PM Shinzo Abe. Foto oleh Associated Press.
Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersumpah bakal memberi "tekanan lebih" terhadap Korea Utara setelah koalisi partainya memenangkan pemilu pada Minggu (22/10).
Sehari setelah dipastikan menjabat sebagai orang nomor satu di pemerintahan Jepang, Abe menyampaikan segera mengonfrontasi ambisi-ambisi nuklir Pyongyang dengan "diplomasi yang kukuh dan tegas." Abe mengatakan negaranya siap bekerja sama dengan AS dan negara-negara adidaya lainnya menghentikan uji coba nuklir Rezim Kim Jong Un. "Saya akan memastikan masyarakat Jepang aman. Tugas saya menjaga keutuhan bangsa kita," imbuhnya. Abe berjanji "secara dramatis menunjukkan balasan terhadap ancaman Korea Utara."
Pyongyang menanggapi hasil pemilu dengan merilis pernyataan tertulis di media massa kemarin malam. Jubir Kim Jong Un menuduh "reaksioner Jepang" mengupayakan "persiapan sebelum invasi [Jepang] kembali terhadap semenanjung Korea." Partai Demokrasi Liberal (LDP), yang mengusung Abe, berkoalisi dengan partai Komeito memenangkan 313 dari 464 kursi di parlemen Jepang dalam pemilu akhir pekan lalu. Hasil pemilu ini adalah pertaruhan yang akhirnya dimenangkan Abe, setelah kabinetnya memutuskan menggelar pemilu lebih dini. Abe mengupayakan mandat baru untuk mengatasi krisis yang di hadapi negaranya; yang paling mendesak adalah program nuklir Korea Utara yang berjalan pesat. Dukungan rakyat Negeri Matahari Terbit untuk Abe, politikus konservatif yang telah menjabat sejak 2012, meningkat pesat setelah Korea Utara meluncurkan misil melintasi wilayah Jepang bulan lalu.
Baca juga liputan VICE tentang kondisi rezim Korut, negara paling tertutup sedunia:Hasil pemilu memberikan koalisi pemenang dua pertiga mayoritas parlemen, yang diperlukan dalam rangka melanjutkan cita-cita Abe mengamandemen konstitusi negaranya yang pasifis. Abe berulang kali mengatakan Jepang harus bisa kembali membentuk angkatan perang yang dapat melakukan pertahanan diri. Setelah kalah Perang Dunia II, militer Jepang dilucuti sepenuhnya dalam perjanjian dengan sekutu. Tentara Jepang cuma boleh membela diri, beroperasi di dalam negeri, dan sepenuhnya dilarang menyerang negara lain. Abe berharap dapat merevisi pasal 9, yang melarang negaranya terlibat perang. Amandemen ini akan dikebut Abe selama masa jabatannya hingga 2020 mendatang. Saat dikonfrontasi oleh wartawan sehari setelah menang Pemilu, Abe mengelak soal tenggat perubahan konstitusi Jepang yang mengatur peperangan. Dia berkata bahwa target amandemen tersebut "belum dijadwalkan secara konkret." Dilaporkan 80 persen politikus di parlemen Jepang yang baru mendukung perubahan konstitusi soal peran militer, namun publik memiliki pendapat berbeda. Sebuah survei baru-baru ini oleh Stasiun Televisi NHK menunjukkan 32 persen responden mendukung amandemen, 21 persen menentang, dan 39 persen sisanya tidak yakin.
Sehari setelah dipastikan menjabat sebagai orang nomor satu di pemerintahan Jepang, Abe menyampaikan segera mengonfrontasi ambisi-ambisi nuklir Pyongyang dengan "diplomasi yang kukuh dan tegas." Abe mengatakan negaranya siap bekerja sama dengan AS dan negara-negara adidaya lainnya menghentikan uji coba nuklir Rezim Kim Jong Un. "Saya akan memastikan masyarakat Jepang aman. Tugas saya menjaga keutuhan bangsa kita," imbuhnya. Abe berjanji "secara dramatis menunjukkan balasan terhadap ancaman Korea Utara."
Pyongyang menanggapi hasil pemilu dengan merilis pernyataan tertulis di media massa kemarin malam. Jubir Kim Jong Un menuduh "reaksioner Jepang" mengupayakan "persiapan sebelum invasi [Jepang] kembali terhadap semenanjung Korea." Partai Demokrasi Liberal (LDP), yang mengusung Abe, berkoalisi dengan partai Komeito memenangkan 313 dari 464 kursi di parlemen Jepang dalam pemilu akhir pekan lalu. Hasil pemilu ini adalah pertaruhan yang akhirnya dimenangkan Abe, setelah kabinetnya memutuskan menggelar pemilu lebih dini. Abe mengupayakan mandat baru untuk mengatasi krisis yang di hadapi negaranya; yang paling mendesak adalah program nuklir Korea Utara yang berjalan pesat. Dukungan rakyat Negeri Matahari Terbit untuk Abe, politikus konservatif yang telah menjabat sejak 2012, meningkat pesat setelah Korea Utara meluncurkan misil melintasi wilayah Jepang bulan lalu.
Baca juga liputan VICE tentang kondisi rezim Korut, negara paling tertutup sedunia:Hasil pemilu memberikan koalisi pemenang dua pertiga mayoritas parlemen, yang diperlukan dalam rangka melanjutkan cita-cita Abe mengamandemen konstitusi negaranya yang pasifis. Abe berulang kali mengatakan Jepang harus bisa kembali membentuk angkatan perang yang dapat melakukan pertahanan diri. Setelah kalah Perang Dunia II, militer Jepang dilucuti sepenuhnya dalam perjanjian dengan sekutu. Tentara Jepang cuma boleh membela diri, beroperasi di dalam negeri, dan sepenuhnya dilarang menyerang negara lain. Abe berharap dapat merevisi pasal 9, yang melarang negaranya terlibat perang. Amandemen ini akan dikebut Abe selama masa jabatannya hingga 2020 mendatang. Saat dikonfrontasi oleh wartawan sehari setelah menang Pemilu, Abe mengelak soal tenggat perubahan konstitusi Jepang yang mengatur peperangan. Dia berkata bahwa target amandemen tersebut "belum dijadwalkan secara konkret." Dilaporkan 80 persen politikus di parlemen Jepang yang baru mendukung perubahan konstitusi soal peran militer, namun publik memiliki pendapat berbeda. Sebuah survei baru-baru ini oleh Stasiun Televisi NHK menunjukkan 32 persen responden mendukung amandemen, 21 persen menentang, dan 39 persen sisanya tidak yakin.
