Kerahasiaan Privasi Resmi Jadi Hak Asasi Warga India

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Mahkamah Agung memutuskan dengan suara bulat privasi merupakan hak asasi dan fundamental bagi warga negara India. Putusan ini akan membuyarkan usaha pemerintah Negeri Sungai Gangga merekam data pribadi maupun hasil pemindaian biometrik semua warganya dalam sebuah sistem database raksasa—salah satu sistem pendataan pribadi yang paling lengkap dan rumit dalam sejarah umat manusia.

Putusan bersejarah ini merespons gugatan warga terhadap Kebijakan Aadhaar yang kontroversial—Aadhaar adalah sebutan bagi bank data pemerintah berisi nomor identifikasi unik milik setiap penduduk India. Database raksasa kontroversial ini menyimpan hasil pemindaian sidik jari dan retina yang bisa digunakan menelusuri interaksi warga India dengan pemerintahnya, mulai dari menggunaan suara dalam pemilu hingga bayar tagihan telepon. Pemerintah India mengklaim database ini dibangun untuk menciptakan India yang lebih modern. Namun, pegiat demokrasi menilai skema Aadhaar bakal memicu upaya memata-matai skala raksasa. Aktivis menuding Aadhaar sebagai pelanggaran privasi rakyat India.

Putusan Mahkamah Agung India "adalah penegasan penting atas hak-hak sipil rakyat India dan perbedaan tegas antara kuasa publik dan kebebasan individu," kata Madhav Khosla, pakar hukum ketatanegaraan India.

Selama sesi dengar pendapat sebelum putusan ini diambil, pemerintah India berkukuh kebebasan Individu tak boleh mendahului kepentingan negara. "Klaim atas kekebasan harus ditempatkan di bawah hak hidup orang lain," kata Jaksa Agung KK Venugopal sebagai perwakilan pemerintah.

Skema ambisius pemerintah India bakal mendapatkan tantangan dalam beberapa bulan mendatang, karena beragam gugatan terhadap database Aadhaar mulai diproses setelah putusan Mahkamah Agung India pertengahan pekan ini.

Masalah privasi sebagai hak intrinsik warga negara pernah disinggung dalam beberapa putusan hukum kontradiktif sepanjang sejarah legislatif India. Namun, putusan setebal 547 halaman yang dikeluarkan Kamis lalu menuntaskan masalah menahun tersebut. Putusan ini sekaligus membangun preseden konstitusional yang kokoh bagi jaminan hak privasi warga India.

Selain itu, keluarnya putusan Mahkamah Agung India kamis lalu bakal bakal berdampak besar pada beberapa undang-undang yang berlaku di India, terutama Pasal 377 yang mengkriminalkan homoseksualitas. Mahkamah Agung India secara khusus memasukkan orientasi seksual sebagai bagian dari kebebasan individu. Dalam putusannya, Mahkamah Agung India menyatakan demokrasi India "harus melindungi keluarga, pernikahan, hak beranak pinak, serta orientasi seksual….semua aspek penting dari martabat warga India."