Tragedi 1965

Pengakuan Sosok di Balik Produksi Film Propaganda 'Pengkhianatan G30S/PKI'

VICE bertemu dua sosok bertanggung jawab atas adegan ikonik penyiksaan jenderal di lubang buaya dan demonisasi 'genjer-genjer'. Apakah para kru menyesal telah terlibat propaganda Orde Baru? Ini jawaban mereka.

oleh Arzia Tivany Wargadiredja
01 Oktober 2018, 10:32am

Ilustrasi film propaganda 'Pengkhianatan G30S/PKI' oleh Dian Permatasari.

Subarkah Hadisarjana kalut bukan main. Ia menunggu kedatangan umar Kayam di salah satu ruangan Istana Bogor. Kayam, sosiolog sekaligus penulis kawakan Indonesia, hendak didapuk memerankan tokoh Sukarno dalam film dokudrama legendaris Pengkhianatan G30S/PKI. Subarkah menyebut saat mereka bertemu, Kayam belum tahu dirinya akan memerankan tokoh Sukarno.

Dari 28 orang calon pemeran Sukarno untuk film ini, Kayam jadi pilihan terakhir. Tugas Subarkah hari itu diminta mengubah penampilan Kayam jadi menyerupai Sukarno dalam sesi khusus praproduksi. Tugas itu jelas berat bagi seorang penata rias pemula macam Subarkah. Dalam ruangan, Subarkah mengukur secara presisi bentuk kepala Kayam. Rambutnya ditata mirip sang proklamator kemerdekaan, mulai dari panjang pendeknya, sampai struktur tumbuhnya rambut. Ia tak lupa menanam alis tambahan di wajah Kayam. Dalam dua jam Kayam menjelma menjadi Sukarno.

Kehawatiran Subarkah tak sampai di situ. Kayam diminta berdiri di balik tirai, persis seperti salah satu adegan dalam filmnya. Wajah Kayam disorot secara close up. Subarkah semakin gugup.

"Ketika di-close up, saya tambah takut aku makin mikir bener enggak sih aku bikinnya nanti salah, nanti takut didenda, kalau didenda nanti enggak punya uang," ujar Subarkah.

Pertaruhan Subarkah terbayar. Pelayan Istana Bogor, yang pernah bertemu Sukarno, serempak memanggil Kayam, "Bapaaaaaaaaaak…"

Kayam berhasil diubah menjadi sangat mirip Sukarno oleh lelaki yang kutemui sehabis jadwal mengajarnya di Institut Kesenian Jakarta.

Di kampus seni itulah karir Subarkah bermula pada 1982. Saat itu ia masih berstatus mahasiswa seni rupa tingkat dua. Tiba-tiba sepucuk surat dikirim langsung ke kampus, memintanya bergabung dalam proyek film garapan sutradara Arifin C. Noer. Dua tahun setelahnya, film soal tragedi 1965 yang digadang-gadang berbiaya paling mahal sepanjang sejarah Indonesia resmi tayang, menjadi karya propaganda Orde Baru yang terus dibicarakan sampai sekarang.

Subarkah awalnya bingung, pasalnya Ia tak pernah kenal siapapun dalam tim produksi film tersebut. Ternyata sejak lama Arifin C. Noer sudah memantau karya-karyanya yang seringkali terlibat dalam berbagai pementasan teater. Walau berniat menolak, ternyata surat itu lebih sakti karena disokong oleh negara sebagai sponsor Pengkhianatan G30S/PKI.

"Waktu itu saya masih kuliah, masih semester dua, usia masih 20-an. Saya menolak awalnya, tapi sekolah dapat surat bahwa katanya saya harus bantu, kebetulan juga itu pilihan Mas Arifin. Padahal belum kenal sebelumnya," kata Subarkah.

Proses pembuatan tata rias penyiksaan jenderal dalam film 'Pengkhianatan G30S/PKI'. Foto oleh penulis dari arsip Subarkah.

Subarkah, oleh Arifin, dipercaya menangani tata rias semua tokoh utama dalam film tersebut. Selain Sukarno, ia juga menangani tata rias pemeran Suharto, tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia seperti Aidit dan Syam Kamaruzzaman, serta semua tokoh Jenderal yang diculik. Tidak hanya itu, Subarkah sekaligus sosok kreatif di balik adegan-adegan dramatis dan kontroversial dari Pengkhianatan G30S/PKI yang akan terekam memori setiap penonton. Misalnya adegan putri DI Panjaitan membasuh wajah dengan darah, dan penyiksaan jenderal-jenderal.

Darah serta semua rekaan luka-luka yang dipakai dalam adegan-adegan berdarah di film tersebut merupakan hasil eksperimen Subarkah. Bisa dibilang dialah orang yang sukses memvisualisasikan ungkapan legendaris: "Darah itu merah, Jenderal!"

Hingga 34 tahun setelah film itu dirilis, rasa ngeri masih terbayang di benak penonton. Malam 30 September tak pernah lagi sama. Dari berbagai tata visual mengerikan sepanjang film tersebut, Subarkah mengaku pembuatan jenazah yang paling menantang. "Membuat jenazah-jenazah tadi yang sulit untuk saya. Paling berat karena secara psikologi kan saya enggak pernah melihat orang dipotong-potong."

Pengkhianatan G30S/PKI menampilkan dramatisasi yang menyerupai film horor terkait penculikan para jenderal pada malam 30 September 1965, yang menurut versi Orde Baru, sepenuhnya didalangi pimpinan Partai Komunis Indonesia. Penculikan para jenderal Angkatan Darat ke kawasan Lubang Buaya, di Jakarta Timur, menjadi alasan rezim pimpinan Suharto mengorganisir pembantaian semua simpatisan komunis di seluruh Indonesia menewaskan 500 ribu hingga dua juta orang tanpa peradilan. Tak berapa lama, Suharto menggulingkan Sukarno dan membangun pondasi bagi pemerintahan militeristik yang bertahan 32 tahun.


Tonton dokumenter VICE menyorot persekusi dan diskriminasi aparat penegak Syariat terhadap komunitas punk di Aceh:


Adegan-adegan ikonik film tersebut, yang dikenang para penontonnya, tentu saja terkait dengan penyiksaan di Lubang Buaya. Contohnya adegan menyundut rokok ke tangan salah satu jenderal, atau saat Mayjen Soeprapto yang disilet-silet.

Narasi adanya penyiksaan di Lubang Buaya, disarikan dari laporan surat kabar Berita Yudha 11 Oktober 1965. Nyatanya, setelah Orde Baru tumbang pada 1998, berbagai pendapat alternatif bermunculan. Termasuk pengakuan Dokter Liauw Yan Siang yang mengotopsi keenam jenazah Jenderal. Saat diwawancara di Amerika Serikat, Liauw menyatakan sesuai hasil visum et repertum, keenam jasad yang ia periksa tidak mengalami penyiksaan, melainkan ditembak. Liauw menjadi satu-satunya dokter yang memeriksa jasad para jenderal korban penculikan di malam 30 Septeber, kecuali jenazah ajudan A.H Nasution, yakni Kapten Anumerta Pierre Tendean, yang diperiksa Dokter Lim Joe Thay.

Ketika kusodorkan data soal pengakuan dokter yang melakukan otopsi, Subarkah menampik jika gambaran penyiksaan di film Pengkhianatan G30S/PKI hasil imajinasinya belaka. Ia sekaligus menolak jika profesionalismenya sebagai seniman dikaitkan dengan politik rezim berkuasa saat itu.

"Saya ambil [referensi riasan] pada kitab dokter yang bersangkutan dan [riset] Kipam (Batalyon Intai Amfibi) yang mengambil jenazah. Kita ngobrol. Saya riset semua. Saya punya data," kata Subarkah sambil menunjukkan beberapa lembar foto-foto jenazah asli para Jenderal yang Ia miliki padaku dan Ia jadikan acuan.

Subarkah saat ditemui VICE selepas mengajar di IKJ. Foto oleh penulis.

Fotonya sudah buram dan menunjukkan jasad membusuk. Buatku, jawaban Subarkah tidak cukup meyakinkan telah terjadi penyiksaan, sebagai dasar pembuatan adegan seram dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

Subarkah bergeming pada sikap awal kalau tidak ada penyesatan sejarah. "Film G30SPKI itu memberikan kesan bahwa PKI jahat. PKI enggak bener," ujarnya. Subarkah mengaku tidak mau peduli kenapa setelah reformasi, justru pemerintah, diwakili Menteri Penerangan Yunus Yosfiah era Presiden Habibie, mengimbau agar film tersebut tak diputar lagi—lantaran banyak mengandung kekeliruan fakta sejarah serta mengkultuskan Suharto. Dia juga ogah mencari tahu alasan para jenderal dulu diculik dan PKI yang dipersalahkan.

"Perpolitikan [seputar 1965] saya tidak ngerti. Sampai sekarang pun, saya enggak mau mengerti kalau politik."

***

Gendjer-gendjer nong kedo'an pating keleler
Gendjer-gendjer nong kedo'an pating keleler
Ema'e thole teko-teko mbubuti gendjer
Ema'e thole teko-teko mbubuti gendjer
Oleh satenong mungkur sedot sing toleh-toleh
Gendjer-gendjer saiki wis digowo mulih

Lirik di atas, ketika didengar bersama musiknya, akan membawa sebagian orang yang mengalami rezim Suharto pada ingatan kelam adegan penyiksaan jenderal-jenderal yang divisualisasikan dengan dramatis dalam film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C Noer. 'Genjer-genjer' yang diciptakan seniman Lekra asal Banyuwangi, Muhammad Arief, statusnya berubah dari awalnya lagu kritik terhadap kolonialisme Jepang, menjadi sebuah irama identik dengan kiprah Partai Komunis Indonesia.

Lagu ini populer setelah dinyanyikan Bing Slamet dan Lilis Suryani pada 1962. Lagu tersebut nyaris selalu diputar dalam acara-acara di Istana selama pemerintahan Sukarno. Lantaran kelewat terkenal, 'Genjer-Genjer' akhirnya menjadi lagu yang sering digunakan Partai Komunis Indonesia untuk berkampanye. Sesudah Tragedi 1965, media yang terafiliasi dengan Angkatan Darat seperti Angkatan Bersendjata, koran Pantjasila, dan Berita Yudha memuat notasi lagu Genjer-Genjer yang liriknya telah diganti. Media tersebut menjadi yang pertama menuliskan berita soal penyiksaan para jenderal oleh anggota ormas perempuan Gerwani—terafiliasi dengan PKI—yang digambarkan menari-nari sambil mendengarkan lagu 'Genjer-Genjer'.

Munculnya cap komunis dalam ‘Genjer-Genjer’ dipicu Embi C. Noer, penata musik di balik film propaganda tersebut. Embi menyadari betul keputusannya memasang lagu Genjer-Genjer dalam adegan penyiksaan jenderal di Lubang Buaya turut mengukuhkan interpretasi kolektif masyarakat bahwa ini lagu "komunis."

"Lagu ini tidak salah," kata Embi saat kutemui di Gedung Usmar Ismail, Jakarta. "Film ini mempertegas ingatan massal tentang lagu genjer-genjer yang dipakai [dalam adegan penyiksaan]. Itulah yang gue sebut sebagai karya seni bisa keluar dari fungsi awalnya."

Embi, adik kandung sutradara Arifin C. Noer, pada saat itu memilih genjer-genjer sebatas karena melodinya dirasa mampu membangun nuansa ngeri sekaligus menyayat-nyayat, sesuai arahan Arifin. Mendiang sutradara legendaris Indonesia ini sejak awal punya visi menggarap film Pengkhianatan G30S PKI layaknya genre "horor."

Poster awal film 'Pengkhianatan G30S/PKI'. Arsip dari filmindonesia.or.id

"Mbi, ini kita bikin film horror nih," kata Embi menirukan arahan kakaknya. Saat tragedi 1965 terjadi, Embi mengaku masih bocah, sehingga semua keputusan kreatif untuk menggambarkan suasana malam penculikan didasarkan pada diskusi bersama Arifin. Film debutnya dalam dunia profesional tersebut sekaligus mengukuhkan nama Embi C. Noer sebagai penerima Piala Citra untuk kategori Penata Musik terbaik.

Selain 'Genjer-Genjer', Embi membeberkan pilihan lagu lain yang tak kalah kontroversial. Salah satunya ada dalam adegan saat anak-anak Jenderal mendengar piringan hitam di bagian pembuka film. Awalnya, Embi menggunakan lagu Help milik The Beatles yang kemudian mendapat protes dari produser. Sayangnya gambar sudah terlanjur diambil, sehingga dalam beberapa versi film, adegan close-up piringan hitam yang sedang diputar tidak ditayangkan. Ia terpaksa menggantinya menjadi lagu Koes Plus. "Kan waktu itu kita sama Amerika [hubungannya] kuat. Jadi mereka ‘woy jangan bawa-bawa gue dong’. Sudah terlanjur di-shoot. Jadi diganti sama lagu Koes Plus."

Embi saat ditemui VICE di Gedung Usmar Ismail. Foto oleh Ananda Badudu.

Walau jelas ada protes dari produser, seperti Subarkah, Embi berkukuh Pengkhianatan G30S/PKI adalah propaganda yang masih memberi kebebasan kreatif bagi mendiang kakaknya sebagai sutradara. Ia mengklaim, selama proses produksi film, Arifin tidak pernah jadi "kacung" pemerintah.

Tapi kenapa semua dokumen untuk bahan penulisan skenario dan penataan adegan berasal dari pemerintah? Embi menganggapnya wajar belaka karena pemerintah adalah penyandang dana utama.

"Pada prinsipnya film [bisa diproduksi] kalau ada uang. Kalau bikin pakai uang kita, ya suka-suka kita," kata Embi. "Kalau uangnya dari pemerintah misalnya untuk penyuluhan, ya [posisi pemerintah] seperti produser."

Ada tiga sosok penting di balik pembuatan film ini: sejarawan Nugroho Notosusanto sebagai penyunting dokumen resmi negara soal kudeta dan jadi sumber rujukan utama naskah film; Brigjen Dwipayana, staf kepresidenan sekaligus Direktur Perusahaan Film Nasional; serta Arifin C. Noer sebagai sutradara. Sejak diedarkan untuk umum pada 1984, film ini praktis menjadi tontonan wajib setiap tahun. Selalu ada mobilisasi pelajar untuk menonton di bioskop, dan ditayangkan pula di TVRI saban malam 30 September. Barulah pada 1998 beberapa purnawirawan Jenderal Angakatan Udara mendesak agar film ini berhenti ditayangkan tiap tahun, karena dalam dokudrama tersebut dikesankan institusinya terlibat merancang kudeta bersama PKI.

Untuk memahami sudut pandang lain termasuk konteks yang terkandung saat film ini dibuat, aku menghubungi Baskara Tulus Wardaya, SJ, biasa disapa Romo Bas, sejarawan di Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Bertahun-tahun Romo Bas meneliti hubungan Amerika Serikat dan Indonesia periode 1960-an, terutama pada masa peralihan kekuasaan Sukarno ke Suharto. Ia menyebut ada beberapa hal yang absen ditayangkan dalam film tersebut. Salah satunya adalah konteks internasional yang melatarbelakangi lahirnya peristiwa 30 September 1965

Dalam konteks internasional, Romo Bas menjelaskan peristiwa 1965 tidak bisa dilepaskan dari konteks perang dingin antara blok timur dan barat. Di bawah pemerintahan Sukarno, Indonesia awalnya memilih jalan netral mengajak serta negara-negara yang baru merdeka dalam kelompok Non-Blok. Menjelang 1965, Sukarno membuat resah Blok AS karena menjalin aliansi yang lebih erat dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Indonesia nyaris menjadi satelit komunis.

Dari sektor politik regional, Inggris menganggap keberadaan Sukarno yang konsisten melancarkan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaya sebagai ancaman. Konteks inilah yang menurut Baskara lepas dari narasi yang dibuat dalam film.

"Film dibuat hampir dua puluh tahun setelah peristiwanya, karena menurut saya itu merupakan bagian dari rencana pemerintah Orde Baru mengamankan posisi politik, sosial, dan ekonominya," kata Romo Bas.

Embi mengakui film ini sebagai propaganda politik berbiaya tinggi, yang ‘diproduseri’ pemerintah. Dia merasa tak keberatan jika banyak pihak kini mempertanyakan kebenaran sejarah seperti yang digambarkan film ini. Menurutnya kini ruang berkarya sangat terbuka, tinggal dibuat saja versi yang lain.

Beberapa foto di balik layar pengerjaan 'Pengkhianatan G30S/PKI'. Foto oleh penulis dari arsip Subarkah.

"Saya ikut bangga. Jadi saya ikut menjadi bagian dari gelombang besar ini. Kalau misalnya ada yang bilang, film ini salah, ya bikin aja lagi koreksinya. Sekarang dana ada, teknologi lebih gampang lagi," kilah Embi. "Film G30S/PKI itu terbukti mampu sebagai media propaganda luar biasa untuk tujuan A. Nah kenapa film yang ada sekarang tidak digunakan untuk tujuan B?"

Baskara tidak sependapat dengan pernyataan itu. Jelas ada banyak film menawarkan narasi alternatif yang referensi datanya lebih akurat terkait peristiwa 1965. Ada dokumenter macam The Act of Killing, The Look of Silence, keduanya berhasil masuk nominasi Academy Awards. Film lainnya pun pernah dibuat seperti Shadow Play dan 40 Years of Silence. Problemnya, menurut Baskara, hal yang mustahil dilakukan saat menawarkan narasi alternatif yang terlanjur tertanam di benak satu generasi adalah privilese memaksa rakyat menonton film seperti yang dilakukan pada Orde baru.

Apalagi tentara dan ormas berulang kali berupaya menghalangi pemutaran film-film Joshua. Sebaliknya, dua tahun terakhir, Pengkhianatan G30S/PKI diupayakan agar ditonton sebanyak mungkin orang seperti dikampanyekan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Oleh banyak petinggi militer, film ini masih diklaim sebagai tafsir sejarah paling "benar."

"Kita tidak punya privilese memaksakan orang menonton film [sejarah alternatif 1965]," ujar Baskara. "Kalau menurut saya, jangan pakai propaganda atau cara-cara pemaksaan itu. Itu kan cara Orde Baru dan kita enggak mau seperti itu."

Baskara menegaskan kita tak bisa memandang kejadian yang ditayangkan dalam film tersebut secara dikotomis pro ataupun kontra. Menonton film Pengkhianatan G30S/PKI mesti diletakkan dalam berbagai konteks, baik konteks kejadiannya, konteks mengapa film itu dibuat, dan siapa yang membuatnya. Sebagai film politik yang lahir dalam suatu konteks politik tertentu serta didanai rezim otoriter, mustahil menonton Pengkhianatan G30S PKI hanya menggunakan kacamata estetik—apalagi menganggapnya setara kebenaran.

"Film ini harus dilihat dalam konteksnya ini adalah film yang dibuat oleh sebuah rezim kekuasaan yang sedang berkuasa dan ingin melanggengkan kekuasaannya. Ya memang haknya sebuah rezim bahkan yang paling korup sekalipun untuk mempertahankan kekuasaannya, itu kan di mana-mana terjadi," ujar Baskara. "Tapi jangan sampai film propaganda kita lihat seakan-akan ini dokumenter yang netral."