Perang Narkoba Hanya Korbankan Orang Miskin, Pendekatan Regulasi Saatnya Diuji Coba

Persidangan Bos kartel narkoba Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán yang digelar di New York memasuki bulan ketiga. Kita semua tahu, kiprah El Chapo penuh dengan bisnis narkoba bernilai jutaan dollar, siasat kabur dari penjara yang luar biasa, kekerasan di luar perikemanusiaan, dan korupsi luar biasa di internal pemerintah Meksiko.

Di sisi lain, persidangan ini menyingkap dikotomi aneh dalam cara kita membicarakan perang melawan narkoba. Saat kita membahas peredaran narkoba di Amerika Serikat dan Eropa, akhir-akhir ini banyak orang semakin mengarahkan fokus pembicaraan ke bagaimana pelarangan obat-obatan terlarang berdampak pada kelompok minoritas dan kaum yang terpinggirkan.

Sebaliknya, ketika membicarakan peredaran narkoba di negara dunia ketiga, kita terlalu asik menyoroti gembong-gembong seperti El Chapo dan Pablo Escobar, lalu melupakan satu fakta penting: kebanyakan dari mereka yang terlibat atau terimbas kegiatan kartel narkoba adalah orang-orang paling miskin di dunia.

Belakangan makin terungkap pelarangan peredaran narkoba justu memicu naiknya tingkat kemiskinan global. Pekan lalu, sebuah LSM bernama Health Poverty Action (HPA) mengeluarkan sebuah laporan yang menyigi perdagangan narkoba di Btazil. Laporan tersebut memaparkan bagaimana geng pengedar narkoba menguasai daerah kumuh (favela) di Brazil serta bagaimana produksi opium ilegal membentuk sebuah ekonomi alternatif di pedesaaan utara India.

“Saya sudah beberapa kali bekerja dalam kampanye pembangunan skala besar selama bertahun-tahun—pemutihan utang, perdagangan yang adil dan AIDS pokoknya segala tema yang digarap LSM, saya pernah terlibat di dlaamnya. Yang jadi masalah adalah meski banyak faedahnya, kebanyakan gerakan ini adalah salinan dari inisiatif yang dilakukan di belahan bumi utara,” kata CEO HPA, Martin Drewry. “Lalu datang sekelompok tokoh politik dari Amerika Latin ke London dan menjungkirbalikkan semuanya. Prioritas orang-orang ini adalah mengakhiri pelarangan peredaran narkoba. Mereka mencoba mengabungkannya dengan ide-ide kamu tentang perdagangan yang tak adil, pengemplangan pajak, dan perubahan iklim—ini benar-benar sebuah pencerahan bagi kami.”

Sepintas, membayangkan regulasi peredaran narkoba bisa dilakukan sebagai ekonomi riil, barangkali terkesan lebay. Tapi camkan angka-angka ini. Ongkos memerangi narkoba dalam setahun bisa mencapai US$100 miliar. Itu mencakup biaya penegakan peraturan belaka, belum termasuk pengeluaran yang terserap dalam layanan kesehatan umum, pendapatan yang tak kena pajak, serta potensi sumber daya manusia yang terbuang percuma. Di sisi lain, total anggaran bantuan sosial global per tahunnya mencapai angka US$146 miliar. Coba sandingkan dua angka tadi, baru kita bisa memahami betapa semassif apa perang narkoba di level global.

Perdagangan obat-obatan terlarang pada dasarnya adalah aliran dana korupsi internasional. Tak ada satupun jenis kejahatan lain yang mampu menghasilkan begitu banyak uang untuk menciptakan industri korupsi polisi dan politisi yang begitu endemik. Dalam kasus-kasus di belahan bumi selatan, menurut laporan HPA, bisnis perdagangan narkoba bisa mengacaukan sebuah negara, menghancurkan fungsi pemerintah sembari menggerogoti institusi masyarat sipil. Gampangnya, kita tinggal melihat contohnya dari perang sipil Kolombia melawan FARC yang dibiayai gembong kokain, hingga pemerintah bayangan yang didirikan di kawasan perbatasan Cina dan Myanmar.

Martin lebih jauh menyoroti permasalahan ini. “Kebanyakan negara-negara yang mengalami perang narkoba massif adalah negara miskin sumber daya. Di sisi lain, perdagangan obat terlarang membentuk sebagian besar ekonomi di sana—tentunya, semua pendapatan bisnis terlarang ini tak kena pajak. Sementara itu pemerintah negara-negara ini sibuk, terlibat konflik bersenjata dengan sebagian warganya. Mereka tak sempat menyediakan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, edukasi dan infrastruktur.”

Faktanya, masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar pengamatan singkat di atas. Salah satu hal yang paling menarik dari laporan HPA adalah laporan tersebut memperluas diskusi dari sekadar bagaimana “negara produser” seperti Kolombia dan Afghanistan terperangkap dalam perang narkoba untuk menyuplai kebutuhan narkoba negara barat dan menelusuri bagaimana fungsi perdagangan narkoba di negara-negara berkembang.

Hal ini dengan gamblang dijelaskan oleh Drewry. “Terdapat siklus kemiskinan yang tak terputus. Awalnya, warga di negara-negara berkembang ini terlibat perdagangan narkoba untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, mereka tak punya banyak pilihan. Lalu, mereka tertangkap polisi dan hidup mereka malah makin hancur. Sejumlah keluarga di negara-negara sudah terjebat dalam siklus ini selama beberapa generasi. Seorang gadis yang kami temui di São Paolo mengaku terpaksa menjual narkoba karena ibunya di penjara dan dia harus menghidupi adik-adik perempuannnya. Umur gadis itu baru 12 tahun. Saat ini, 64 persen narapidana perempuan di Brasil dipenjara karena kasus narkoba.”

Data dan kesaksian dari India, menunjukkan perempuan seringkali terpaksa menanam opium dalam skala kecil-kecilan karena ini adalah sumber pendapatan rutin, yang bisa mereka tekuni sambil menjalankan tugas domestik, bahkan mengenyam bangku pendidikan. Akibatnya, perempuan di India rentan menjadi korban eksploitasi kelompok kriminal dan target kekerasan polisi.

Parahnya, dalam bisnis perdagangan obat-obatan terlarang di negara-negara berkembang, rakyat yang paling sering dikorbankan. Drewry melanjutkan: “para petingi geng pengedar narkoba di banyak negara bisa dengan mudah menyuap dan melindungi diri dengan kekuatan senjata api. Sayang, pemerintah negara-negara ini dituntut tetap ‘galak memerangi peredaran narkoba’ lantaran tekanan dari AS. Alhasil, tentara dan polisi harus kelihatan bekerja. Lagi-lagi yang jadi sasaran mereka adalah kelompok masyarat paling miskin yang terpaksa terlibat dalam bisnis narkoba.”

Dengan sangat empatik, laporan tersebut menegaskan legalisasi narkoba hanya langkah awal mengatasi masalah pelik ini. Yang terpenting adalah penyusunan beleid tegas mengatur peredaran narkoba, jika kelak substansi ini dilegalkan.

Drewry mengakhiri pembicaraan kami dengan menegaskan bila sekadar mengubah perdagangan narkoba menjadi korporasi multinasional tak akan membantu penduduk miskin. "Harus ada keterlibatan pemerintah yang serius dan transparan. Jelas, tak ada satu model atau skema yang bisa diterapkan di tiap negara, tapi harus ada inisiatif yang memastikan bahwa mereka yang sudah duluan berkecimpung dalam bisnis narkoba harus didahulukan menjadi bagian industri. Hal yang perlu juga dilakukan adalah membatasi monopoli narkoba, seperti yang sedang dicoba di California dan Bolivia. Bahkan, dalam skema ini, kita berkesempatan membangun sektor legal baru dari dasar. Kelak, ini akan jadi model yang bisa diaplikasikan dalam ekonomi berkembang lainnya yang terkendala korupsi."

Sistem pelarangan peredaran narkoba yang berlaku saat inii adalah justru memperparah kemiskinan. Sebanyak apapun donasi yang kamu berikan pada Comic Relief dan Oxfam, jumlahnya tak signifikan menghadapi imbas perang melawan peredaran narkoba. Dalam konteks inilah, pasar narkoba yang legal untuk memberantas korupsi dan mengeyahkan kemiskinan tampil sebagai solusi brilian.

Di sisi lain, gagasan ini juga menjadi pengingat agar kita mengalihkan perhatian kita dari gembong besar sekelas El Chapo menuju bocah-bocah miskin di Badiraguato, Meksiko yang mulai terjun ke dalam bisnis narkoba sama seperti El Chapo dulu dan mengubah aturan yang berlaku saat ini, untuk melindungi mereka yang baru menapaki langkah El Chapo.

Follow penulis artikel ini di akun @JSRafaelism

Artikel ini pertama kali tayang di VICE UK.