Iklan
Intoleransi

Karnaval Fashion Jember Dikritik FPI, Busana Peserta Bakal Lebih Tertutup Tahun Depan

Panitia dianggap ormas mempertontonkan aurat dan mengumbar maksiat. Pemicunya adalah foto Cinta Laura dalam gelaran JFC tahun ini yang viral.

oleh Rani Rahayu
08 Agustus 2019, 9:49am

Pelaksanaan karnaval fashion di Jember. Foto via Shutterstock.

Acara Jember Fashion Carnaval (JFC) yang rutin diselenggarakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur mulanya berlangsung normal. Kegiatan tahun ini berlangsung semarak, diikuti lebih dari 5 ribu peserta, serta menarik perhatian ratusan ribu pengunjung—termasuk wisatawan mancanegara. Tema tahun ini adalah Tribal Grendeur, melambangkan persaudaraan dunia. Sampai kemudian, tiba-tiba beberapa akun gosip di Instagram menyoroti busana aktris Cinta Laura yang ikut serta dalam acara tersebut.

Pro-kontra mencuat di antara warganet. Pakaian Cinta, yang beraksen emas, dianggap vulgar. Lambat laun yang terlibat bukan cuma netizen julid. Foto tersebut memancing kecaman oleh Front Pembela Islam (FPI).

Merujuk laporan CNN Indonesia, ormas Islam tersebut menilai pergelaran fesyen tahunan yang diselenggarakan dari 31 Juli hingga 4 Agustus lalu itu sebagai nirfaedah, bahkan sarat maksiat.

Bukti maksiat itu didasarkan pada sejumlah foto dan video jalannya acara tersebut. Menurut Habib Haidar Alhamid, Ketua DPD FPI Jatim, JFC telah melanggar norma kesusilaan dan syariat islam karena mepertontonkan aurat.

"Dari bukti foto dan sebagainya, sudah lengkap. Acara ini sudah melanggar norma susila, norma agama, melanggar syariat Islam," ujar Haidar saat menggelar jumpa pers.

Haidar menilai JFC semata-mata hanyalah ajang eksploitasi budaya. Menurut laporan IDN Times sebetulnya sejak lama FPI menolak acara fashion ini. Tapi penolakan keras baru dia suarakan dalam JFC 2019.

"Jelas lah [Cinta Laura] mengumbar aurat. Bukan cuma pakaiannya, tapi juga meninggalkan salat, berdandan yang berlebihan, norma agama dan norma sosial tidak diperolehkan, itu eksploitasi budaya. Budaya dari mana?" ucap Haidar.

JFC sebetulnya merupakan acara tahunan karnaval busana yang digelar di Kabupaten Jember. Mengutip keterangan Kumparan, awal mulanya JFC digagas desainer lokal Dyand Fariz, dimulai sejak 2001. Sambutan masyarakat terhadap pergelaran busana itu ternyata meriah, sehingga ratusan hingga ribuan masyarakat Jember terlibat aktif merancang maupun memperagakan busana unik nan meriah. Tiap tahun tema busananya berbeda-beda, dengan catwalk bertempat di jalan raya pusat kota sepanjang 3,6 kilometer. Andai tak ada penolakan FPI dan segala kecaman itu, JFC 2019 seharusnya bisa menjadi ajang perpisahan yang manis mengenang Dynand yang meninggal April lalu.

Ketua DPD FPI Jatim lantas menawarkan solusi mengganti JFC dengan acara yang lebih bermanfaat. Misalnya lomba baca Al Quran, santunan anak yatim, dan kompetisi ilmu pengetahuan. "[Karnaval busana] adalah budaya luar dan sudah terjadi di Brasil, kita cuma jiplak," imbuh Haidar.

Panitia JFC 2019 melunak terhadap tekanan tersebut. Suyanto, selaku Chief Executive Officer (CEO) Yayasan JFC tidak menyalahkan Cinta Laura sepenuhnya atas munculnya protes tersebut. "Ini kelalaian panitia, tanggung jawab saya, dan mohon maaf."

Menurutnya panitia bakal lebih jeli dalam melakukan kurasi busana. Termasuk agar busana yang dipamerkan lebih tertutup. "Konsep JFC nantinya adalah konsep busana yang menutupi dari ujung rambut hingga kaki," imbuh Suyanto.

Menurut keterangan FPI, Pemerintah Kabupaten Jember turut mengaku bersalah dan ikut menekan panitia JFC. Kendati demikian, FPI Jatim mengaku tidak akan melakukan aksi pembubaran karnaval sebagaimana sering mereka lakukan di daerah lain. Penyelesaian masalah ini diserahkan ormas tersebut kepada pemerintah.

"Kalau Bu Faida [Bupati Jember] mengerti agama, kalau Kiai Muqit [Wakil Bupati Jember] mengerti agama, tidak begitu. Adat mengalahkan syariat ini namanya. Ini bukan cuma adat. Tidak ada adat kita seperti [JFC] ini. Ada adat bangsa Indonesia telanjang seperti ini?" kata Haidar.

Sebenarnya JFC 2019 bukan merupakan kali pertama panitia menuai protes semacam ini. JFC padan 2005 juga mendapat teguran dari DPRD Kabupaten Jember, yang kemudian mengubah konsep JFC tahun-tahun berikutnya.