Konflik Papua

Rantai Kekerasan di Papua Bakal Makin Runyam, Anak Mulai Dilibatkan Jadi Milisi Separatis

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menampilkan foto milisi anak mereka. Pengamat meyakini TNI dalam posisi sulit, karena dendam bisa menjalar. Integrasi harus dikedepankan dibanding kekerasan.
27 Juni 2019, 4:21am
Pelibatan Anak di Bawah Umur Jadi Milisi Bakal Memperburuk Rantai Kekerasan Papua
Foto oleh Sebby Sambom/arsip Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Sembari memamerkan senapan mesin yang lebih besar dari tubuh mereka, bocah-bocah itu menatap garang ke arah kamera. Baju lorengnya kedodoran, muka mereka dicoreng khas tentara yang tengah terjun di operasi militer. Usia mereka mungkin belum juga menginjak 18 tahun. Bocah-bocah itu seharusnya duduk di bangku sekolah dan menghabiskan waktu bermain bersama teman. Namun konflik akhirnya memaksa bocah-bocah itu menenteng senjata dan turun ke medan gerilya.

Foto enam bocah membawa senapan mesin tersebut diambil di sebuah bukit Papua Barat. Tentara Pembebasan Papua Barat adalah pihak yang menyebarkan foto itu. Media Radio New Zealand yang pertama kali menerima foto tersebut, lengkap bersma pernyataan Sebby Sambom, juru bicara kelompok separatis.

"Anak-anak ini otomatis menjadi pejuang dan musuh tentara kolonial Indonesia," tulis Sambom yang kini bermukim di Papua Nugini. Dia menambahkan saat ini ada puluhan tentara anak usia 15 hingga 18 yang berjuang bersama kelompok separatis di berbagai daerah di Papua.

Sesuai hukum internasional hak asasi manusia, usia minimum untuk perekrutan militer adalah 18 tahun. Merekrut anak di bawah usia itu sudah termasuk kejahatan perang, merujuk pada konvensi Working Group on Children and Armed Conflict PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional.

Sambom sadar keterlibatan anak sebagai kombatan bertentangan dengan konvensi tersebut. Namun dia mengaku tak punya pilihan. Perekrutan anak untuk tenaga bertempur adalah langkah yang diperlukan saat Papua ditindas oleh militer Indonesia, kata Sambom. Dia menambahkan, tradisi pelibatan anak-anak untuk ikut kelompok pemberontak Papua sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu.

Konflik kelompok separatis Papua dan militer Indonesia kembali memanas sejak akhir tahun lalu, saat 16 pekerja konstruksi PT Istaka Karya tewas dalam penembakan yang didalangi oleh kelompok bersenjata. Serangan tersebut adalah salah satu peristiwa paling berdarah sepanjang sejarah konflik Papua, yang akhirnya memicu operasi militer besar-besaran.

Akibat konflik di Nduga tersebut, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Kelompok aktivis hak asasi manusia Front Line Defenders mencatat pada April setidaknya 32.000 orang mengungsi sejak Desember 2018.

Kelompok relawan pengungsi di Nduga juga mencatat paling tidak ada 700 anak yang kini bersekolah di kamp-kamp pengungsian. Adanya pengungsi anak ini memicu kekhawatiran timbulnya perekrutan untuk menjadi kombatan, sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya orang tua mereka di tangan tentara Indonesia.

“Beberapa dari mereka merasa marah,” kata Hipolitus Wangge, peneliti yang mewawancarai beberapa pengungsi Nduga. “Jika tidak ada proses penyembuhan trauma, ini cuma perkara waktu, hingga mereka bergabung dengan teman-temannya di hutan.”

Wangge sempat mewawancarai bocah berumur antara 10-11 tahun, yang mengungkapkan keinginannya bergabung dengan kelompok separatis yang dipimpin Ekianus Kogoya, seorang komandan yang ambisius yang baru berumur 20-an.

“Untuk sebagian pengungsi, mereka masih melihat Ekianus sebagai panglima, sebagai orang berpengaruh di Nduga. Karena dia [Ekianus] bisa bertempur, bisa membunuh, dan menjadi simbol resistensi warga Papua,” kata Wangge kepada Radio New Zealand.

Muhammad Aidi, salah satu juru bicara TNI di Papua, dikutip Associated Press mengatakan pelibatan anak-anak dalam konflik menunjukkan kelompok TPNPB "liar dan tidak beradab." Aidi pun mengatakan jika negara gagal menegakkan hukum di Papua, otomatis muncul kesan "negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia."

Sepanjang sejarah konflik di Indonesia - dari Aceh, Ambon, hingga Papua - anak-anak selalu rentan menjadi target perekrutan. Tak cuma konflik berbau separatisme, anak-anak juga menjadi target perekrutan demi pertempuran ideologis, seperti halnya yang terjadi dalam kelompok pro-ISIS.

Sesudah konflik pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, konflik sektarian Ambon, Poso, konflik integrasi Timor Leste, hingga sekarang direkrut ISIS, ratusan anak Indonesia dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan paramiliter. Mereka ditugaskan menjadi kombatan, mata-mata, tukang masak, hingga tukang angkut. Terkadang paksaan tidak selalu jadi isu utama. Dalam banyak kasus 10 tahun terakhir, anak di bawah umur secara sukarela ingin mengangkat senjata. Terutama jika terkait operasi ISIS di Timur Tengah.

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones, mengatakan pemerintah wajib lebih peduli atas kombatan anak. Sebab kini bukan cuma konflik yang memaksa anak-anak ikut mengangkat senjata. Dalam jaringan jihad maupun separatisme, justru keluarga dan peran pendidikan yang membuat anak terpapar dengan ideologi kekerasan.

"Yang terpenting adalah bagaimana cara mengintegrasikan mereka kembali ke keluarga dan masyarakat," kata Sidney. "Memutus mata rantai kekerasan dan dendam, itulah awal yang penting."

Pengajar di Auckland University dan pemerhati konflik di indonesia, Chris Wilson memperingatkan pemerintah tantangan terbesar dalam waktu dekat adalah reintegrasi. Keberadaan anak-anak juga seharusnya membuat pihak militer untuk lebih mempertimbangkan penggunaan "kekuatan berlebihan" dalam menghadapi kelompok separatis beranggotakan anak-anak.

"Sebab dalam usia muda seperti mereka, akan sangat sulit mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat ketika mereka telah terpapar kekerasan," kata Wilson.