Kegigihan Komunitas Trans Sulsel, Tak Kapok Diberangus Tiap Menggelar Kontes Waria

Jika ada ajang pemilihan Miss Indonesia, Putri Indonesia, atau segala macam kontes yang melibatkan perempuan atau pria, kenapa pemilihan ratu waria dilarang? Sebagian anggota komunitas LGBTQ Tanah Air berani mengajukan pertanyaan tersebut, kendati keberadaannya di Indonesia kerap ditampik. Contoh nyata adalah pegiat komunitas waria di Sulawesi Selatan, yang selama 12 bulan belakangan sudah tiga kali merelakan kegiatannya diberangus aparat.

Pada 19 Januari 2017, Festival Pekan Olahraga & Seni (Porseni) Waria-Bissu se-Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng dibubarkan kepolisian lantaran tak memiliki izin dari Kementerian Agama. Kemudian pada 4 Desember 2017, kontes pemilihan Duta HIV/AIDS di Makassar juga dibubarkan atas dalih belum memiliki izin aparat.

Sampai akhirnya pekan lalu, Kepolisian Makassar kembali membubarkan acara pemilihan ratu waria setelah beredar sebuah iklan pemilihan ratu waria di media sosial. Kontes yang niatnya cuma buat seru-seruan tersebut rencananya merupakan bagian dari acara pernikahan.

“Ini acara pernikahan adik. Rekan rekan undangan yang berpakaian heboh dan unik akan kami beri hadiah,” ujar Muhammad Amri alias Ocha dikutip Detik.

Kepala Polisi Sektor Panakkukang Ananda Fauzi Harahap, saat dihubungi media mengatakan izin tetap diberikan pada acara pernikahan, tapi tidak ada toleransi untuk kontes waria. Ananda menambahkan alasan pihaknya memberangus kegiatan, karena si empunya hajat tidak menyebutkan soal kontes waria saat mengajukan izin keramaian.

“Kalau kegiatan pernikahan silakan digelar. Jika memaksa mau digelar (kontes waria), akan dibubarkan secara paksa," kata Ananda.

Di Sulawesi Selatan, ajang pemilihan ratu waria jamak ditemui setiap tahun. Bukan hal aneh pula jika dalam sebuah pesta pernikahan kadang terselip kontes kecil-kecilan pemilihan waria tercantik. Tradisi tersebut tersebar di berbagai kawasan Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Barat. Dulu acara macam ini direspons biasa oleh masyarakat. Baru beberapa tahun belakangan acara komunitas trans mendapat resistensi pelbagai pihak, terutama dari organisasi masyarakat berbasis keagamaan dan polisi.

Jika dirunut ke belakang, kegiatan kontes dengan melibatkan waria di Sulawesi Selatan telah dimulai sejak awal dekade 1990-an, dibarengi munculnya lembaga-lembaga swadaya yang bertujuan membedayakan waria dalam aspek kesehatan dan pengetahuan hukum. Meski terus mendapat tekanan, komunitas waria di Sulawesi Selatan tak kunjung menyerah. Mereka sadar berbagai kegiatan komunitas akan senantiasa rentan dibubarkan aparat maupun ormas.

“Kami saling merangkul,” ujar Eman Memay Harundja, aktivis Komunitas Sehati Makassar kepada VICE Indonesia. “Kami dari dulu sudah rukun, ada kegiatan selalu aktif. Solidaritas kami tinggi.”

Kegigihan komunitas Trans tersebut ada sangkut pautnya dengan tradisi budaya yang telah bertahan di Sulawesi Selatan. Berabad-abad lamanya, gagasan soal gender di Sulawesi Selatan telah melewati batasan spektrum yang mapan dalam masyarakat. Orang Bugis Segeri, contohnya, mengakui lima konsep gender. Meliputi Calabai (laki-laki feminin berpakaian sebagai perempuan), Calalai (perempuan maskulin berpakaian sebagai laki-laki), dan Bissu (pendeta sekaligus imam besar tanpa gender), di samping gender tradisional perempuan dan lelaki.

Eman, yang juga aktif dalam komunitas Kerukunan Waria-Bissu Sulawesi Selatan, mengatakan upaya pembubaran kegiatan tak menyurutkan semangat komunitas waria. Jika pun yang dipermasalahkan adalah soal izin acara, mereka tetap legowo, tambah Eman.

“Kami yakin memiliki hak sebagai warga negara untuk mengadakan kontes atau acara apapun sepanjang tidak melanggar aturan,” ujar Eman saat dihubungi VICE Indonesia. “Namun ada pihak tertentu yang selalu membesar-besarkan, terutama di media sosial.”

Eman mengatakan sejak dua tahun belakangan ini komunitas waria sulit untuk mengadakan kegiatan. Ia mengaku dipersulit jika harus mengurus izin keramaian. Padahal selama ini kegiatan yang diadakan oleh komunitas waria tidak terbatas pada kontes kecantikan atau pemilihan ratu. Di dalamnya selalu diisi seminar, lokakarya, sekaligus pembekalan materi seputar hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, dan advokasi hukum.

“Sejak 1998 kami selalu memilih duta HAM atau duta HIV/AIDS,” ujar Eman. “Tapi faktanya ada sekumpulan ormas agama yang mendesak kepolisian untuk membubarkan. Mungkin kepolisian memiliki pertimbangan risiko sendiri, jadi izin tidak bisa diberikan.”

Antropolog dari Universitas Negeri Makassar Halilintar Latief mengatakan masyarakat Bugis tidak pernah mempermasalahkan keberadaan waria maupun Bissu. Latief menambahkan bahwa kegiatan yang melibatkan waria justru berdampak positif karena memberikan edukasi. Karena itulah dia mempertanyakan tindakan polisi berulang kali membubarkan acara dari komunitas trans.

“Orang Bugis menerima keberadaan waria, apalagi Bissu karena merupakan bagian dari budayanya, tapi entah mengapa ada saja kelompok yang menolaknya,” tutur Latief kepada VICE.

Indonesia sebelumnya sudah punya hajatan kontes kecantikan waria skala nasional bernama Miss Waria Indonesia. Terakhir acara tersebut digelar pada November 2016 dengan sifat acara tertutup dan lokasi rahasia. Akibatnya tak banyak pihak yang mengetahui acara tersebut. Gelaran tersebut diprakarsai oleh Yayasan Putri Waria Indonesia dan Forum Komunitas Waria Indonesia.

Pertanyaannya sampai kapan para waria harus sembunyi-sembunyi agar bisa melakukan kegiatan, termasuk kontes kecantikan, selayaknya para perempuan dan pria? Belum ada jawaban pasti. Yang jelas para waria ataupun komunitas LGBTQ tak perlu mengiba kepada pemerintah pusat untuk memberikan hak-hak mereka. Toh sudah jelas tak ada satu pun fraksi di DPR yang mau mengakui LGBTQ.

Lalu, sebetulnya bagaimana reaksi masyarakat Sulsel terkait kegiatan komunitas waria dari sudut pandang para pegiat?

Eman mengatakan hubungan sosial dengan masyarakat di kehidupan nyata tidak ada masalah maupun penolakan. Jika pun ada, itu biasanya berupa bullying secara verbal. Diskriminasi, lanjut Eman, malah lebih banyak datang dari institusi pemerintah.

“Ketika mau mengurus KTP atau mau melaporkan sesuatu kepada kepolisian, selalu ada semacam diskriminasi,” tukas Eman. “Kami dicap salah, menyimpang, sumber dosa, dan disuruh untuk kembali ke jalan yang benar. Banyak teman jadi malas untuk mengurus administrasi. Jadi mereka harus didampingi.”

Eman mungkin belum pernah mengalami diskriminasi yang begitu membekas dalam ingatan, tapi tidak begitu halnya dengan apa yang dialami Raja Alam. Raja, anggota Komunitas Waria Makassar, mengalami diskriminasi di bidang pendidikan. Semasa mengenyam bangku kuliah perlakuan berbeda dari dosen kerap diterimanya. Raja, yang bercita-cita menjadi dosen, kepada VICE Indonesia mengaku harus mengubur impiannya lantaran tak ada perguruan tinggi yang mau menerimanya, meski ia sendiri memiliki ijazah S2.

“Saya pikir menjadi dosen itu adalah menjadi figur, tapi kenyataannya mereka tidak bisa menerima jika sosok tersebut seorang waria."