Sejarah Indonesia

Pelabuhan Kecil Jadi Kota Internasional: Tiga Babak Sejarah Transformasi Jakarta

Di era Sunda Kelapa sampai Batavia, Jakarta sebetulnya tidak lebih besar dari Makassar atau Surabaya. Kenapa pemerintah lantas berpusat di sana? Peneliti LIPI menjabarkan alasannya.
22 Juni 2020, 3:34am
HUT Jakarta 22 Juni, Patung Selamat Datang
Foto Patung Selamat Datang di Jakarta oleh Panji Arista/PixabayCC BY

Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian tulisan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta pada 22 Juni.


Jakarta dan daerah sekitarnya, terutama Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, (atau biasa disingkat dengan Jabodetabek) ada di mata dunia. Sebuah penelitian terbaru oleh Globalization and Word Cities (GaWC)—sebuah think tank (wadah pemikir) di Loughborough University, Inggris, yang fokus pada isu globalisasi dan perkotaan dunia—menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota penting yang terhubung dengan negara-negara dan kawasan ekonomi utama dunia.

Peran sentral Jakarta dalam tatanan ekonomi global tidak terbentuk dalam waktu singkat. Menggunakan beragam literatur sejarah dan data statistik, penelitian saya mengindikasikan bahwa peran Jakarta dalam tatanan global dan nasional dapat ditelusuri dari tiga era yang berbeda yaitu sebelum penjajahan, era penjajahan, dan pasca kemerdekaan.

Era Sunda Kelapa

Peran Jakarta di kancah internasional dapat ditelusuri dari para pedagang Eropa yang mulai berekspansi ke benua Amerika, Afrika, dan Asia antara abad ke-14 dan ke-16. Bentuk awal Jakarta sebelum penjajahan ditemukan pada Sunda Kelapa: suatu kota pelabuhan utama yang muncul pada abad ke-12 di bawah Kerajaan Padjajaran dan kemudian di bawah Kesultanan Banten.

Sunda Kelapa didatangi oleh beragam pedagang, khususnya dari benua Asia, seperti Arab, India, dan Cina serta para pedagang dari pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa yang saat ini menjadi bagian dari Indonesia.

Walau penuh hiruk pikuk, Sunda Kelapa sebenarnya adalah kota kecil, bahkan lebih kecil dari kota-kota pelabuhan lainnya di Nusantara seperti Surabaya (sekarang ibu kota Jawa Timur) dan Makassar (ibu kota Sulawesi Selatan) ketika itu. Dalam periode kerajaan Nusantara sebelum penjajahan, setidaknya ada dua jenis kota: kota pesisir (pelabuhan) seperti Sunda Kelapa dan kota ‘suci’.

Kota suci umumnya merupakan pusat pemerintahan dan agama sebuah kerajaan dan letaknya cenderung berada di pedalaman (inland). Kota pesisir cenderung berukuran lebih kecil dan hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan.

Sistem perkotaan Nusantara dan peran sentral Sunda Kelapa (yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta) mulai berubah saat para pedagang Eropa tiba pada awal abad ke-17. Para pedagang Eropa—dari Inggris, Portugal, Spanyol, dan Belanda—saat itu berekspansi untuk menguasai komoditas dan pasar rempah-rempah di Asia.

Pada masa ekspansi Belanda, Kongsi Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)) didirikan untuk menyatukan para pedagang Belanda sehingga dapat bersaing dengan kongsi dagang Eropa lainnya. VOC, melihat nilai posisi strategis Jayakarta dalam komunikasi dan jalur maritim, menjadikan kota ini sebagai kantor pusat untuk kawasan Asia.

Jayakarta, yang kemudian dinamai Batavia oleh VOC, tidak hanya berfungsi sebagai kota pelabuhan, tetapi mempunyai peran penting dalam administrasi, politik, dan militer.

Era Batavia

Dalam periode awal ini, Batavia masih relatif lebih kecil dibanding kota-kota pelabuhan utama lainnya. Batavia diperkirakan memiliki 27 ribu penduduk pada 1673; sementara pada 1625, Surabaya mempunyai sekitar 50-60 ribu penduduk dan pada 1600 Makassar mempunyai sekitar 160 ribu penduduk.

Namun, sejak era kolonial inilah peran sentral Jakarta di tingkat global mulai menanjak signifikan. Di bawah kendali VOC, Jakarta mempunyai koneksi yang kuat dengan Amsterdam di Belanda. Pada awal abad ke-18, Amsterdam merupakan pusat ekonomi global, setara dengan posisi New York di Amerika Serikat dan London di Inggris saat ini.

Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda mengambil alih Batavia dan wilayah VOC lainnya di Nusantara. Batavia kemudian berubah dari kantor pusat regional VOC menjadi ibukota pemerintahan kolonial (Hindia) Belanda.

Pengaruh Batavia di Nusantara juga semakin luas seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial di kepulauan ini. VOC cenderung untuk menguasai kota dan wilayah terkait dengan produksi dan perdagangan rempah-rempah, namun pemerintah kolonial Belanda mempunyai ambisi yang lebih besar untuk menguasai sebagian besar wilayah kepulauan Nusantara.

Untuk mengakomodasi peran Batavia yang semakin sentral, pemerintah kolonial melakukan perluasan wilayah dari yang awalnya hanya di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Kota ke Weltevreden (wilayah Jakarta Pusat saat ini), termasuk pengembangan permukiman baru.

Pelabuhan di Batavia juga mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan perdagangan internasional. Hak ini sebelumnya dimiliki juga oleh kota-kota pelabuhan utama lainnya seperti Surabaya, Semarang (sekarang ibu kota Jawa Tengah), dan Makassar.

Era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas awal di akhir abad ke-19 mendorong pemerintah kolonial untuk semakin memperkuat peran sentral Batavia agar dapat mengambil keuntungan dalam perdagangan dunia (khususnya antara Barat dan Timur).

Jumlah penduduk Batavia meningkat cepat di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1891, penduduk Batavia berjumlah sekitar 126 ribu, relatif sama dengan Surabaya dan 50 persen lebih banyak dibanding Semarang. Pada tahun 1931, penduduk Batavia tercatat sekitar 533 ribu atau 50 persen lebih banyak dibanding Surabaya.

Setelah kemerdekaan

Di era pasca kolonial, peran sentral Jakarta terus diperkuat. Setelah kemerdekaan, semangat Indonesia sebagai negara baru menjadikan Jakarta sebagai simbol nasionalisme dan etalase pembangunan nasional.

Ini diwujudkan dalam beragam bangunan elite dan monumen simbolik, seperti Monumen Nasional, kompleks olahraga Senayan, dan Hotel Indonesia—semua di wilayah Jakarta Pusat—serta acara besar seperti Asian Games 1962.

Di era Orde Baru, peran sentral Jakarta dipertahankan dengan kebijakan yang lebih terbuka dibandingkan dengan masa Soekarno sebelumnya yang cenderung anti-kapitalisme dan tertutup terhadap ekonomi global.

Seiring relokasi industri negara-negara utama di Asia Timur sejak tahun 1960-an yang dimotori oleh Jepang, Indonesia mengalami industrialisasi yang cepat sejak pertengahan tahun 1980an. Jakarta tetap menjadi tempat utama industrialisasi ini, khususnya daerah Jakarta Utara dan Timur.

Pesatnya arus investasi asing, khususnya sektor industri manufaktur, dan semakin terbatasnya lahan di Jakarta mendorong terjadinya ekspansi ruang industri ke arah Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Botabek). Perluasan ini terutama difasilitasi oleh pembangunan jaringan jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bodetabek—pada tahun 1999 Kabupaten Bogor mengalami pemekaran wilayah dan melahirkan Kota Depok.

Ekspansi wilayah ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan penduduk di Bodebatek dibandingkan Jakarta. Sejak pertengahan 1980-an, jumlah penduduk total di Bodetabek sudah menyalip Jakarta.

Pasca krisis ekonomi 1997-1998, era desentralisasi memberikan angin baru dalam penataan ekonomi dan politik nasional. Menariknya, Jakarta dan Bodetabek tetap tidak kehilangan pesonanya sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Populasi Jabodetabek semakin membesar, meninggalkan metropolitan besar lainnya di Indonesia, seperti Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur dan Bandung Raya (Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang) di Jawa Barat.

Selain tetap menjadi pusat industri di Indonesia (terutama di Kabupaten Bekasi), Jakarta tetap menjadi kota kosmopolitan yang menarik beragam perusahaan asing untuk menempatkan kantor pusatnya.

Tidak dapat dipungkiri, Jakarta adalah simpul strategis yang menghubungkan Indonesia dengan ekonomi global—peran yang terbentuk lewat proses akumulatif selama beberapa abad.

Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, terutama di era desentralisasi, peran Jakarta dan Bodetabek menjadi tantangan pada pembangunan yang lebih berimbang. Sejarah menunjukkan bagaimana Jakarta dan Bodetabek terus menjadi magnet bagi manusia dan segala rupa aktivitasnya.

Pertama, ini setidaknya menggambarkan bahwa menciptakan Indonesia yang lebih berimbang membutuhkan usaha keras yang konsisten dan berkelanjutan.

Jakarta akan tetap menjadi kosmopolitan dan kian mendunia. Tapi, beragam kota dan wilayah lainnya di Indonesia perlu didorong untuk menjadi magnet-magnet baru pertumbuhan nasional; ini juga akan membantu Jabodetabek untuk dapat lebih ‘bernapas’.

Kedua, dapat kita lihat bahwa kapitalisme global cenderung berakumulasi pada lokasi sentral yang sudah ada dan menawarkan beragam manfaat seperti Jabodebatek.

Namun akumulasi kapital cenderung tidak peduli dengan kelestarian lingkungan hidup dan menimbulkan ketimpangan sosial antar-kelas lebih besar. Maka penting untuk tetap berpegang pada kebijakan yang berorientasi publik, bukan hanya pada kepentingan pemodal.


Agradhira Nandi Wardhana dan Salsha Putri Rachmayani berkontribusi dalam penerbitan artikel ini.

Galuh Syahbana Indraprahasta, Peneliti di LIPI dan Pengajar di Pascasarjana IPB, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Artikel ini dipublikasi ulang dari The Conversation berdasarkan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.