Bergerilya Membebaskan Pengidap Gangguan Mental di Bali dari Pasungan

Seorang wanita Bali paruh baya telanjang tengah meronta-ronta di depan halaman rumah reyot keluarganya. Peristiwa itu terjadi di salah satu kecamatan Ibu Kota Bali. Warga berkerumun menonton kejadian tersebut. Anggota keluarga segera menutupi tubuhnya dengan sarung. Setelah itu mereka, dibantu kepala desa dan relawan, membawa nenek tadi ke sebuah tempat dan menengkurapkannya di tanah untuk disuntikkan obat antipsikotik. Setelah obat penenang bereaksi, dia diperbolehkan duduk. Wanita tersebut menangis tersedu-sedu di pangkuan keponakannya.

“Saya menyuntikkan obat supaya dia lebih tenang,” kata Professor Luh Ketut Suryani, pendiri dan direktur Suryani Institute for Mental Health, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penanganan kesehatan mental di Bali. “Dalam waktu dua atau tiga minggu ke depan, kami akan memberinya suntikan lagi. Setelah itu kami akan mengajaknya ngobrol untuk mengetahui masalahnya.”

Wanita tersebut hanyalah satu dari sekian banyak warga Bali, serta Indonesia secara umum, yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan mental memadai. Banyak penderita gangguan jiwa di Indonesia tidak mendapat perawatan medis karena topik kesehatan mental masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, tenaga ahli dan fasilitas di bidang kesehatan mental di Indonesia juga sangat terbatas. Keterbatasan ini kemudian membuat biaya berobat setinggi langit. Itu artinya sangat tidak mungkin bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah mendapatkan penanganan medis jika mengidap gangguan kejiwaan. Ditambah lagi, banyak orang tidak memercayai penanganan medis—memilih percaya dengan solusi klenik. Parahnya, ada keluarga yang tidak segan-segan mengurung atau memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa agar tidak “meresahkan” tetangga.

Pemasungan sebenarnya resmi dilarang pemerintah Indonesia sejak 1977. Tetapi menurut laporan Human Rights Watch pada 2016 lalu, terdapat lebih kurang 19.000 penderita gangguan jiwa di Indonesia yang dipasung di berbagai provinsi. Suryani pun menemukan banyak ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) mengalami perlakuan tak manusiawi macam itu di Pulau Dewata.

“Banyak sekali ODGJ yang dipasung,” kata Suryani kepada VICE Indonesia.

Relawan Suryani Institute aktif mendatangi desa-desa di Bali dan membantu orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, walau tak didukung pemerintah. Sebagian besar diabaikan oleh keluarganya.

“Orang 'gila’ dianggap normal di sini, jadi kondisi mereka dibiarkan begitu saja. Banyak keluarga yang mengurung mereka di dalam rumah. Pemerintah juga tidak pernah melakukan pengecekan seperti kami,” kata Made Sukabawa, sopir taksi yang merangkap relawan Suryani Institute.

Organisasi ini mengalami kesulitan merawat pasien mereka karena tidak dibiayai oleh pemerintah dan minimnya sumbangan dari masyarakat. Rudi Waiswana, seorang fotografer dan relawan Suryani Institute, menerangkan bahwa organisasi ini diberikan sumbangan sebesar Rp1 miliar oleh gubernur Bali, Mangku Pastika, pada 2009 lalu. Sayangnya, dia mengurangi 90 persen sumbangannya pada tahun berikutnya.

“Bisa bayangkan seberapa banyak yang diambil? Kami tidak bisa membantu pasien. Semua pasien kami kambuh. Saya benar-benar sangat frustasi saat itu,” kata Suryani.

Sekarang, organisasi ini didanai langsung oleh Suryani, suaminya, dan saudara iparnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan sumbangan dari luar negeri.

Organisasi yang didirikan pada 2005 ini bertujuan untuk menuntaskan krisis kesehatan mental yang makin memburuk setiap harinya. Dalam menangani pasien, Professor Suryani melakukan “pendekatan sosiokultural” yang unik. Dia menggabungkan teknik pengobatan tradisional, konvensional dan orang pintar.

Suryani bertujuan memberikan daftar gejala dan nomor telepon yang bisa dihubungi kepada keluarga dan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Saya memberi tahu mereka gejala-gejala yang muncul saat kambuh, seperti sulit tidur, mimpi buruk, merasa malas dan sebagainya. Jika pasien mengalami gejala-gejala tersebut, maka mereka bisa menghubungi kami untuk disuntik. Kami juga akan meminta mereka melanjutkan ‘purification’ jika orang pintar memintanya. Saya juga akan memberi tahu tentang meditasi apabila mereka memahaminya,” ujar Suryani.

Suryani memulai kariernya sebagai dosen ilmu psikiatri di Universitas Udayana Bali. Sejak awal, penanganan kesehatan mentalnya yang kurang biaya selalu direndahkan oleh seniornya. Mereka menganggap Suryani tidak ada bedanya dengan dukun.

“Ada guru besar yang melontarkan, ‘Anda bukan psikiater atau ilmuwan. Anda tidak ada bedanya dengan dukun,’” kenangnya. “Saya jawab saja semua tergantung kondisinya. Pasien saya memercayai saya, dan saya tidak peduli apabila beliau tidak menyetujuinya.”

Untuk menangani penderita gangguan mental, organisasinya harus menyumbang makanan, produk sanitasi dan uang ke keluarga. Saat berkunjung ke rumah pasien, Suryani dan timnya menemukan seorang pria yang dikurung dalam kerangkeng bambu. Pria tersebut tampak sangat dekil.

Setelah Suryani mengajaknya ngobrol, para relawan membersihkan tubuhnya. Mereka mencukur rambut gimbalnya dan memberikan perlengkapan mandi. Kami juga mengajaknya berfoto bersama tim relawan. Organisasi ini memiliki kumpulan foto pasiennya. Salah satunya adalah pasien yang menderita depresi kronis yang telah dikurung oleh keluarganya selama sepuluh tahun. Suryani menuturkan bahwa pendekatan transparan ini adalah visi organisasi.

“Kami memperlakukan para pasien seperti keluarga sendiri, jadi kita bisa bersantai dan tidak berjarak,” ujarnya. “Ini juga dapat membantu pasien pulih lebih cepat, seperti yang kamu saksikan hari ini. Siapa yang bisa membayangkan dia keluar rumah? Semua tetangganya terkaget-kaget karena tadinya dia selalu di rumah.”

Pada 2014, Indonesia memperkenalkan layanan kesehatan “universal” untuk warga tidak mampu, termasuk Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang dirancang untuk mendukung keluarga-keluarga yang kesulitan merawat anggota keluarga mereka yang menderita gangguan kesehatan mental. Ini merupakan perkembangan yang mencengangkan—pada permukaan. Suryani bilang sayangnya hal tersebut belum berhasil menyediakan solusi konkret.

“Secara teori sih bagus ya,” katanya. “Tapi pada kenyataannya, siapa sih yang mau melakukan yang saya lakukan? Ini adalah pekerjaan sulit namun kalau pemerintah memberikan dana besar mungkin yang lain akan mengikuti.”

Kini, Indonesia hanya punya 48 rumah sakit jiwa, semuanya terletak di 8 dari 34 provinsi di negara ini. Ada sekitar 600 sampai 800 psikiater terlatih di Tanah Air, mayoritasnya bekerja di pulau Jawa. Seorang ahli berkata bahwa negara ini membutuhkan sekurang-kurangnya 2,400 psikiater tambahan supaya dapat melayani seluruh populasi penduduk secara seimbang. Faktanya, dokter yang punya kemampuan menangani gangguan jiwa tidak merata, apalagi menjangkau kota-kota kecil.

Pada 2014, Suryani Institute of Mental Health menggelar sebuah pameran fotografi soal pasien gangguan kesehatan mental yang menampilkan karya-karya beberapa fotografer termasuk Rudi. Dia bilang setelah menlihat foto-foto tersebut, sang gubernur Bali berterima kasih pada organisasi tersebut karena telah membuatnya malu.

“[Gubernur Mangku Pastika] geram,” ujar Rudi. “Orang-orang mengira Bali adalah surga dunia yang penuh orang-orang beradap dan berbudaya, yang sopan dan ramah. Tapi di balik turisme Bali kita mempunyai program parah soal gangguan kesehatan mental. Saya rasa pemerintah sedih melihat fakta sesungguhnya di lapangan.”