Berbagai Penelitian Menyimpulkan Pembajakan Film & Musik Tak Bisa Disetop Pakai Hukum Pidana

Berbagai penelitian memperoleh kesimpulan yang sama saat mempelajari modus pembajakan film dan musik di Internet. Para ilmuwan bilang, dibanding memakai pendekatan pidana yang agresif, cara terbaik menyetop pembajakan adalah menyediakan alternatif terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

Selama puluhan tahun, industri hiburan memerangi para pembajak di internet. Studio film atau perusahaan rekaman biasanya mengajukan gugatan hukum terhadap pembajak, serta berusaha mematikan eksistensi situs pembajak dari internet. Upaya-upaya agresif ini terbukti tidak efektif sama sekali.

Berbagai data selama lebih dari 10 tahun terakhir secara konsisten menunjukkan menganggap pengguna yang mengunduh produk bajakan sebagai aktivitas kriminal, tak menghentikan bajakan. Pertama, berbagai studi menyimpulkan bahwa para pembajak tercatat sebagai pembeli konten legal paling besar. Alasan kedua, saat konsumen mudah memperoleh akses ke opsi legal, mereka cenderung memilih alternatif itu ketimbang opsi ilegal.

Ide tersebut didukung sebuah penelitian terbaru dari Selandia Baru saat mengkaji situs TorrentFreak. Penelitian ini, didanai operator telekomunikasi Vocus Group, menggelar survei melibatkan ribuan warga Selandia Baru selama Desember 2018. Ditemukan kesimpulan bahwa meskipun setengah responden pernah membajak konten, angka tersebut telah menurun dengan berkembangnya alternatif streaming legal.

Sebanyak 11 persen konsumen di Selandia Baru, dalam penelitian tersebut, memperoleh konten yang dilindungi hak cipta melalui layanan streaming ilegal, sementara 10 persen mengunggah konten tersebut melalui BitTorrent atau platform lain. Di saat bersaman, studi ini mendapati responden masih berusaha memperoleh konten yang sama melalui televisi (75 persen) atau layanan streaming seperti Netflix (55 persen).

"Pendeknya, alasan orang menjauhi pembajakan karena kadang mengunduh di situs asing terlalu merepotkan dan kurang menguntungkan," ujar Taryn Hamilton dari Vocus Group NZ, lewat pernyataan tertulis.

Secara historis, industri hiburan berupaya menggambarkan pembajak sebagai pencuri malas yang hanya tertarik memperoleh hiburan secara gratis, tanpa peduli kesejahteraan kreator. Nyatanya, pembajak atau pengunduh bajakan sebaiknya dilihat sebagai calon konsumen frustasi yang sebenarnya mau membayar untuksuatu konten bila aksesnya tersedia secara lebih luas.

"Penelitian ini membuktikan yang sudah lama diyakini pemerhati internet: pembajakan tidak selalu didorong niat melanggar hukum, melainkan lebih banyak dilakukan orang yang tidak mampu memperoleh konten yang mereka inginkan secara mudah dan terjangkau," katanya.

Dulu, asumsi macam itu sering dibantah pengusaha industri kreatif sebagai pandangan naif. Kini, penelitian dari seluruh dunia terus-terusan memperoleh kesimpulan yang sama, menurut Annemarie Bridy selaku guru besar di fakultas hukum Universitas Idaho yang mendalami isu hak cipta.

Bridy mengacu pada sejumlah penelitian internasional, di AS, dan di Uni Eropa, yang semuanya menunjukkan betapa pengguna bersedia memakai pilihan legal bila tersedia. Terutama untuk konsumen dari kelas sosial menengah ke atas, mengingat risiko privasi yang terncam, saat kita mengunduh konten bajakan dari situs mencurigakan.

"Banyak 'situs pembajak' dibanjiri malware dan konten mengancam, yang membuatnya membahayakan bagi pengguna" kata Bridy. "Ketika kita membuat konten legal semakin mudah diakses, para pengguna jelas akan memilih konten legal."

Pendiri Techdirt dan ahli hak cipta Mike Masnick menyatakan hal serupa saat diwawancarai Motherboard. Dia menyitir studi yang ia lakukan pada 2015. Penelitian Mike menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta kembali melonjak setelah pengguna internet mencari tahu cara untuk melewati pembatasan akses yang didorong industri.

"Contohnya di Swedia. Parlemen setempat mengesahkan undang-undang anti-pembajakan, secara umum tingkat pembajakan di Swedia tidak berubah sebelum dan setelah adanya undang-undang tersebut. Malah tingkat pembajakan konten TV melonjak setelah adanya UU tersebut," ujarnya. "Tingkat pembajakan film dan konten TV baru menurun beberapa tahun kemudian, setelah Netflix masuk ke pasar Swedia."

Karena itu, buat Masnick, solusi terbaik pembajakan adalah memberi layanan lebih baik dan bukan restriksi berat untuk menghapus eksistensi situs pembajak. Mayoritas motif pembajakan film, musik, dan acara TV merupakan hasil kegagalan pasar untuk menyediakan pasokan bagi para konsumen, dalam hal kenyamanan, harga, dan pilihan konten.

Sebuah penelitian lain dari Universitas Indiana menemukan indikasi bila pembajakan berperan sebagai kompetisi yang memaksa pencipta konten dan layanan TV kabel menyediakan layanan lebih menarik dan terjangkau. Apalagi jika mereka tidak menginginkan konsumen mereka mengandalkan alternatif ilegal.

"Pembajakan berperan sebagai “kompetisi bayangan” dalam pasar yang monopolistik, dan ancaman kompetisi ini berpotensi memberi insentif kepada perusahaan untuk berinovasi dan berinvestasi dalam bidang yang tidak dapat diimitasi pembajak," demkian kesimpulan peneliti Universitas Indiana, Antino Kim, kepada Motherboard.

"Kemudahan penggunaan, streaming cepat dan tak terganggu, gambar dan audio high definition, dukungan berbagai bahasa, layanan yang dipersonalisasi—itu semua beberapa contoh tawaran yang membuat pencipta konten dapat mengungguli pembajak dan membedakan produk mereka dari versi bajakannya."

Pendek kata, bila industri hiburan menginginkan pengguna berhenti membajak, sebaiknya mereka melihat pembajakan sebagai kompetitor bisnis—lalu menyedikan alternatif terjangkau dan berkualitas tinggi untuk melawannya.

Artikel ini pertama kali tayang di Motherboard