Iklan
Opini

Budaya Tiket Gratisan Buat Pejabat di Negara Ini Wajib Diakhiri

Kita selama ini membiarkan budaya gratisan 'orang dalam'. Lama-lama tradisi itu berlanjut hingga level pejabat, jadinya gratifikasi. Kalau terlanjur ramai jadilah macam rumor negatif konser Westlife di Palembang.

oleh Elisabeth Glory Victory
27 Agustus 2019, 12:03pm

Ilustrasi pengistimewaan pejabat oleh Yasmin Hutasuhut.

Oke, mari kita mulai dengan pengakuan sederhana: Semua orang suka gratisan, termasuk aku. Enggak perlu munafik dong ya. Sebagai anak kos-kosan kalau beruntung menemukan tester makanan mewah pas jalan-jalan, aku pasti sempetin mampir ke kios yang menawarkannya.

Tapi enggak semua orang harus menunggu momen beruntung kayak aku. Dunia ini memang penuh ketimpangan. Ada orang yang harus antre untuk mendapatkan akses masuk ke acara menarik, misalnya influencer medsos. Sementara ribuan lainnya wajib berdesak-desakan mengantre (serta dinaungi keberuntungan) untuk bisa membeli tiketnya.

Nah dari berbagai jenis orang yang beruntung tadi, ada satu sosok yang tak akan pernah dimaafkan orang bila dapat tiket gratisan: "pejabat". Apalagi kalau kehadiran si pejabat tak ada hubungannya dengan acara yang didatangi. Sebab, seperti itulah konon yang terjadi pekan lalu.

Media melaporkan bila ada pejabat pemerintahan di Palembang, Sumatra Selatan, meminta tiket gratisan nonton Westlife pada promotor. Promotor konser Westlife, yakni Musievent, lewat unggahan di Instagram, mengatakan pengalaman ini menjadi bukti Palembang belum ramah terhadap acara Internasional. "Banyak sekali oknum yang masih tidak menghargai proses penjualan tiket. Bahkan mereka tak mau membeli tiket yang telah dijual panitia karena ingin gratisan."

Selain menuntut tiket gratis, panitia lokal juga mengabarkan kalau banyak orang berpengaruh jelang penyelenggaraan konser menuntut perlakuan berbeda. "Ada yang mau antrean beda lah, kursi khusus lah, minta kawal ke dalam lah."

Barangkali yang minta adalah penggemar gaek boyband asal Irlandia itu. Bisa juga ketika Westlife masih jaya, lantunan lagu “I Have A Dream” setia menemani dan menjadi motivasi si pejabat itu lulus kuliah. Tapi, ya gak 'malak' tiket gitu juga kali hadeh....

Kabar ini sayangnya hanya berakhir sebatas rumor. Rendy, Presiden Direktur Neutron Live Asia yang memprakarsai konser Westlife di Indonesia, ogah menjabarkan pejabat yang dimaksud. Mendengar respons promotor, Gubernur Sumsel Herman Daru meminta panitia konser buka-bukaan saja. "Jangan buang bola panas, saya ini sudah cek kemarin tidak ada minta-minta itu," ujarnya saat dikonfirmasi media. "Kalau dia sebut pejabat, sebut pemprov siapa, pemkot siapa."

Sekilas mungkin kalian bertanya, emang apa salahnya minta tiket gratisan? Kita bisa berdebat semalam suntuk soal dimensi etis minta tiket gratisan. Tapi, kalau sudah bicara pejabat publik, argumennya sudah beda. Sebab, menurut UU 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi, pasal 12E gamblang menyatakan pejabat tidak bisa memanfaatkan pengaruhnya untuk minta keistimewaan tertentu:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri."

Artinya, sekadar "minta bantuan" dengan menuntut gratifikasi dari entitas bisnis—termasuk yang wujudnya tiket dan akses masuk—akan punya implikasi hukum jika pelakunya adalah pejabat publik. Masalahnya, praktik rasuah macam ini memang bukan hal baru di Tanah Air. Ketua Advokasi Kebijakan Publik Antony Herman mengatakan, pejabat berbagai tingkatan birokrasi sering menuntut macam-macam pada investor. Ancaman lazimnya kalau tak diberi adalah mempersulit proses perizinan usaha di wilayah kekuasaan mereka. Akibatnya, berbagai jenis aktivitas usaha di Indonesia jadi berbiaya tinggi.

Rendy, sebagai promotor konser Westlife tempo hari, mengakui persoalan yang mirip menjerat pelaku industri hiburan. Saat diwawancarai media, kasus yang dialaminya di Palembang adalah praktik lazim bagi siapapun yang menggelar konser di Indonesia. "Kalau dibilang oknum [minta tiket] itu lebih tepat," ujarnya saat dikonfimasi media.

Pejabat menuntut dapat akses VIP ke acara besar tak cuma terjadi dalam konser. Pada gelaran Asian Games tahun lalu, media massa sempat merekam kelakuan anggota DPR yang bersitegang dengan petugas keamanan Inasgoc karena tidak diizinkan masuk ke arena pertandingan. Mulfachri Harahap, anggota DPR 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional, mengklaim dia punya akreditasi panitia sehingga bebas melenggang ke berbagai event. Tapi, dikonfirmasi terpisah, juru bicara (Inasgoc) Danny Buldansyah menyatakan doi berulang kali memaksa masuk nonton pertandingan voli, sekalipun sudah dilarang relawan keamanan di lapangan.

Kasus minta akses masuk gratisan mungkin sekilas terasa sepele. Tapi ketika berulang kali terjadi, praktik rasuah kecil-kecilan itu bakal jadi budaya yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang dikhawatirkan Tama Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch.

Dia menyatakan secara struktural sebetulnya ada mekanisme di tiap lembaga pemerintah menindak anggotanya yang melakukan penyelewengan kekuasaan macam ini—mulai dari minta gratifikasi sampai tiket konser gratisan. Masalahnya, lagi-lagi, banyak pihak menganggap pengistimewaan pejabat sebagai kewajaran atau pelanggaran kecil.

Padahal, minta tiket gratisan sekalipun sudah layak masuk praktik rasuah. "Itu namanya sudah pungutan liar, pemerasan. Dimensi memaksanya itu mencakup psikis dan fisik," kata Tama pada VICE.

Jalan terbaik, menurut Tama, promotor ataupun pengusaha hiburan wajib mengakhiri tradisi pengistimewaan dan pemberian tiket gratisan—apalagi buat pejabat. Langkah EO di Palembang itu sudah benar, namun idealnya sekalian saja diungkap siapa aktornya.

"Memang si promotor itu dalam situasi yang sulit, kalau enggak kasih [tiket atau keistimewaan] kemungkinan diganggu acara jadi enggak lancar," kata Tama. "Tapi sebenarnya publik juga pasti mendukung [kalau promotor mau buka-bukaan]. Selama ini mendorong orang jadi whistleblower [korupsi] itu yang susah."

Nah, perkara keberanian ini yang butuh waktu dan tak semua orang bisa melakukannya. Jadi, enggak usah lah bicara pengembangan ekonomi kreatif yang muluk-muluk, kalau budaya tiket gratisan saja masih sulit kita hilangkan. Serba salah memang....