Kemenhan Mencari Siapa yang Bocorkan Data Rencana Belanja Alutsista Rp1.790 Triliun

Dokumen rancangan perpres yang terungkap ke media sejak Senin (31/5) lalu mengungkap rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) secara besar-besaran sepanjang kurun 2020-2024. Nilainya sebesar US$124,995 miliar atau Rp1.790 triliun.

Hanya butuh tambahan US$5 juta untuk membuatnya pas US$125 miliar. Angka sebesar ini setara gabungan harta 37 orang terkaya Indonesia. Pengamat dan ekonom langsung menyorot rencana ini, termasuk karena sumber pembiayaannya dari utang luar negeri.

Dalam rancangan perpres, anggaran US$124,995 miliar terdiri dari belanja alutsista US$79 miliar, membayar bunga kepada kreditur selama lima tahun US$13,4 miliar, dan dana pemeliharaan US$32,5 miliar. Keseluruhan biaya didapat dari luar negeri, kegiatan belanja dilakukan selama 2020-2024, dan cicilan dibayar negara. Dibayangkan, alutsista baru bisa dipakai hingga 25 tahun ke depan.

Bocornya rancangan perpres tersebut membuat Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak berang. "Disebar-sebarkan padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali," katanya, dikutip CNN Indonesia. Ia menuduh pembocoran dokumen tersebut bermotif politik, serta mengelabui publik karena menimbulkan kesan Rp1.790 triliun tersebut sudah diketok palu, padahal angkanya masih dibahas. Kemhan akan melacak siapa pembocor draf perpres ini.

Topik ini menjadi bahasan rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan 2022 oleh Komisi I DPR RI bersama Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kemarin (2/6). Secara umum, Komisi I tidak mempermasalahkan besarnya anggaran. Sejumlah pertanyaan kepada Prabowo berkisar pada penyusunan anggaran, sumber pendanaan, dan cara pemakaiannya.

Misalnya, Prabowo dicecar mengapa tiga matra TNI tidak diajak berembuk, apakah utang ini akan membebani negara, serta keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), perusahaan milik yayasan di bawah Kemhan, sebagai perantara pembelian (hal ini dibantah Prabowo). Keberadaan empat kader Gerindra di PT TMI juga dipertanyakan anggota DPR, yang dijawab Prabowo bukanlah nepotisme, tapi berdasarkan keahlian keempatnya. Menurut laporan Koran Tempo, pembelian alutsista akan memakai jasa agen perantara Rusia bernama Rosoboronexport.

Bisa ditebak, informasi pos belanja Kemhan langsung ditentang. Belanja jumbo di tengah penanganan pandemi bukan hal yang pantas, kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini. Protes serupa juga disampaikan ekonom Emil Salim. Sedangkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyangsikan periode belanja yang harus sudah selesai di tahun politik 2024. 

"Sementara hanya 2,5 tahun waktu kita untuk mengadakan, artinya ini pasti barang bekas. Karena nggak mungkin bikin kapal selam dua tahun, nggak mungkin bikin pesawat tempur dua tahun, nggak mungkin bikin kapal selam juga sebegitu singkat gitu," kata Connie kepada CNBC Indonesia. Pada awal Mei lalu, Connie melempar isu adanya mafia alutsista di Kemhan.

Sebagai pembelaan, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen Rodon Pedrason mengatakan belanja ini tak akan bebani keuangan negara. "Memang ada [rencana pengadaan alutsista], tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi bajet per tahun," ujar Rodon dikutip Kontan. Menurut keterangannya, kredit akan diambil dari negara yang memberi tenor hingga 28 tahun dan bunga di bawah 1 persen.

Di kesempatan lain Wakil Menhan M. Herindra menambahkan bahwa utang ini masih sesuai dengan alokasi anggaran Kemhan sebesar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika memakai perhitungan pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menggunakan angka PDB Indonesia 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, utang Rp1.790 triliun itu setara dengan 0,45 persen PDB tiap tahun hingga 25 tahun ke depan.

 Koran Tempo melaporkan daftar sejumlah alutsista baru yang akan dibeli jika perpres tersebut berhasil gol. Di antaranya 4 unit kapal selam jenis Scorpène dan 36 jet tempur Dassault Rafale bikinan Prancis, kemudian 315 kendaraan Armored Multi-purpose Vehicle (AMPV), 600 juta amunisi kaliber 5,56 mm, 20 ribu pucuk senjata serbu M16-A1, lebih dari 2.000 mortir, serta 3.017 set integrated personnel protection.

Pembelian kapal selam dan jet tempur dari Prancis itu mungkin terkait dengan dugaan bahwa utang Kemhan akan didapat dari negara tersebut. Ahli sistem keamanan dan pertahanan yang dimintai pendapatnya oleh Koran Tempo mengomentari sejumlah senjata di daftar itu terlalu mahal dan ada beberapa spek yang seharusnya bisa dibeli dari vendor dalam negeri.