatan untuk ikut terjun ke panggung politik. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun nanti, majunya Gibran Rakabuming menyita perhatian paling besar.

Gibran menelan ludah sendiri saat memutuskan jadi kandidat utama wali kota Solo. Setelah melampaui sejumlah drama partai, ia kini diprediksi akan melawan kotak kosong karena didukung seluruh partai, kecuali PKS. Buat kreator FTV yang mau bikin cerita “Tukang Martabak Jadi Wali Kota”, waktu dan tempat dipersilakan.

Selain Gibran, politik kekerabatan juga hadir pada pencalonan Siti Nur Azizah sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini kemarin sempat bikin heboh tatkala melamar pesohor Raffi Ahmad menjadi wakilnya. Diusung Partai Demokrat, Azizah akan head-to-head dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dan PDIP.

Serunya lagi, Pilar Saga Ichsan (Putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah) dan Aldrin Ramadian (adik Wali Kota Tangsel Airin Rachmi yang merupakan adik ipar Ratu Atut) berniat pula maju di pilkada Tangsel. Sempurna sudah Tangsel sebagai wilayah percontohan dinasti politik.

Honorable mention politik kekerabatan pada Pilkada 2020 adalah sebagai berikut: ada Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi) yang hadir di pilwakot Medan, Hanindhito Himawan Pramono (anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung) di pilkada Kabupaten Kediri, Ipuk Fiestiandani (istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas) di pilkada Banyuwangi, dan Irman Yasin Limpo di pilwakot Makassar yang juga adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Lihat bagaimana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melakukan justifikasi atas terbangunnya dinasti politik, khususnya keputusan Gibran. Kata doi, suatu hal yang lumrah kalau pendidikan itu bermula dari keluarga, begitu juga pendidikan politik. Jadi, wajar aja politisi punya keluarga yang mau terjun juga.

“Terkait [politik] dinasti, ya kami tahu, bahwa PDI Perjuangan tidak menutup mata dan menempatkan proses kaderisasi itu dimulai dari keluarga. Yang penting ruang dibuka dulu. Semua diramu melalui sekolah calon kepala daerah. Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Yang penting seluruh calon-calon mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Jadi, itu [keluarga berpolitik] merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik,” ujar Hasto, Rabu (22/7) kemarin, dilansir Tempo dari konferensi pers virtual.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin berpendapat, dinasti politik berhubungan dengan fenomena oligarki yang sedang mewarnai Indonesia.

“Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota,” ujar Ujang kepada Kompas. Sebagai anak Presiden, Gibran punya sumber daya tak tertandingi seperti kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, dan finansial.

“Kemungkinan itu [penyalahgunaan wewenang] bisa terjadi. Penyalahgunaan wewenang itu akan ada. Cuma memang biasanya, akan disiasati. Dan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik,” katanya lagi.

Buat yang masih belum nangkep di mana jeleknya dinasti politik, modal politik dan kekuasaan dari kerabat yang udah duluan jadi pejabat berbahaya karena berpotensi bikin orang enggak kompeten jadi penguasa. Selain itu, prinsip keterwakilan menjadi enggak jalan karena peta penguasanya monolitik.

Meski enggak bisa berharap terlalu banyak, secercah harapan baru saja muncul dari Jember. Rabu lalu (22/7), DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida dari jabatannya karena telah melakukan serentetan kesalahan.

Pertama, Faida melakukan mutasi pejabat dengan melanggar prinsip sistem merit (prestasi ASN dinilai dari kompetensi, bukan latar belakang/personal). Kedua, struktur birokrasi Jember tidak sesuai nomenklatur sehingga tidak mendapat kuota CPNS dari Kemen PAN-RB. Sebagai eksekutor anggaran, DPRD menganggap struktur yang bermasalah membuat anggaran rawan disalahgunakan. Saat berita ini ditulis, Mahkamah Agung sedang memproses laporan pemakzulan dari DPRD Jember untuk diuji.

Pemakzulan dengan alasan yang lebih out of the box pernah terjadi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Bupati Ahmad Yantenglie dimakzulkan dari jabatannya karena ketahuan selingkuh dengan istri seorang polisi berinisial FY, Januari 2017 lalu. Doi resmi dilengserkan per 26 Mei 2017 setelah terbukti bersalah dan bikin malu.

Jadi, kalau besok pemimpin dari dinasti politik bikin kecewa, sebenarnya kita masih punya harapan untuk melengserkannya lewat DPRD. Eh, atau ini harapan yang enggak logis ya? Maka, jangan apatis deh. Rajin-rajinlah pantau kinerja pemimpin daerah kalian.