Iklan
The VICE Guide to Right Now

Maraknya Penangkapan LGBT Bikin Penanganan HIV/AIDS Bertambah Berat

Banyak anggota komunitas LGBT takut ikut tes HIV ke klinik atau yayasan difasilitasi negara. Mereka menutup diri akibat operasi moral beruntun dari aparat kepolisian.

oleh Arzia Tivany Wargadiredja
09 Agustus 2017, 9:53am

Polisi berjaga di lokasi penangkapan 141 pria dituding gay, Jakarta Utara. Foto oleh Reuters/Darren Whiteside.

Amahl Azwar sadar tidak seharusnya Ia mengidap HIV. Sewaktu kecil Ia mengaku menonton Philadelphia—film yang tayang pada 1993 dibintangi Tom Hanks—yang mengangkat isu homoseksualitas, HIV, dan homofobia. Amahl juga familiar dengan serial televisi lokal Kupu-Kupu Ungu, yang populer pertengahan dekade 90-an di Taah Air.

Selain dari budaya populer, Amahl kerap mengikuti diskusi dan workshop soal HIV. Tidak ada alasan baginya mengabaikan hubungan seksual yang aman. Namun, pada 2013, Amahl mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kesehatannya. Setahun kemudian dia menulis pengakuannya sebagai orang yang hidup dengan HIV lewat situs Magdalene.

"Sebagai gay yang punya lipatan lemak di perut, aku harus bersaing dengan gay lain yang pertunya six-pack, bisep kekar. Jujur saja, aku merasa tidak punya peluang," tulis Amahl. Amahl membuka diri sebagai gay dan mengatakan bahwa rendahnya kepercayaan diri dan perasaan 'selalu ditolak' menjadi faktor utama yang menyebabkan dirinya mengabaikan keamanan dalam berhubungan seksual. "Itulah sebabnya, ketika ada lelaki ganteng yang tertarik padaku, dan dia memintaku berhubungan tanpa kondom, aku mau-mau saja. Sudah tak terhitung lagi yang seperti itu."

Amahl masih beruntung. HIV dalam tubuhnya terdetektis ketika masih dalam tahap awal. Kebanyakan pasien di Tanah Air mengetahuinya setelah terlambat. Epidemi HIV di Indonesia termasuk yang paling cepat penyebarannya di Asia. Secara general penyebarannya memang terbilang rendah, tetapi terkonsentrasi di kelompok dengan risiko tinggi seperti pekerja seks, pelanggan prostitusi, pengguna narkotika suntik dan partnernya, serta pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM).

Data menunjukkan penularan HIV di kelompok MSM cenderung naik, dari 11,5 persen pada 2009, menjadi 12,4 persen pada 2011, sementara kasus serupa menurun di kalangan pengguna narkotika suntik, bahkan cenderung stabil di kalangan pekerja seks. Pada 2015, angkanya semakin meningkat, mencapai 25,8 persen, berdasarkan data Komisi Nasional Penanggulanangan AIDS. Data berbeda dari UNAIDS menunjukkan, 26 persen pria yang berhubungan seks sesama jenis positif HIV.

Adapun data terbaru Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah orang yang hidup dengan AIDS di Jakarta meningkat sebanyak 563 dari 8.093 orang pada Desember 2015 menjadi 8.656 orang pada Desember 2016. Merujuk laporan The Jakarta Post, Kepala Pencegahan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Kristina Suharto mengatakan kebanyakan pasien enggan menjalani tes HIV yang kemudian terlanjur berkembang menjadi AIDS.

"Mereka tidak tahu bahwa sebelumnya mengidap HIV, makanya mereka tidak dalam pengobatan antiretroviral. Sampai akhirnya mereka baru memeriksa kesehatan dan sudah terjangkit AIDS," kata Kristina.


Baca juga liputan VICE Indonesia sebelumnya atas kriminalisasi komunitas LGBTQ:

Dalam setahun terakhir, Indonesia sedang gencar-gencarnya menggalakan kampanye anti LGBT. Serangan ini bukan cuma datang kalangan konservatif dan intoleran, tapi juga dari aparat hukum. Dimulai dari pernyataan Menteri riset Telknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir yang melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus, kemudian Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyatakan fenomena LGBT sebagai imbas perang proksi yang dituding lebih berbahaya daripada senjata nuklir, disusul dengan hukuman cambuk bagi pasangan homoskesual di Aceh, lalu, yang belakangan menghebohkan adalah penangkapan 141 pria gay yang sedang berpesta di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat pemerintah terus mempolitisasi homofobia, bukan kebetulan tindakan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok konservatif dan intoleran untuk berperilaku serupa. Organisasi swadaya Human Rights Watch pernah meluncurkan laporan setebal 58 halaman soal pernyataan resmi pemerintah dianggap penuh prasangka soal kelompok LGBT. Dalam laporan HRW disebutkan sebetulnya Indonesia setelah merdeka tidak pernah mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis.

Perubahan kebijakan muncul sejak 1999, setelah desentralisasi hukum dimulai sehingga masing-masing daerah bisa mengkriminalisasi perilaku seksual sejenis, seperti yang terjadi di Aceh. Puncaknya tahun lalu Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) berupaya mengkriminalisasi kelompok LGBT dengan mengajukan peninjauan kembali KUHP ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut data dari Joint United Nations Programme on HIV/Aids (UNAids) persentasi MSM terus naik mendekati 26 persen. Di Jakarta dan Bali angkanya bisa mencapai 36 persen. Besar kemungkinan, setengah dari seluruh infeksi HIV di Asia Tenggara ada pada kelompok MSM lima tahun mendatang. Prediksi itu bisa menjadi kenyataan jika tren kelompok Gay Waria dan MSM (GWL) sebagai kelompok yang paling rawan ragu memeriksakan kesehatan terus terjadi.

Salah satu jaringan nasional yang berfokus pada penanggulangan HIV, isu kesehatan, dan hak-hak kemanusiaan bagi komunitas gay, waria dan lelaki seks dengan lelaki (MSM) adalah Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). Selama hampir sepuluh tahun, organisasi ini melakukan advokasi, pelatihan bagi para komunitas Gay Waria dan MSM (GWL) agar bisa mendapat pengetahuan kesehatan dan petugas layanan kesehatan agar tidak menerapkan stigma berlandaskan orientasi sosial maupun ekspresi gender. Slamet Raharjo yang berfokus di divisi advokasi mengatakan peran organisasinya di masyarakat mengalami hambatan terutama setelah pemerintah mulai melayangkan pernyataan kontroversial terkait kelompok LGBT.

"Tindakan dari pemerintah adalah tindakan yang berlebihan. Di satu sisi pemerintah punya program penanggulangan HIV AIDS untuk komunitas gay, waria, laki-laki seks dengan laki-laki lain, tapi di sisi lain pemerintah membuat aturan atau larangan LGBT. Itu adalah hal yang bertentangan," ujar Slamet ketika dihubungi VICE Indonesia. "Sekarang dengan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh aparat yang berpotensi melanggar HAM [memberi] berpengaruh. Sekarang sejak awal 2016 tingkat kunjungan gay dan waria ke layanan kesehatan untuk tes HIV sangat menurun"

Slamet mengemukakan bahwa menurunnya angka kunjungan ke fasilitas kesehatan tidak cuma di pengaruhi oleh sikap pemerintah terhadap kominitas LGBT, tapi juga fasilitator kesehatan, dan aparat keamanan dan Kepolisian. Dalam wawancara bersama VICE, Slamet tidak memaparkan angka penurunan kunjungan tersebut dengan alasan Ia tidak memegang data pastinya. Slamet meyakini sejak 2016 pergerakan organisasinya makin sulit.

Kebanyakan fasilitator kesehatan masih menaruh stigma negatif pada yang hendak melakukan tes HIV atau yang rutin melakukannya. Bahkan menurutnya ada sebuah Puskesmas di Solo yang menolak kelompok GWL melakukan tes HIV dengan alasan pemerataan Puskesmas, sehingga diminta periksa ke Puskesmas lain. Belum lagi gunjingan yang diterima dari pihak petugas kesehatan oleh pihak yang hendak melakukan tes HIV.

Menurut Slamet, dalam konteks medis, kerahasiaan dan perlakuan sama sangat menentukan. Terkadang pemeriksaan kesehatan menjadi isu sensitif, mengingat banyak gay dan MSM Indonesia yang masih menyembunyikan orientasi maupun perilaku seksualnya.

"Petugas lapangan susah menemukan komunitas LGBT di tempat ngumpul-ngumpulnya. Di tempat mereka bersosialisasi dengan GWL lainnya atau tempat mencari pasangan seks, mereka malah enggan datang karena respon dari masyarakat dan tokoh atau kelompok agama intoleran dan fundamentalis yang selalu mengobrak-abrik sehingga teman-teman susah didatangi untuk diberikan informasi atau konsultasi. Ini keluhan para petugas lapangan," ujar Slamet.

Kini organisasi GWL-INA pun lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan. Sebelum pemerintah menyerukan perang terhadap LGBT, organisasi ini bisa dengan bebas mengadakan acara. Mereka kini lebih sekretif, dari mulut ke mulut "Pelaksanaan kita enggak berani besar-besaran, promosi [acara] juga kita enggak berani terang-terangan. Hanya orang-orang terdekat yang kita beritahu khawtirnya kalau diprotes nanti kayak yang di Surabaya atau kayak Atlantis."

Keluhan serupa dirasakan oleh Fajar Prabowo, program officer dari Yayasan Kasih Suwitno yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Carolus, Jakarta menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkesinambungan terkait HIV/AIDS dan IMS. Yayasan ini turut menyediakan fasulitas unit (mobile) yang mendatangi tempat-tempat kelompok rawan HIV berkumpul.

Tepat sehari sebelum penggerebekan tempat sauna di Jakarta Utara, unit kesehatan yang dipimpin Fajar baru saja menyelesaikan tugasnya di area tersebut. Gara-gara penggerebekan polisi, programnya sementara ditangguhkan.

"Teman-teman gay sekarang takut," kata Fajar. "Dari dulu sudah sulit mengajak mereka untuk datang ke klinik. Makin sulit dengan adanya [semua penggerebekan]."

Ketakutan itu diakui oleh Paijo, seorang gay yang tinggal di Jakarta. Kini Ia lebih berhati-hati dan enggan mengekspos diri dan seksualitasnya.

Setidaknya, buat Paijo, memeriksakan diri ke dokter terkait kesehatannya seharusnya bukan hal yang tabu. Sejak 2013, secara rutin Paijo memeriksakan kesehatannya ke klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Paijo mengaku tidak pernah sekalipun Ia mendapatkan pandangan negatif terkait orientasi ataupun aktivitas seksualnya dalam proses pemeriksaan. Sayangnya, tidak semua kalangan yang berisiko tertular HIV mendapat perlakuan serupa.

"Gue juga baru aware soal razia dan cop crackdowns on gays ini sekitar 2 bulan lalu," ujar Paijo kepada VICE Indonesia. "Aku tidak berusaha menutup diri, tapi gue jadi jauh lebih pilih-pilih dalam berinteraksi, saat nongkrong sama orang. Aku mengunci semua medsos dan berusaha menghapus jejak digital di Internet."

Tagged:
HIV
indonesia
AIDS
LGBTQ
Jakarta
Pelanggaran HAM
Diskriminasi
Penyakit
Persebaran HIV