Opini

Ide Menghapus UN Menarik Pemilih Pemula, Mewujudkannya Tak Semudah Kata-Kata Sandiaga

Jokowi pada 2014 juga menjanjikan hal serupa demi meraih simpati guru serta pelajar. Nyatanya, Kemendikbud di rezim manapun maju mundur soal UN.
18 Maret 2019, 10:56am
Sandiaga Uno berjanji menghapus Ujian Nasional.
Pelaksanaan Ujian Nasional di Banda Aceh. Foto oleh Tarmizy Harva/Reuters

Sandiaga Salahudin Uno menawarkan gagasan yang enggak baru-baru amat, tapi memancing perdebatan dalam debat khusus calon wakil presiden yang berlangsung Minggu (17/3) malam. Debat yang mengangkat isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan ini, Sandiaga berjanji akan menghapus Ujian Nasional di sekolah seandainya memangkan pemilihan umum bersama pasangannya Prabowo Subianto.

"[Ujian nasional] adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita," kata Sandiaga. "Sangatlah aplikatif kepada peserta didik, mereka akan mampu diarahkan ke mana mereka mau, ekonomi kreatif atau apa pun sesuai kemampuannya."

Sandiaga mengatakan fokus pemerintah nantinya akan membangun kurikulum yang sesuai karakter peserta didik. Hal tersebut untuk mendorong para siswa agar enggak cuma pandai di kelas, tapi juga memiliki karakter dan sikap yang baik. "Di bawah [pemerintahan] Prabowo-Sandi, kita pastikan kurikulum fokus pada hal esensi dan akan membangun karakter, budi pekerti, dan membangun peserta didik yang memiliki akhlakul karimah," ujarnya.

Dalam situasi yang jarang terjadi, Ma'ruf Amin, sebagai cawapres petahana, tidak menyanggah pendapat Sandiaga. Dari tim kampanye nasional Joko Widodo, belum ada pernyataan apakah petahana sepakat bila UN sebaiknya "tidak perlu diadakan setiap tahun."

Setidaknya, janji serupa pernah dilontarkanoleh Jokowi dalam debat menjelang pilpres 2014. Langkah Jokowi kala itu dilakukan demi menarik kalangan guru dan pemilih muda, yang akan mencoblos untuk pertama kalinya.

Janji Sandiaga pun sama, dilontarkan demi menggaet anak muda. Apalagi ada 14 juta pemilih pemula dalam pilpres tahun ini. Mereka adalah pelajar yang masih kelas XII SMA dan sedang tertekan, atau baru kuliah di tahun pertama, lalu masih ingat betapa mengerikannya tekanan ujian nasional. Isu UN adalah upaya mendekatkan diri kepada pemilih pemula tersebut. "[Pemilih pemula] cepat sekali apatis terhadap proses politik, karena menganggap dinamika politik itu tidak menarik dan jauh dari keseharian mereka," ujar Direktur Eksekutif Perkupulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni.

Direktur eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen mengatakan penghapusan UN sejak lama dipertimbangkan, namun masih memicu perdebatan. Abduhzen setuju jika UN dihapus, lantaran melestarikan budaya kecurangan.

"Penghapusan UN adalah suatu prasyarat untuk memajukan kualitas pendidikan nasional. UN sudah terlalu banyak dibahas oleh pakar bahwa bukan saja tidak efektif meningkatkan mutu pendidikan, tapi juga berdampak pada penanaman mentalitas kecurangan terhadap anak didik," kata Abduhzen kepada awak media.

UN menjadi momok bagi anak sekolah dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Begitu memasuki masa ujian, para orang tua tiba-tiba berubah bak agen rahasia yang selalu mengawasi gerak-gerik putra-putrinya. Jam malam diterapkan, jadwal main dikontrol, telepon seluler disita, dan segala hiburan diharamkan. Wacana penghapusan UN ini bahkan sudah disuarakan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak 2015, Menteri Pendidikan saat itu dijabat oleh Anies Baswedan, UN bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Kelulusan pelajar sekolah ditentukan oleh sekolah lewat Ujian Akhir Sekolah dan Ulangan Kelas. Ujian Nasional memang masih digelar, namun hanya untuk mengukur kompetensi siswa.

Penghapusan total sistem Ujian Nasional hampir terealisasi saat Muhadjir Effendy menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada 2016. Tibat-iba saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan rencana tersebut. Asumsinya, kala itu, siswa tidak akan mau belajar kalau tidak ada UN.

Alasan Kementerian Pendidikan lumayan konyol. Apakah Sandiaga sudah menyiapkan cara agar siswa mau belajar meski UN tidak ada? Sayang tidak dijelaskan lebih lanjut.

Banyak pihak yang sepakat dengan Sandiaga, tapi banyak juga yang mengecam. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) setuju dengan arah kebijakan Sandiaga. Ujian Nasional, alasannya, masih menjadi momok bagi banyak siswa. Tak jarang lantaran takut enggak lulus, banyak siswa yang akhirnya stress, atau malah saking cueknya sama UN jadi beneran enggak lulus.

Ketua DPR Bambang Soesatyo berada di kubu yang tak setuju praktik UN dihapus. Menurutnya UN masih menjadi tolok ukur untuk menentukan kompetensi siswa. Ujian nasional, ditegaskan Bambang, masih menjadi indikator pemerataan pendidikan di Indonesia.


Tonton wawancara VICE bersama sutradara Mouly Surya yang percaya bakat bukan penentu kesuksesan seseorang:


Ide untuk menghapus UN memang menarik. Karena selain berbiaya tinggi—menelan anggaran hingga Rp135 miliar anggaran negara pada 2017—sistem tersebut kelewat ketinggalan zaman dan akhirnya enggak relevan. Bocornya kunci jawaban selalu terjadi. Walaupun banyak yang ngotot bahwa UN itu penting untuk standar kompetensi, nyatanya peringkat sistem pendidikan di Indonesia tak pernah lepas dari peringkat bawah.

Dalam pemeringkatan yang digelar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2015, Indonesia menduduki peringkat 62 dari 72 negara. Cuma beberapa tingkat dari negara-negara Afrika.

Meski dinilai ketinggalan zaman, Indonesia tak juga siap menghapus UN dan mencari pengganti sistem pengukur kompetensi. Sandiaga mengajukan ide “penelusuran minat dan bakat” siswa sebagai penanda kelulusan.

Direktur tim debat Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan pihaknya bersiap menerapkan standar tertentu untuk mengukur kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Karena setiap wilayah, kata Sudirman, level kemampuannya berbeda.

"Anda bayangkan kalau standar kelulusan bahasa Inggris anak Jakarta sama anak daerah. Saya merasakan bagaimana mencari guru sulit. Jadi tidak fair," kata Sudirman.

Sudirman mengatakan pihak sekolah yang akan menentukannya karena lebih mengetahui karakter siswa. Sekolah akan menentukan sendiri instrumen penilaian berdasarkan pemetaan terhadap minat dan bakat siswa.

Namun, justru di situlah letak masalahnya. Kita tahu infrastruktur pendidikan di Indonesia tidak merata. Jangan lupa, di Jawa saja masih banyak bangunan sekolah hampir roboh. Kompetensi guru pun berbeda di satu daerah dengan yang lain—belum lagi fakta guru harus mengajar lebih dari satu kelas. Ujian Nasional adalah upaya untuk menganggap semua baik-baik saja. Seakan kemampuan dan kompetensi siswa tidak timpang dari Jakarta Selatan sampai ke Manokwari.

Jadi bayangkan, jika sekolah yang berada di daerah terpencil yang bahkan tidak diperhatikan oleh negara, dengan distribusi buku yang tidak lengkap dan guru honorer yang bergaji rendah, harus membuat instrumen penilaian, sesuai kata Sudirman. Bukankah akan membuat ketimpangan kelewat mencolok?

Kedua, penghapusan UN dan penelusuran minat dan bakat—sesuai mimpi Sandi—idealnya dibarengi dengan perombakan kurikulum total, yang khusus untuk menstimulasi bakat dan minat.

Tentu saja ambisi kubu 02 bukan hal mudah. Masih ingat bagaimana karut marutnya pengimplementasian Kurikulum 2013 kala itu? Baru beberapa bulan diterapkan, eh dicabut lagi dan kembali ke Kurikulum 2006.

Mendikbud Anies kala itu bilang bahwa Kurikulum 2013 sementara dicabut lantaran diterapkan saat guru belum siap sepenuhnya. Ketidaksiapan guru berasal dari distribusi buku panduan yang berantakan dan tidak efektifnya pelatihan.

Jadi yang salah sebenarnya bukan cuma sistem UN-nya yang ketinggalan zaman, tapi juga pemerataan distribusi pendidikan, pembuatan kurikulum yang kreatif, dan kompetensi guru. Sebagai strategi meraih simpati sebagian segmen pemilih, gagasan itu menarik. Tapi, pelaksanaannya tidak akan segampang itu diwujudkan.