Pemkot di Jepang Pakai Sistem 'Pasangan Sejenis' Untuk Akali Aturan Konservatif

Pemerintah Kota Kyoto mengikuti tren mengadopsi kebijakan progresif yang sekilas bertentangan dengan aturan nasional, namun sama sekali tidak melanggar hukum apapun. Pemkot tersebut mengizinkan ‘pasangan sejenis’ mendaftar ke dinas catatan sipil, dan melakoni hidup sebagai keluarga yang sah. Kebijakan serupa sudah dijalankan lebih dari 15 pemkot, mulai dari Iga, Yokohama, Nagasaki, Toshima, hingga Niigata.

Aturan mainnya sederhana. Pasangan gay atau lesbian bisa mendaftar ke catatan sipil asal sudah memasuki usia dewasa, tercatat sebagai warga kota tersebut, dan tidak sedang menikah dengan orang lain. Menurut laporan The Mainichi Times, pendaftar bakal mendapat sertifikat yang menyatakan mereka merupakan pasangan sah di mata hukum Jepang.

Kyoto, sebagai salah satu kota terkini yang mengadopsi kebijakan ini, menggelar upacara simbolis penyerahan sertifikat pada 1 September 2020, yang diberikan kepada lima pasangan sejenis. Menurut Wali Kota Daisaku Kadokawa, sejauh ini sudah ada lebih dari 20 pasangan yang mengajukan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat tersebut.

“Pemerintah Kyoto akan berusaha keras mengapresiasi dan memfasilitasi keberagaman seksual dan jenis keluarga baru di masyarakat,” kata Daisaku.

Pasangan yang mengikuti seremoni di Kyoto mengaku bahagia, dan berpose dengan sertifikat tersebut. “Saya dan pasangan bermimpi sejak lama diizinkan untuk membina rumah tangga. Walaupun tidak sama persis, tapi pengakuan macam ini sudah masuk mimpi yang jadi nyata,” kata salah satu peserta.

Pernikahan sejenis masih ilegal di Jepang. Bahkan, sebelum 2004, status sebagai anggota komunitas LGBTQ bisa membuatmu berurusan dengan hukum, bahkan terancam disterilisasi. Sadar bila persepsi mayoritas orang Jepang masih sangat konservatif dan membenci LGBTQ, politikus progresif tidak menyodorkan kebijakan yang berisiko dicap kontroversial, seperti dilaporkan GayTimes.

Sistem pengakuan pasangan sejenis ini relatif bisa diterima publik, karena secara simbolis tidak menyebut pemkot mendukung pasangan sesama jenis menikah. Kebijakan ini secara sederhana hanya menjamin pasangan bisa mengajukan KPR atas nama bersama, dan mendapat tunjangan perusahaan atau uang pensiun. Pasangan sejenis di Jepang masih belum boleh mengadopsi anak, kecuali di Osaka.

Sekalipun makin banyak pemkot yang toleran terhadap komunitas LGBTQ, persekusi maupun diskriminasi masih rutin terjadi. Laporan Human Rights Watch menyatakan bullying hingga teror verbal biasa dihadapi orang gay dan transgender Jepang di tempat kerja, sekolah, maupun ruang publik.

Partai Liberal Demokratik Jepang sebagai penguasa parlemen, masih menolak membahas RUU yang mengizinkan pernikahan sejenis dan meningkatkan kesetaraan bagi masyarakat dari komunitas LGBTQ. Alasannya, konstitusi Jepang sejak awal menolak pengakuan terhadap orientasi seksual yang berbeda dari kelaziman.

Namun opini masyarakat terhadap kesetaraan pernikahan bagi semua spektrum gender mulai melunak. Berdasarkan survei terbaru, 80 persen responden asal Jepang di rentang usia 20 hingga 59 tahun mendukung ide pasangan sesama jenis diizinkan menikah.

Jepang sejauh ini masih tertinggal dibanding tetangganya, Taiwan, yang berhasil menjadi negara pertama di Benua Asia melegalisasi pernikahan sejenis pada 2019 lalu.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE Asia