Isu Penting Kebakaran Kejagung Bukan Rumor Sabotase, Tapi Keamanan Gedung Tua Pemerintah

Butuh waktu sebelas jam bagi pasukan pemadam kebakaran DKI Jakarta menjinakkan kobaran api yang menyerang keenam lantai gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Sabtu (22/8) malam, akhir pekan lalu. Sejak jam tujuh malam WIB, pertarungan melawan panas melibatkan 65 unit damkar dan 230 personelnya baru membuahkan hasil pada pukul lima pagi.

Kepala Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Selatan Herbert Pledis Loan mengatakan, investigasi penyebab kebakaran masih dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Sejauh ini, Herbert menyebut kebakaran menghanguskan ruang kerja kepala Kejagung, ruangan bidang intelijen, kepegawaian, dan administrasi. Termasuk yang terbakar adalah ruang kerja Pinangki Sirna Malasari, jaksa tersangka skandal pengajuan PK kasus eks-buronan korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.

Terbakarnya gedung Kejagung di hari libur ketika kasus Djoko Tjandra tengah diusut menimbulkan spekulasi di media sosial bahwa kebakaran ini disengaja untuk menghilangkan bukti. Saking riuhnya, Menkopolhukam Mahfud MD sampai harus berkicau hanya dua jam setelah kebakaran untuk mengimbau agar netizen tidak melebih-lebihkan musibah ini.

Alasan doi, berkas perkara sidang yang sedang berlanjut enggak kena terdampak. Informasi ini diamini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono yang telah menyatakan, seluruh berkas perkara yang ditangani Kejagung aman dari lalapan api.

Selain soal Pinangki dan Djoko Tjandra, pendorong spekulasi gedung Kejagung sengaja dibakar adalah fakta lembaga ini sedang mengusut perkara besar seperti korupsi Jiwasraya, pencucian uang PT Danareksa Sekuritas, dan korupsi tekstil Dirjen Bea dan Cukai. Bukan warganet berjiwa detektif saja, Indonesian Corruption Watch (ICW) sampai merespons kejadian ini dengan mendesak KPK mencari tahu penyebab kebakaran. ICW aja curiga ada oknum yang sengaja ingin menghilangkan barang bukti, khususnya terkait kasus jaksa Pinangki.

“Sebab, saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani banyak perkara besar, salah satunya dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merencanakan untuk menghilangkan barang bukti yang tersimpan di gedung tersebut,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dikutip Detik.

Namun, fokus pada spekulasi bisa mengalihkan publik pada satu isu yang tak kalah serius: Gedung Bundar Kejaksaan Agung sudah beberapa kali kebakaran. Kompas melaporkan kebakaran gedung Kejagung ini bukan yang pertama. Jauh pada Januari 1979, kebakaran akibat korsleting listrik pernah menghanguskan mayoritas sayap kanan gedung, di dalamnya termasuk ruang bidang intelijen, operasi, ruang rapat, dan biro perencanaan Kejagung. Kerugian akibat kebakaran dihitung mencapai Rp300-400 juta, angka yang fantastis pada masa itu.

Pada November 2003, dua kebakaran beruntun terjadi di kontrol panel listrik lantai dua gedung Kejagung pada pagi hari, disambung kebakaran lanjutan di lantai tiga, persis di atas ruang kontrol panel listrik, pada siang harinya.

Tak ada jaminan gedung kementerian/lembaga lain milik pemerintah aman dari ancaman kebakaran seperti dialami Kejagung. Apalagi, banyak gedung-gedung milik negara itu sudah berusia di atas 30 tahun.

Gedung pemerintah bagaimanapun menduduki peringkat kedua setelah pasar, yang jika suatu waktu mengalami kebakaran, pasti direspons masyarakat dengan spekulasi penuh kecurigaan. Dugaan seperti ini beralasan sih. Soalnya, sejarah kebakaran di gedung-gedung milik negara yang memiliki dokumen penting perkara besar sudah beberapa kali terjadi.

Mengutip Pikiran Rakyat, Pada 1997 Menara A gedung Bank Indonesia (BI) di lantai 23, 24, dan 25 terbakar saat Kejagung tengah mengusut penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jaksa Agung Marzuki Darusman menyebut kebakaran bikin dokumen terkait BLBI raib.

Pada 2000, giliran gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terbakar dan menghanguskan ruang arsip, ruang kepala BPKP, dan ruang deputi khusus. Insiden ini juga melenyapkan berkas kasus BLBI. Kemudian pada 2014, gudang Kementerian ESDM tiba-tiba terbakar saat KPK tengah menyelidiki kasus pemerasan yang melibatkan Menteri ESDM Jero Wacik. Dilaporkan bahwa di dalam gudang yang terbakar, terdapat dokumen barang bukti dari kasus tersebut.

Di luar dugaan ada motif melenyapkan bukti, kebakaran di gedung Kejagung digunakan Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan Manlian Simanjuntak untuk mengingatkan risiko gedung-gedung pemerintah rentan terbakar. Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap sistem keselamatan seluruh bangunan milik negara, khususnya yang sudah berumur di atas 40 tahun seperti Gedung Bundar Kejagung.

“Kita tahu benar bangunan gedung Kementerian Perhubungan dan bangunan gedung Bina Graha beberapa waktu lalu pernah terbakar. Beberapa bangunan gedung milik pemerintah rentan terbakar. Secara khusus, bangunan gedung Kejagung yang diresmikan tahun 1968 apakah memiliki dokumentasi administrasi proyek yang ter-update?” kata Manlian kepada Suara, mempertanyakan rutinitas pengawasan kualitas gedung.

Manlian menambahkan, Gedung Kejagung yang udah masuk bangunan cagar budaya seharusnya memiliki sistem maksimal dan menjadi percontohan bangunan lain dalam pencegahan kebakaran.

Soal gedung yang berumur, Jakarta ternyata punya banyak. Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (DCKTRP) DKI Jakarta melaporkan, jumlah bangunan gedung di Jakarta pada 2019 berjumlah 1,2 juta unit, termasuk 867 unit bangunan di atas delapan lantai. Dari angka tersebut, setengahnya adalah bangunan tua yang sudah berumur lebih dari 30 tahun.  Namun, konstruksi bangunannya memang masih dianggap ideal sebab terus diawasi.

“Kalau secara konstruksi bangunan tua itu masih ideal. Karena, kekuatan beton sendiri usianya bisa mencapai 50 sampai 100 tahun. Bangunan yang paling tua di Jakarta adalah Sarinah, Jakarta Pusat,” kata Heru Hermawanto, Kadis Citata (singkatan Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) DKI Jakarta, dikutip Indopos.

Di kesempatan lain, Badan Pemeriksa Keuangan meminta pemerintah menerapkan standar keamanan yang lebih baik untuk gedung milik negara yang dianggap penting. Pencegahan dari kemungkinan kebakaran atau rusak akibat gempa jadi dua hal yang wajib diperhatikan. Apalagi Jakarta langganan kena kebakaran. Sepanjang 2019 aja, menurut catatan Dinas Damkar Pemprov DKI Jakarta, ada 1.458 kasus kebakaran terjadi.

“Semua gedung negara yang dianggap penting, termasuk Kejaksaan Agung, dan selayaknya pula diasuransikan,” kata Anggota VI BPK Harry Azhar Azis, dilansir dari keterangan tertulis kepada Anadolu Agency.