Shit Indonesian Says

Politikus Ramai Berseru 'People Power' Gara-Gara Pemilu, Emang Arti Sebenarnya Apaan Sih?

Amien Rais sejak sebelum 17 April sudah mengancam terjadi 'people power' andai Prabowo kalah pemilu. Arti istilah ini ternyata jauh berubah dibanding ketika pertama kali muncul di Abad 20.

oleh Adi Renaldi
25 April 2019, 10:02am

Gerakan massa bersama mahasiswa di jalanan Jakarta menuntut reformasi menyeluruh pada 3 Desember 1998. Foto oleh Charles Dharapak/Associated Press

Selamat datang kembali di kolom Shit Indonesians Say. VICE berusaha menelisik kebiasaan verbal orang-orang di Indonesia yang tumbuh subur, diinternalisasi, dimaklumi, sampai dianggap wajar dalam pergaulan sehari-hari. Padahal kata-kata atau pertanyaan itu bermasalah banget.


Menjelang dan sesudah pemilihan presiden 2019 pada 17 April lalu, mendadak istilah people power ramai digaungkan politikus. Istilah "people power", terakhir kali terdengar saat Reformasi 1998, diteriakkan tokoh senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam aksi bersama Front Pembela Islam, Front Umat Islam, dan Alumni Gerakan 212.

Aksi tersebut digalang buat mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak berbuat curang saat Pemilu 2019. “Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK [Mahkamah Konstitusi], enggak ada gunanya tapi kita langsung people power," seru Amien, yang ditunjuk menjadi anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Seruan Amien soal "people power" menuai polemik. Juru bicara MK Fajar Laksono langsung angkat bicara dan menuding pernyataan Amien sebagai penghinaan terhadap sistem pengadilan. Selang beberapa hari kemudian Amien kembali menegaskan people power yang dimaksud. Reformasi 1998 tak akan terjadi tanpa people power, kata mantan ketua MPR 1999-2004 tersebut.

Ungkapan Amien tersebut disambut oleh Prabowo, beberapa saat setelah pemungutan suara pilpres 2019 selesai. Secara tidak langsung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengindikasikan akan mengerahkan massa seandainya merasa dicurangi oleh Komisi Pemilihan Umum. "Kalau saya yang mimpin, saya minta saudara ikut. Yang kita lakukan selalu adalah tindakan tidak menggunakan kekerasan apa pun. Kalaupun nanti jutaan atau belasan juta turun, kita buktikan tertib damai aman," kata Prabowo.

Karena seruan people power menuai reaksi negatif di media sosial—sampai disindir Wakil Presiden Jusuf Kalla, kubu Prabowo buru-buru meluruskan arti versi mereka. "People power mengajak dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan demokrasi yang sehat, demokrasi terarah," kata Andre Rosiade, selaku juru bicara BPN. "Inilah people power yang dimaksud Pak Amien Rais... sangat jauh dari tudingan people power merusak-merusak demokrasi atau cara-cara yang tidak konstitusional."

Tampaknya seruan people power tersebut bukan lagi sekadar racauan politikus yang mencari panggung. Awal pekan ini tersiar kabar bahwa ada pengerahan sekira 10.000 personel Brimob ke Jakarta dari berbagai daerah. Kendati belum ada pernyataan resmi dari mabes polri, beberapa pihak mengatakan pengerahan tersebut sebagai respon terhadap kondisi politik yang “relatif hangat.”

Lantas apa sebenarnya people power? Bisakah ia digerakkan lagi dalam kultur demokrasi di Indonesia saat ini?

Kurt Schock dalam bukunya Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies memaknai people power sebagai pemberontakan tak bersenjata (unarmed insurrections) yang terorganisir melawan otoritas, demi mendorong perubahan tatanan politik. Makanya, kebanyakan gerakan rakyat yang berujung revolusi terjadi di negara nondemokratis yang lebih condong ke tiran.

Bagi Ujang Komaruddin, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, people power muncul sebagai jawaban atas otoritarianisme. Andai gejala otoritarianisme tak tampak di mata masyarakat, maka people power mustahil terjadi. Lebih lanjut, Ujang mengatakan bahwa komponen penunjang demokrasi masih berjalan dengan relatif baik, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan mekanisme jalur hukum.

"People power itu terjadi pada negara-negara nondemokratis atau otoriter saja," kata Ujang kepada VICE. "Di negara demokrasi, dia selalu berjalan dengan hukum. Jadi kalau ada kecurangan [pemilu] maka jalurnya ke MK."

Akhir Abad 20, dunia menyaksikan gelombang pergerakan rakyat semacam itu. Mulai dari gerakan anti kebijakan rasis apartheid di Afrika Selatan, revolusi Filipina yang menumbangkan diktator Ferdinand Marcos, sampai Reformasi 1998 di Indonesia yang berhasil menggulung kekuasaan rezim Cendana. People power, dari berbagai peristiwa tersebut, mustahil terjadi dalam satu malam.

Rentetan Revolusi Filipina dimulai pada 1983, saat senator Beniqno Aquino Jr. dibunuh di Bandara Ninoy Aquino. Perjuangan rakyat Filipina selesai pada 1986 ketika Marcos tumbang dan istri mendiang Beniqno, Corazon Aquino, memegang kekuasaan sebagai presiden ke-11.

Di Indonesia sendiri, sentimen anti-Orde Baru tak muncul begitu saja. Kesadaran bahwa rezim Suharto menerapkan sistem otoritarian sudah muncul bahkan sejak pemilu pertama era Orde Baru digelar pada 1971. Kala itu untuk pertama kalinya muncul gerakan golput, sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan pemilu. Titik kulminasi protes memuncak lewat serangkaian demonstrasi mahasiswa bersama elemen masyarakat lain sepanjang Mei 1998.

Di abad 21 juga terjadi serangkaian gerakan rakyat di Timur Tengah, akrab disebut Musim Semi Arab, yang diawali dengan protes di Tunisia pada 2011—yang berhasil menggulingkan rezim Ben Ali—yang kemudian menyebar hingga menggoyang pemerintahan Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman.

Tapi, menurut Kurt, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi hingga suatu gerakan bisa dibilang people power, salah satunya adalah partisipasi luas masyarakat dan musuh bersama berdasarkan kesadaran kolektif. Maka, suatu demonstrasi—seperti halnya aksi 212 di Monas—tak bisa sekonyong-konyong disebut sebagai people power.

Dalam konteks pemilu 2019 makna people power seakan bergeser dari aslinya, kata sejumlah pengamat. Bukan saja karena telah ditunggangi kepentingan kubu capres, tapi juga diragukan di tengah sistem demokrasi di Indonesia.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai bahwa seruan people power yang dilontarkan Amien Rais sudah mengarah ke tindakan makar, lantaran tak ada ubahnya sebagai seruan untuk menyerang legitimasi pemerintah.

"Saya pikir kalau misal terjadi people power itu menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Kalaupun terjadi hanya karena kalah pilpres, itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan makar," urainya.

Agaknya Amien Rais dan politikus lain seharusnya membedakan istilah people power dan pengerahan massa. Sekilas memang mirip. Tapi jika seruan sakral people power digunakan hanya untuk menguntungkan segelintir pihak yang kecewa atas hasil pemilu, maka saatnya publik yang masih independen dan waras mengembalikan istilah people power ke makna sebenarnya.