Ekonomi Indonesia

Utang Pemerintah Buat Tangani Pandemi, Berisiko Membebani Generasi Selanjutnya

Jangka utang pemerintah Indonesia, kata akademisi, terlalu panjang. Perlu strategi tambahan agar utang Covid-19 tidak membebani: pajaki orang superkaya, transparan soal data, dan fokus bangun pabrik alkes.
13 Mei 2020, 8:11am
Risiko Utang Pemerintah Indonesia untuk atasi pandemi covid-19 membebani generasi selanjutnya
Ilustrasi utang pemerintah via mikecohen/flickrCC BY-SA

Negara-negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk mendanai pertempurannya dengan pandemi corona, yang juga telah melumpuhkan ekonomi di tiap negara. Termasuk juga dengan Indonesia, yang telah memutuskan untuk mengeluarkan surat utang negara untuk mendanai paket stimulus untuk menanggulangi dampak dari Covid-19.

Sebenarnya ada dua pilihan untuk mendanai stimulus ini: melalui pajak atau pinjaman. Pajak sayangnya tidak bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, jadi pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang 50 tahun pertama dari negara Asia. Memiliki nilai sebesar US$1 miliar, surat utang dengan jangka waktu 50 tahun tersebut adalah bagian dari tiga utang negara yang berjumlah US$4,3 miliar.

Surat utang negara singkatnya adalah sejenis utang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian dibeli oleh para investor. Pemerintah berkomitmen untuk membayar atau mencicil utang kepada investor yang disebut dengan kupon yang memiliki besaran bunga yang tetap sampai utangnya lunas.

Karena memiliki jangka waktu utang yang sangat lama, saya berargumen bahwa utang ini akan menimbulkan beban bagi generasi selanjutnya. Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik akan bisa menciptakan sebuah krisis utang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki pemikiran yang jauh ke depan untuk menangani gangguan dari COVID-19 dan pendanaan penanganannya.

Alasan utang ini berisiko buruk bagi generasi selanjutnya

Utang pemerintah ini akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya untuk setidaknya dua alasan.

1. Jangka waktu utang yang terlalu lama

Jangka waktu surat utang pemerintah Indonesia sepuluh kali lipat lebih lama jika dibandingkan dengan surat utang pemerintah Australia yang juga baru diterbitkan, yang memiliki jangka waktu lima tahun saja. Konsekuensi dari utang jangka panjang adalah surat utang ini memiliki risiko dari tingkat sedang ke tinggi dan akan mudah terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang.

Harga dari surat utang tersebut akan juga terpengaruh oleh suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral Amerika Serikat karena surat utang ini berdenominasi mata uang asing yaitu dolar AS.

Pada saat resesi seperti saat ini, Bank Sentral AS akan menetapkan suku bunga rendah yang membuat investasi di surat utang menjadi lebih menarik karena bunganya akan lebih tinggi dari deposito bank. Namun, sebaliknya dalam kondisi ekonomi normal Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga.

Maka utang dengan jangka waktu 50 tahun akan menimbulkan ketidakpastian pada masa depan karena harganya akan terpengaruh dari suku bunga Bank Sentral AS tadi.

2. Berdenominasi dolar AS

Surat utang pemerintah Indonesia memakai dolar AS. Mengingat Rupiah lemah terhadap dolar AS maka berpotensi untuk risiko yang relatif tinggi terkait dengan nilai tukar. Fluktuasi Rupiah akan mempengaruhi nilai dari utang yang pemerintah harus bayar pada masa depan.

Mayoritas pembeli surat utang pemerintah Indonesia adalah para investor global, khususnya dari Eropa dan Singapura. Membayar bunga dan mencicil utang kepada investor global akan lebih sulit ketimbang dengan investor lokal, jika pemerintah tidak mampu membayar utang karena risiko nilai tukar dan lemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Angka-angka yang mengaburkan

Kementerian Keuangan menetapkan surat utang jangka panjang ini karena menganggap Indonesia memiliki rasio utang ke produk domestik bruto yang masih rendah yaitu di angka 30,2 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia yang mencapai 52,5 persen) atau Inggris (80 persen).

Rasio ini adalah persentase total utang pemerintah terhadap produk domestik bruto menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ketika utang pemerintah secara relatif lebih tinggi dibandingkan produk domestik brutonya, maka ini indikasi bahwa negara itu akan melunasi utangnya dengan menerbitkan surat utang yang lain.

Menambah surat utang hanya akan menambah defisit pemerintah dari 3 persen ke 5 persen produk domestik bruto Indonesia. Walau dalam persentase terlihat kecil, tapi jumlahnya sangat besar karena bisa mencapai AS$61,5 miliar atau setara dengan Rp1 kuadriliun pada tahun ini. Angka ini juga merupakan peningkatan sebesar 286 persen dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp351,9 miliar.

Angka ini akan menjadi beban bagi generasi Indonesia 50 tahun dari sekarang.

Akhirnya para pembayar pajak yang akan mendanai paket stimulus ini. Ini adalah Anda, anak Anda, atau bahkan cucu Anda.

Terlebih lagi, korupsi sistemik di pemerintah daerah di banyak provinsi adalah tantangan lain untuk memastikan bahwa dananya sampai kepada yang membutuhkan.

Sebuah strategi yang lebih baik untuk membayar utang

Ada beberapa cara untuk mengatur beban utang pemerintah yang besar karena Covid-19. Pertama, Kementerian Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus memberikan sebuah strategi untuk membayar lunas utang dalam 10–15 tahun.

Ini karena situasi saat ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk berutang secara sembrono. Maka dari itu antar pemerintah harus bekerja sama untuk membayar utang sebelum hal ini menimbulkan bencana ekonomi dalam jangka panjang.

Yang kedua, transparansi sangat penting. Idealnya, setiap bulan Menteri keuangan, Menteri kesehatan, dan pemerintah daerah harus melaporkan pengeluaran setiap rupiahnya dari utang tersebut ke publik. Contohnya, Jerman bisa mengatasi Covid-19 lebih baik dari negara Eropa lainnya karena kerja sama antara kementeriannya.

Ketiga, pemerintah harus menaikkan pajak untuk kelompok terkaya di Indonesia. Ini terinspirasi dari negara maju seperti Prancis, yang mampu mendapatkan penghasilan dari pajak setara dengan 46,2 persen dari pengeluaran ekonominya. Selama ini pemerintah Indonesia cukup lunak terhadap kelompok ini yang hanya mewakili 0,1 persen dari populasi Indonesia. Beban membayar kembali utang harusnya lebih ditekankan kepada kelompok ini.

Keempat, alangkah baiknya untuk tidak menghabiskan semua dana dari utang untuk peralatan medis dan meredam dampak ekonomi dari pandemi. Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus mengalokasikan setidaknya 20 persen dari anggaran untuk membangun pabrik alat kesehatan yang memproduksi ventilator, respirator, dan infrastruktur kesehatan lainnya. Mengajak manufaktur lokal lainnya untuk berkolaborasi juga akan membantu.

Pengadaan peralatan medis ini sangat penting, karena kita masih harus memerangi virus ini sampai 2022, ditambah belum ada kejelasan tentang kapan sebuah vaksin bisa ditemukan. Maka dari itu kita harus memprioritaskan pengentasan krisis kesehatan dibandingkan menyelamatkan ekonomi.

The Conversation

Artikel ini dipublikasi ulang dari The Conversation berdasarkan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.