Iklan
Disinformasi di Medsos

Debat Keaslian Grup WA Anak STM dan Perang Tagar Bikin Citra Buzzer Makin Negatif

Nomor ponsel di grup WhatsApp itu dibongkar netizen, menyudutkan polisi. Sementara tagar bermodus giveaway membajak esensi gerakan mahasiswa. Aparat berjanji akan "melacak" akun-akun pemicu kisruh.

oleh Ikhwan Hastanto Dan Adi Renaldi
01 Oktober 2019, 8:29am

Ilustrasi buzzer menebar disinformasi pada publik oleh Farraz Tandjoeng.

Kalimat ikonik yang biasa diucapkan Pampam kepada Samson, "Gagal maning, gagal maning..." dalam serial TV legendaris Tuyul dan Mbak Yul, menggambarkan situasi yang dihadapi para penyebar hoaks di media sosial beberapa hari terakhir.

Setelah pekan lalu menebar disinformasi ambulans pemerintah provinsi DKI Jakarta menyuplai batu untuk demonstran, Senin (30/9) kemarin beberapa akun yang biasa dijuluki key opinion leader kembali tersandung skandal. Kali ini netizen menuding akun-akun tersebut menyebar berita bohong yang menyudutkan pelajar STM.

Cerita bermula dari informasi akun Twitter @OneMurthada dan @yusuf_dumdum, yang dituding sebagian netizen sebagai "buzzer pro-istana" (kelompok ini juga sebelumnya dianggap bertanggung jawab atas hoaks ambulans). Bersama beberapa akun lain, keduanya mengunggah tangkapan layar disebut-sebut berisi percakapan grup WhatsApp anak STM Jabodetabek. Foto-foto itu menampakkan percakapan "siswa-siswa STM" yang terkesan dibayar pihak tertentu untuk terlibat demonstasi pada 30 September di Ibu Kota.

Rupanya netizen Twitter yang dikuasai rasa julid sekaligus penasaran tidak mendiamkan begitu saja kabar tersebut. Bukannya puas menerima informasi tadi, mereka malah melacak nomor-nomor “anak STM” di tangkapan layar grup WhatsApp yang tidak disensor oleh pengunggah.

Niat netizen adalah memeriksa kebenaran tuduhan serius tersebut. Menggunakan aplikasi Truecaller, Get Contact, dan LINE yang mampu mengecek nama pengguna nomor, netizen memperoleh fakta berkebalikan. Konon nomor-nomor di WAG tersebut milik personel kepolisian.

Ada satu netizen yang sampai niat banget mengirimkan pesan pribadi kepada salah satu anggota grup menurut aplikasi Truecaller. Belum sempat ngobrol, dia keburu diblok pemilik nomor tersebut.

Penyebaran informasi keliru secara masif dalam waktu berdekatan mengkhawatirkan sebagian kalangan. Setelah kasus grup WhatsApp anak STM memicu kecaman, sebagian pengguna medsos merasa khawatir pada menurunnya kualitas percakapan publik apabila disinformasi tersebar dengan mudah.

Selain perkara penyebaran info yang disangsikan kebenarannya, medsos sepekan terakhir juga dikuasai oleh maraknya tanda pagar problematis. VICE sempat berbicara dengan pengemudi ojek online setengah baya di kawasan Senayan seusai demonstrasi awal pekan ini, yang bertanya apakah "Mahasiswa bakal terus demo sampai Jokowi turun?"

Pertanyaan itu mengejutkan, sebab aksi mahasiswa adalah tentang RUU bermasalah dan isu Papua, sama sekali tidak menyinggung tuntutan agar Presiden Joko Widodo diturunkan. Rupanya persepsi pengemudi ojol itu dipengaruhi tagar #TurunkanJokowi yang marak dibahas di media.

Menurut analisis Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit yang melakukan analisis big data sekaligus peneliti di lembaga LP3ES, tagar tersebut mencuat sebagai tandingan untuk #GejayanMemanggil yang trending sepekan lalu. Dari analisis mesin tersebut, tagar TurunkanJokowi ternyata bukan dari kelompok pro-Mahasiswa, melainkan disebar oleh tim pembentuk opini medsos oposisi.

"Tagar #TurunkanJokowi bukan bagian dari mereka yang mengangkat #GejayanMemanggil. Seperti buatan oposisi," tulis Ismail. "Gerakan mahasiswa seperti ini bakal mudah disusupi. Narasi baru di luar tuntutan mahasiswa bisa muncul baik di media sosial, atau saat orasi di lapangan. Mahasiswa perlu waspada, cerdas, dan tetap damai."

Tagar TurunkanJokowi itu tidak muncul sendirian. Tagar #SayaBersamaJokowi muncul pula merepons unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah pekan lalu. Bisa dibilang, perang tagar kembali terjadi di Twitter, setelah sebelumnya marak jelang pemilihan presiden April 2019. Sebagian tagar itu dikerek dengan cara manipulatif, yakni memakai akun yang menjanjikan hadiah—biasa disebut giveaway—kepada pengguna medsos, asal memakai tagar yang sudah mereka instruksikan. Praktik serupa sudah mulai aktif sejak marak tagar mendukung Revisi UU KPK beberapa waktu lalu. "Secara konsisten, mereka buat giveaway murah sekali, Rp 50 ribu. Itu banyak sekali, orang yang banyak me-RT [retweet]," kata Fahmi.

Bagi para pelaku bisnis pembentukan opini, tagar senantiasa dianggap penting. Tagar, merujuk esai dari Rohmatul Izad, dianggap alat ukur yang mumpuni untuk memindai seberapa banyak sebuah statemen disukai dan disebarluaskan. Menkominfo Rudiantara tahun lalu menganggap perang tagar adalah fenomena yang wajar. Masyarakat diminta menerima praktik ini sebagai bagian dari keseharian memakai medsos. "Asal jangan baperan semuanya. Karena kalau hashtag enggak bisa dicegah," kata Rudiantara.

VICE Indonesia sebelumnya sempat mewawancarai beberapa buzzer yang bekerja untuk politikus oposisi maupun yang pro-pemerintah. Mereka mengakui penyebaran tagar memakai bot maupun metode giveaway, termasuk strategi mempengaruhi persepsi publik. Tagar juga rutin dipantau para pemangku kebijakan. "Isu yang bergulir di media sosial itu berpengaruh ke kebijakan pemerintah," kata Ibang, penggerak pasukan siber bawah tanah yang kami temui.

Perang tagar tersebut sudah melenceng dari niat semula yang berjuang menggagalkan ragam pasal dalam RUU bermasalah serta revisi UU KPK. Pengamat media sosial dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan tagar-tagar yang jauh dari aspirasi mahasiswa dan masyarakat tersebut sebagai upaya menggembosi aspirasi akar rumput yang sesungguhnya. Media sosial terbukti menjadi tempat ampuh buat mendistraksi masyarakat.

"Beberapa akun dari kedua kelompok ini lebih fokus pada sosok Jokowi, namun kurang memperhatikan substansi-substansi yang diteriakkan gerakan mahasiswa," kata Hariqo pada VICE.

Saat artikel ini dituliskan, akun @yusuf_dumdum sudah menghapus twit tangkapan layar tersebut. Sedangkan @OneMurthada bukan cuma menghapus twit-nya, tapi juga sempat hilang di Twitter sebentar, walau kini sudah online lagi. Perlu dicatat, aksi hapus twit yang terbukti hoaks juga dilakukan @TMCPoldaMetro saat insiden kabar ambulans milik pemprov DKI memasok batu untuk demonstran pekan lalu.

Tajuk rencana Majalah TEMPO menyatakan pemerintah pusat harus serius menertibkan buzzer yang menyebarkan disinformasi, kendati sebagian dari mereka mendukung Jokowi.

"Para pendengung agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara," tulis TEMPO. "Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan."

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengaku siap melacak akun-akun macam @OneMurthad yang menyebar tangkapan layar menyudutkan anak STM.

"Kita paham betul apa yang ada di media sosial itu boleh dikatakan sebagian besar adalah anonim. Narasi yang dibangun narasi propaganda," ujar Dedi seperti dikutip CNN Indonesia. "Tentunya dari Direktorat Cyber Bareskrim akan mem-profiling."

Polisi belum memastikan akan menggunakan delik pidana, selain memantau kiprah akun-akun tersebut. "Belum bisa dipastikan kalau [nomor di grup WhatsApp] itu anggota polisi.... Dan narasinya saya belum baca, ada unsur pidananya enggak," imbuh Dedi.

Tagged:
indonesia
hoax
Politik
Demokrasi
Polisi
media sosial
UU ITE
Kabar Bohong
Aksi Mahasiswa
#ReformasiDikorupsi
Buzzer Pemerintah
Pelajar STM