Golkar Mau Ngapain? Program Ambigu, Suara Diprediksi Anjlok, Harapannya Caleg Perempuan

Selamat datang kembali di kolom Review Parpol. Melalui kolom ini, redaksi VICE Indonesia mengulas program-program unggulan setiap partai peserta pemilu 2019. Ulasan ini kami anggap penting, supaya calon pemilih ingat politik bukan cuma perkara capres. Calon anggota legislatif yang bikin berbagai undang-undang berpengaruh juga lho sama hidup kita kelak.

Partai Golongan Karya (Golkar) sejak kelahirannya dikenal tak punya ideologi jelas, selain tak bisa jauh dari kekuasaan, antikomunis, dan mendorong solusi teknokratis untuk berbagai isu saat partai ini memerintah. Di sisi lain, Golkar adalah partai yang paling paham seluk beluk birokrasi (ya iyalah, ini partai yang jadi pondasi dominasi Orde Baru). Setelah reformasi, Golkar bertransformasi menjadi partai modern.

Politikus di bawah naungan simbol Pohon Beringin itu ramai-ramai bertaubat, mengklaim tidak lagi memposisikan diri "sebagai partainya penguasa" serta mendorong "tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu seperti pada masa OrBa."

Transformasi yang dirintis Akbar Tanjung makan korban kader-kadernya sendiri. Semua saling berebut pengaruh, dan akhirnya mental. Jika kalian merasa partai di masa reformasi cita rasanya 'sama-sama bae', bisa dibilang biang keroknya ya Golkar. Berbagai ketua umum partai yang kita kenal sekarang adalah alumni Golkar, mulai dari Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Nasional Demokrat.

Setelah Papa Setya Novanto masuk penjara karena nekat bikin drama menabrak tiang listrik, dan sekretaris jenderalnya Idrus Marham ditahan karena tersangkut kasus korupsi, Golkar limbung. Golkar belum pernah selemah ini menghadapi pemilu legislatif.

Survei menunjukkan perolehan suara partai yang biasanya kuat di Sumatra, Banten, dan Sulawesi ini sulit menembus dua digit. Malah, ada survei memprediksi dukungan bagi Golkar untuk pertama kalinya setelah reformasi akan disalip oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Di bawah kendali Airlangga Hartarto, yang menjabat Menteri Perindustrian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Golkar memberi tawaran 'terkesan beda padahal sama saja' menjelang pemilu serentak 2019. Partai yang identik dengan warna kuning dan putih ini menawarkan program 4G: intinya sembako murah, rumah terjangkau, lapangan kerja mudah, dan siap menghadapi revolusi industri ke-4. Kira-kira gimana tuh untuk mewujudkannya?

Ambigu banget. Kalau melihat dokumen internal, langkah konkret mewujudkan empat program utama itu enggak dijelaskan mendetail. Jargon doang. Misalnya, Golkar kayaknya enggak akan anti-impor, fokus mereka adalah intervensi harga (yang penting sembako murah). Rumah terjangkau? Juga tak dijelaskan oleh petinggi-petinggi Golkar.

Pendekatannya (asumsi dari kami) adalah intervensi bunga KPR dan penyediaan rumah subsidi. Enggak beda jauh dari 10 tahun rezim SBY dan lima tahun Jokowi berkuasa. Pun demikian soal lapangan kerja mudah. Apakah Golkar akan berani menyatakan cara membuat pasar kerja mudah diakses adalah mendukung outsourcing, hapus upah minimum, dan lebih pro pengusaha yang jadi tulang punggung partai ini? Mana berani. Bakal didemo serikat buruh dong.

Satu-satunya yang punya nuansa agak beda adalah program revolusi industri ke-4. Jargon ini udah sering banget diumbar banyak politikus. Lalu apa yang bikin Golkar merasa perlu menjual konsep tersebut?

Sila baca sendiri keterangan mereka:

Bingung? Sama sih.

Airlangga sejak 2018 juga sering banget mengulang-ulang topik revolusi industri ke-4 dalam kapasitasnya sebagai menperin. Tafsir paling konkret, pemerintah siap mendukung aplikasi teknologi informasi dalam penguatan industri dengan cara menyediakan koneksi Internet 5G. "Nanti di kawasan industri akan di-launch internet 5G," ujarnya di hadapan media.

Dalam menyiapkan peta jalan revolusi industri ke-4 ini, Airlangga berjanji merangkul generasi millenial. Hehehe anak muda mah dirangkul melulu sama banyak orang dari dulu sampai sekarang.

Satu-satunya yang lumayan progresif soal Golkar jelang Pemilu 2019 justru keterlibatan calon legislator perempuan. Enggak nyangka juga nih, bekas mesin pemenangan Suharto ini pada pileg serentak mendaftarkan jumlah calon 575 orang, terdiri dari 357 orang pria dan 218 perempuan.

Tapi tak cuma Golkar yang menggenjot jumlah caleg perempuan. Hampir semua partai yang berlaga di pemilu kali ini berlomba-lomba menarik caleg perempuan demi memenuhi peraturan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan di parlemen.

Bedanya, Golkar lewat sayap perempuannya Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) membuka sekolah politik perempuan pada 2017 lalu. Sekolah ini sebenarnya lebih seperti seminar yang digelar dua hari dan diisi dengan pembekalan teori dan kaderisasi.

Tapi apa sekolah politik saja cukup? Jelas enggak.

Dari jumlah total populasi perempuan di Indonesia pada 2018 yang mencapai 131.88 juta jiwa, ironisnya hanya segelintir perempuan yang menduduki kursi di parlemen. Anggota DPR perempuan periode 2014-2019 tercatat cuma 97 orang dari total anggota yang berjumlah 560. Dari angka tersebut 15 perempuan di antaranya adalah dari fraksi Golkar.

Alhasil, minimnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif pada akhirnya akan melahirkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan itu sendiri. Komnas Perempuan pada November 2018 mencatat setidaknya ada 421 perda yang diskriminatif terhadap gender mulai dari peraturan soal berbusana, jam malam perempuan, dan banyak lagi lainnya. Sebagian perda itu dihasilkan eksekutif dan DPRD yang dikuasai Golkar. Kontradiktif.

Mengutip data dari Inter Parliamentary Union (IPU) soal representasi perempuan di politik, di ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-6. Sementara di level global, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afghanistan, Vietnam, Timor Leste, atau Pakistan.

Politik yang cenderung patriarkis dan maskulin, kurangnya pendidikan politik, dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpolitik tampaknya masih menjadi kendala mendorong keterlibatan perempuan.

Peneliti Center for the Study of Society and Transformation Siti Nurul Hidayah pernah menulis bahwa perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Peran perempuan yang terdomestikasi, dan keterbatasan kapital (finansial maupun sosial) membuat parpol tak begitu yakin bahwa perempuan akan mampu menaikkan elektabilitas.

"Institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan," tulis Siti. "Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerapkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Bertahun-tahun, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan."

Tonton kuliah umum Jeremy Rifkin soal Revolusi Industri ke-3 yang direkam khusus untuk pembaca VICE (jangan lupa nyalakan CC ya):

Hal senada juga disampaikan oleh direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut Titi, politik berbiaya besar masih menjadi kendala bagi partisipasi perempuan.

“Saya tidak percaya parpol punya krisis perempuan. Kita tidak kekurangan (perempuan), tapi realitasnya ada pandangan hadir di politik itu membutuhkan biaya besar," ujar Titi.

Politik berbiaya tinggi dianggap sebagai biang korupsi yang sulit diberantas. Ketika seorang caleg saja bisa menghabiskan Rp5 miliar untuk enam bulan kampanye, kecil kemungkinan doi enggak mikirin balik modal setelah menjabat.

Jadi sekolah politik saja pun tampaknya tak cukup untuk mendongkrak partisipasi perempuan di dunia politik. Selama politik masih maskulin dan berbiaya tinggi, perempuan akan sulit melenggang bebas ke kursi legislatif.

Kesimpulannya, Golkar agak mencemaskan sih. Program kurang punya identitas, citranya sedang tidak bagus gara-gara kasus Setnov dan Idrus, serta sulit mengharapkan peningkatan elektabilitas yang maksimal dari caleg perempuan. Seandainya Golkar menang pemilu (akan mengejutkan banget dan pasti VICE bikin laporan mendalam kalau sampai terjadi), berkaca dari program tidak akan ada banyak perubahan drastis. Ya gitu-gitu aja.

Sehingga, bila kalian suka status quo dan senang mengenang masa lalu, Golkar bolehlah jadi pilihan.