Bagus Sih Banyak RS Siap Tampung Caleg Stres, Tapi Kita Lebih Butuh Ongkos Pemilu Murah

Media sering menjuluki pemilihan umum sebagai "pesta demokrasi." Sayang, sebagaimana pesta ugal-ugalan anak muda, mungkin banyak yang gembira, sebagian kecil mabuk dan membuat ulah, sebagian lainnya depresi di pojokan. Begitu pula respons ratusan ribu politikus yang berlaga dalam gelaran pemilu.

Akan nampak calon legislatif bahagia lantaran berhasil lolos ke Senayan atau ke DPRD provinsi dan kota masing-masing. Di saat bersamaan, ada saja caleg depresi, mengalami gangguan jiwa, dan berulah. Jika tidak memperoleh bantuan memadai, sebagaimana kisah di Kota Banjar Jawa Barat nyaris 10 tahun lalu, caleg yang gagal bisa nekat bunuh diri.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, kontestasi pemilu 2009 dan 2014 memicu ribuan caleg mengalami gangguan jiwa. Rata-rata politikus lokal ini kecewa dan stres berkepanjangan karena gagal memperoleh suara yang bisa mengantarkan mereka jadi legislator, padahal terlanjur menggelontorkan uang pribadi dalam jumlah besar—bahkan sampai menggadaikan aset macam rumah dan mobil.

Media mencatat perilaku caleg gagal yang stres kadang fatalistis. Contohnya caleg gagal di Tulungangung yang menuntut warga mengembalikan material dari musholla yang dibangun memakai dana sumbangannya. Ada calon lain mengambil paksa kotak suara, mengusir peserta didik taman kanak-kanak, lima hari setelah dipastikan tak lolos ke Senayan terus berpidato di depan rumah, hingga kabur dari rumah sampai menggelandang, gara-gara tak punya uang tersisa untuk membayar jasa saksi di TPS. Kisah-kisah itu, ketika viral di masyarakat, justru menjadi bahan olok-olok.

Komisi Pemilihan Umum sudah mewajibkan semua caleg untuk mengikuti tes kesehatan jiwa sebagai syarat pendaftaran. Berkaca pada kasus-kasus pemilu sebelumnya, upaya preventif saja kurang memadai. Para caleg itu butuh bantuan, bukan malah diolok-olok media ataupun netizen karena mengalami gangguan mental. Untunglah, sebagian rumah sakit jiwa sudah mengumumkan komitmen merawat caleg yang mengalami depresi ataupun gangguan mental lainnya.

Salah satunya adalah RS Jiwa Tampan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Direktur RSJ tersebut, Hasneli Juwita, menyatakan pihaknya akan siap menjadi rujukan jika ada politikus butuh konsultasi atau sekalian perawatan medis untuk menangani gangguan kejiwaan akibat hasil pemilu 2019. "Fasilitas kita di RSJ sekarang sudah cukup bagus dan lengkap ada Poli yang lengkap dan pelayanan lainnya," kata Hasneli saat diwawancarai Tribun Pekanbaru. Komitmen serupa empat tahun lalu juga pernah disampaikan RS-RS jiwa rujukan berbagai kota lainnya. Baik itu RS Jiwa di Solo, Surabaya, Bangka Belitung, hingga Banjarmasin.

Komitmen macam ini perlu didukung RS umum maupun puskesmas yang sudah memiliki tenaga psikolog ataupun psikiater. Perawatan gangguan jiwa selama ini amat berat di Indonesia, lantaran hanya tersedia 1 psikiater untuk setiap 300 ribu penderita gangguan mental di negara ini. Tak hanya tentang jumlah tenaga medis, dari 48 rumah sakit jiwa, lebih dari separuhnya terbatas di 4 dari 34 provinsi. Ketika perawatan medis tak memadai, alhasil para caleg stres tersebut memilih pengobatan alternatif seperti dukun.

Rentannnya kondisi kejiwaan caleg akibat politik rente yang masih berjangkit di Indonesia. Caleg harus menyetor uang mahar besar ke partai, belum termasuk mengongkosi kampanye pribadi. Mereka semua berhitung bahwa biaya tadi akan terlunasi saat terpilih jadi anggota dewan. Alhasil, ketika hasil pemilihan tak sesuai harapan, jiwa para caleg terguncang. Rata-rata yang mengalami depresi adalah caleg yang pertama kali menjajal politik, bukan kader asli partai. "Mereka tidak cuma kehilangan pekerjaan dan harta, tetapi juga harga diri," kata Eka Viora, mantan Dirjen Bina Kesehatan Jiwa pada Kementerian Kesehatan.

Maka, idealnya sebelum 17 April 2019 sudah ada persiapan penampungan caleg stres dari lembaga kesehatan di seluruh provinsi. Indonesia akan menggelar pemilu tingkat nasional serentak pertama sepanjang sejarah pada tanggal tersebut, menggabungkan pemilihan presiden serta calon anggota legislatif sekaligus. Walau sudah ada tes KPU, tak ada jaminan jumlah caleg yang mengalami depresi akan berkurang.

Aturan pembatasan dana kampanye oleh KPU masih berfokus pada nominal sumbangan, tapi tak ada niatan untuk membatasi pengeluaran tiap caleg secara akuntabel. Artinya, KPU pun meridhoi caleg membelanjakan miliaran rupiah untuk bersaing memperebutkan suara. Berdasarkan survei lima tahun lalu, ongkos tiap caleg saja sudah mencapai Rp300 juta hingga Rp6 miliar demi lolos ke parlemen.

Atau, kalau mau serius, pemerintah dan partai jangan sekadar menggelar tes kejiwaan sebagai prasayarat caleg. Mereka harus membenahi serius agar proses pemilu tak butuh dana terlalu besar, apalagi mendorong caleg menjual harta benda dan mengharapkan bisa melunasi semua pengeluaran tadi ketika sudah menjabat sebagai legislator. Dalam kondisi lingkaran setan macam ini, kalau tidak gila caleg ya bakal jadi calon garong anggaran. Sama-sama suram.