Masih Bisakah Hitung Cepat Dipercaya Pemilih di Indonesia yang Terlanjur Partisan?

Beberapa jam setelah waktu pencoblosan berakhir pada Rabu pekan lalu, calon Presiden Prabowo Subianto buru-buru mengumumkan klaim kemenangannya. Dasar klaim tersebut adalah hasil penghitungan timnya yang mengklaim suara dari 320 ribu tempat pemungutan suara (TPS), yang menunjukkan ia menang dengan margin yang sangat besar, yaitu 62 persen.

Sehari setelah pencoblosan, didampingi wakilnya Sandiaga Uno, Prabowo kembali menyuarakan klaim kemenangannya. Dasar klaim tersebut adalah data exit poll yang diklaim melibatkan 5000 TPS yang menunjukkan dia dan wakilnya mendapat suara 55,4 persen. Untuk menyakinkan publik, Prabowo juga mengklaim suaranya dari hasil hitung cepat (quick count ) versinya adalah 52,2 persen.

Menariknya, klaim kemenangan tersebut bertentangan dengan hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei kredibel. Mereka memprediksi Jokowi-Ma'ruf Amin menang dengan suara sekitar 53-56 persen, sementara suara Prabowo-Sandiaga Uno diperkirakan ‘hanya’ 44-46 persen.

Secara metodologi, hitung cepat sangat berbeda dengan survei elektabilitas, exit poll, dan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Klaim kemenangan idealnya didasarkan pada hitungan manual dan berjenjang resmi versi KPU, bukan dengan hitung cepat, exit poll, apalagi sekadar survei elektabilitas. Tapi dalam iklim politik yang dinamis, politikus kerap memakai hasil hitung cepat untuk mendeklarasikan kemenangan.

Dalam sejarah sains hitung cepat untuk pemilu di negeri ini, hitungan cepat lembaga survei yang kredibel lebih bisa dipercaya ketimbang klaim para calon yang berlaga.

Dalam tulisan ini, saya tidak menguraikan lebih jauh mengenai perbedaan metodologi ketiganya. Namun yang membuat saya khawatir, klaim prematur dari Prabowo menyiratkan sikap yang cenderung negatif terhadap sains, sekaligus mendorong pendukungnya mengadopsi mentalitas konspiratif.

Ada perbedaan yang sangat mencolok antara bersikap skeptis dengan berpikir konspiratif. Bersikap skeptis merujuk pada kecurigaan yang diiringi dengan kemauan untuk memperbarui opini ketika mengamati bukti baru yang bertentangan dengan pra-anggapan yang sebelumnya dimiliki. Skeptisisme adalah sikap penting dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, karena membantu ilmuwan untuk membedakan premis yang keliru dengan yang lebih mendekati kebenaran.

Sebaliknya, berpikir konspiratif berakar dari kecurigaan berlebihan bahwa suatu kejadian penting merupakan hasil rekayasa sekelompok kecil orang yang sangat berkuasa. Berpikir konspiratif sangat erat kaitannya dengan misinformasi yang amat sulit dikoreksi, meskipun orang yang mempercayainya sudah diberikan bukti-bukti baru.

Yang menarik, ketika orang yang percaya teori konspirasi diberikan fakta-fakta yang bertentangan dengan keyakinannya, bukannya malah mengubah pendapatnya, ia akan semakin keras kepala dan menggunakan upaya koreksi tersebut sebagai pembenaran atas keyakinannya yang keliru. Dalam psikologi sosial, fenomena ini juga dikenal sebagai backfire effect (efek serangan balik).

Dalam merumuskan kesimpulan atas gejala yang diamati, seorang ilmuwan harus mempertimbangkan semua bukti yang seringkali bertolak belakang satu sama lain, sehingga seorang ilmuwan harus cermat dan berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Sebaliknya, penggemar teori konspirasi hanya mau percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinannya saja, serta dengan gegabah mengabaikan yang tidak sesuai dengan harapannya. Ini adalah karakteristik khas penggemar teori konspirasi, yaitu memiliki kebiasaan memilih-milih informasi (cherry-picking).

Hal ini ditunjukkan pula oleh Prabowo sendiri dan pendukungnya. Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, ia tidak sungkan mendeklarasikan kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung partainya berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei independen. Namun, pada 2019, ketika hasil hitung cepat mengisyaratkan kekalahannya dalam pilpres, ia bersikap sebaliknya. Dalam pidatonya, Prabowo menyerang kredibilitas lembaga-lembaga survei yang ia anggap sengaja menggiring opini bahwa dirinya kalah.

Dengan memilih-milih bukti dan informasi, asumsi seliar apa pun akan mudah dicari bukti dan pembenarannya, tapi kesimpulan yang ditarik akan selalu menyesatkan.

Penelitian-penelitian psikologi mengungkapkan beberapa alasan yang mendorong seseorang percaya pada teori konspirasi yang terbagi menjadi empat domain, yaitu: (1) faktor psikologis, (2) motif epistemik yang berkaitan dengan proses kognitif dan pemerolehan pengetahuan, (3) motif eksistensial, dan (4) faktor demografis.

Termasuk dalam domain tersebut adalah kurangnya kemampuan berpikir analitis, adanya perasaan tidak berdaya ketika menghadapi ancaman, menghindari situasi yang penuh ketidakpastian, rasa percaya yang rendah pada otoritas dan menganggap sains sebagai ‘ancaman moral’.

Seorang partisan memiliki gaya yang khas dalam memaknai proses politik, yaitu cenderung berpikir dikotomis (baik-buruk, hitam-putih) dengan menganggap orang yang berseberangan dengannya sebagai sosok yang jahat, yang harus dikalahkan. Partisan juga mengalami gejala yang disebut ‘kelumpuhan epistemologis’ (crippled epistemology). Ini menggambarkan seseorang akan cenderung melihat pilihan kebijakan yang mereka sukai adalah solusi yang sederhana, sekaligus satu-satunya bagi masyarakat.

‘Kelumpuhan epistemologis’ ini tidak selamanya buruk bagi partisan, karena ini strategi yang ampuh dalam mengatasi kecemasan ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Namun tentu saja, ‘kelumpuhan epistemologis’ ini yang membuat partisan amat rentan terjangkit mentalitas konspiratif.

Partisan dari berbagai spektrum ideologi sama rentannya terjangkit mentalitas konspiratif, meski kalangan konservatif sering disebutkan lebih rentan. Riset di Amerika Serikat dan Belanda misalnya, menemukan bahwa kaitan antara ideologi politik dengan kepercayaan pada teori konspirasi menghasilkan hubungan kuadratik (kurva U). Artinya, orang-orang konservatif dan liberal yang paling ekstrim, sama-sama punya kecenderungan tinggi mempercayai teori konspirasi daripada orang-orang yang lebih moderat. Cukup mirip dengan kondisi di Indonesia karena di pihak pendukung Jokowi, ada yang sangat percaya bahwa kemenangan Prabowo berarti bentuk negara akan diganti menjadi Khilafah.

Banyak yang mengira berpikir konspiratif sepenuhnya berkarakter irasional, namun faktanya tidak begitu. Berpikir konspiratif adalah bentuk ‘pengacuhan yang rasional’ yang digunakan partisan untuk menyortir informasi dalam rangka mencari-cari alasan pembenaran atas pandangan politik yang sebelumnya sudah sangat ia yakini.

Oleh karena itu, mempercayai teori konspirasi disebut juga sebagai ‘penalaran termotivasi’ (motivated reasoning), sehingga orang yang percaya teori konspirasi akan menafsirkan informasi dengan cara-cara tertentu agar tak menganggu keyakinan yang sebelumnya sudah ia miliki. Jadi, pendukung fanatik Prabowo serta-merta menolak hitung cepat karena hasilnya bertolak belakang dengan keinginan mereka. Kalau yang terjadi sebaliknya, ada peluang pendukung fanatik Jokowi juga akan melakukan hal yang sama.

Berpikir konspiratif dapat mendatangkan bahaya yang serius, di antaranya mengurangi keterlibatan masyarakat dalam usaha mitigasi perubahan iklim, mendatangkan bencana kesehatan masyarakat (misalnya membuat orang tua ragu-ragu memvaksin anaknya), membuat masyarakat saling curiga akibat prasangka, mendelegitimasi institusi sosial, termasuk sains dan ilmuwan. Apalagi ada risiko orang yang percaya teori konspirasi tertentu, akan cenderung percaya teori konspirasi lainnya, walau keduanya tidak berkaitan bahkan bertentangan.

Partisan umumnya percaya bahwa ilmuwan selalu punya kepentingan terselubung (vested interest) dan sains adalah alat untuk mencapai kepentingan ini. Alasan ini sering mereka gunakan untuk mementahkan semua pekerjaan ilmuwan, meski ilmuwan tersebut sangat kredibel di bidangnya. Partisan juga sulit memahami sifat provisional dari sains, yaitu kebenaran saintifik hanya berlaku selama belum ada bukti yang dapat menggugurkannya.

Ilmuwan saat ini memang dihadapkan pada tantangan berat, yaitu merumuskan strategi mengkomunikasikan sains pada masyarakat awam, tanpa membuat klaim yang berlebihan. Oleh karena itu dalam mengkomunikasikan temuannya, ilmuwan perlu lebih hati-hati dalam membuat klaim dan selalu memasukkan unsur ketidakpastian dalam narasi-narasi yang ia sampaikan kepada publik.

Dalam mengatasi tuduhan adanya kepentingan terselubung, mengadopsi pendekatan sains terbuka dapat membantu para ilmuwan meneguhkan kredibilitas dirinya.

Seandainya dari awal lembaga survei mau terbuka dalam menjelaskan pekerjaan mereka, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka hari ini tidak lagi menjadi relevan.

Caranya, mereka dapat membagi data mentah di repositori terbuka, membuka desain studi mereka sebelum pengambilan data, membagikan prosedur dan tata laksana pembersihan dan analisis data. Dan yang tak kalah penting, lembaga survei perlu mendeklarasikan adanya konflik kepentingan (misalnya sumber dana survei), sehingga memungkinkan ilmuwan lainnya meninjau secara terbuka.

Rizqy Amelia Zein, adalah pengajar psikologi sosial dan kepribadian di Universitas Airlangga

Artikel ini dipublikasi ulang dari The Conversation berdasarkan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.