Iklan
pengungsi

Hingga Kini Pengungsi Myanmar Masih Takut Pulang dan Meninggalkan Kamp

Sekitar 100 ribu pengungsi memilih tinggal di sembilan kamp pengungsian di Thailand karena takut menjadi sasaran tindakan kekerasan di Myanmar.

oleh Adam Bemma
04 Juli 2018, 10:22am

seorang pengungsi menggendong bayinya di kamp pengungsi Mae La, di perbatasan Myanmar-Thailand. Foto oleh Chaiwat Subprasom/Reuters

Thant Zin Maung melilitkan longyi, pakaian tradisional Myanmar, di pinggang sebelum melangkah keluar dari rumahnya di Yangon.

Maung, ayah dua anak berusia 49, tinggal di Hlaing Township. Daerah berpenghasilan rendah ini terletak di bagian barat laut kota. Dia memboyong anak dan istrinya ke Yangon pada 2017, setelah meninggalkan kamp pengungsi di Thailand.

“Saya kabur dari Myanmar karena terlibat di pemberontakan 1988. Tapi saya mengungsi di Thailand karena ingin bekerja secara legal di sana,” ujar Maung.

Kepolisian Thailand menangkap Maung dan mencabut izin kerjanya karena ia memberikan bantuan kepada pekerja gelap dari Myanmar. Karena itu, ia memilih tetap jadi pengungsi karena takut dengan anggota militer yang menguasai Myanmar saat itu.

Thant Zin Maung. Foto oleh penulis

Selama 10 tahun lebih, Maung tinggal di kamp pengungsian Nupo di Provinsi Tak. Lokasi kamp ini dekat dari perbatasan Myanmar. Di sana, dia bertemu dan menikah dengan istrinya.

Istrinya penderita stroke yang membutuhkan penanganan serius. Dia juga ingin anaknya bersekolah. Maka dari itu, keluarga Maung memutuskan untuk ikut program repatriasi dari PBB pada Oktober 2016. Maung masuk ke dalam kelompok pertama yang terdiri dari 71 pengungsi. PBB dan pemerintah Thailand dan Myanmar membiayai kepulangan mereka ke Myanmar.

Pada bulan Mei, UNHCR menyatakan bahwa sudah aman bagi pengungsi di Thailand yang ingin pulang ke bagian tenggara Myanmar. Mereka memfasilitasi kepulangan kelompok kedua, beranggotakan 93 pengungsi, yang tinggal di Kayin dan Kayah.

20 pengungsi yang pulang berasal dari Suku Karen. Ini pertama kalinya mereka kembali ke Kayah, tempat terjadinya perjanjian gencatan senjata antara anggota militer Myanmar—yang dikenal sebagai Tatmadaw—dan kelompok bersenjata bernama Karenni Army. Ketegangan antara Tatmadaw dan kelompok bersenjata Karen National Liberation Army Kayin di Kayin, yang merupakan kampung halaman mayoritas pengungsi Karen di Thailand, menjadi alasan mengapa pengungsi lain tidak mau mengikuti program repatriasi.

Namun, kelompok pendukung pengungsi di Thailand mengatakan sebaliknya. Daerah ini masih jauh dari kata aman. Menurut Karen Human Rights Group, 2.400 penduduk Karen masih mengungsi karena konflik yang tak berujung.

Seorang anggota kelompok yang saya temui di Loikaw memberi tahu bahwa pihak berwenang Myanmar tidak membantu pengungsi yang pulang untuk bergabung kembali bersama komunitasnya di bagian tenggara Myanmar.

“UNHCR menyuruh kita pulang lima tahun lalu. Kami kira sudah aman untuk kembali ke Yangon,” tutur Maung.

Ketika ia kembali ke Myanmar, pemerintah hanya menyediakan tempat tinggal sementara untuk empat keluarga—termasuk dirinya—atau 19 orang di Yangon. Akan tetapi, pemerintah tidak memberikan bantuan seperti yang sudah dijanjikan.

“Saya tidak mendapatkan bantuan, seperti lowongan kerja, jaminan kesehatan buat istri, dan pendidikan buat anak. Saya harus cari pekerjaan sendiri. Saya masih beruntung karena kakak memberi bantuan,” katanya.

Thae Thae, pengungsi dari Yangon, mengatakan bahwa keluarganya pulang pada 2013 setelah terpilihnya Aung San Suu Kyi di pemilu 2012. Mereka kembali ke Myanmar tanpa bantuan UNHCR. Saat itu, Myanmar baru mengalami masa transisi demokrasi. Tetapi keluarganya menyadari ketidakjelasan soal program repatriasi yang akan datang.

“Pengungsi tidak memercayai UNHCR waktu itu. Banyak dari mereka yang tidak mau kembali ke Myanmar karena merasa dipaksa oleh UNHCR,” ujarnya.

UNHCR mengira ribuan pengungsi akan ikut program ini, tapi kenyataannya jauh dari itu. Pengungsi baru mau pulang apabila proses perdamaian di Myanmar benar-benar terjadi. Mereka lebih pilih menetap di Thailand karena melihat anggota militer Tatmadaw masih terus melancarkan serangannya kepada kelompok bersenjata di Rakhine, Kachin, dan Shan. Mereka takut pertempuran ini berlanjut di Kayin dan Kayah.

Masih ada 97.496 pengungsi yang tinggal di sembilan kamp di Thailand sampai 31 Mei kemarin. Thailand tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, tapi mereka mendirikan kamp sejak 30 tahun lalu untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang melarikan diri dari ketegangan dan aksi penindasan yang terjadi di Myanmar. Secara resmi, warga negara Myanmar yang tidak memiliki izin kerja sah hanya boleh menetap di Thailand apabila mereka terdaftar di UNHCR di satu kamp. Namun, mereka menjadi buruh migran gelap di dekat perbatasan. Bagi mereka yang bekerja secara ilegal di Bangkok, hukuman penjara dan deportasi telah menanti.

Pengungsi di Thailand dilarang meninggalkan kamp dan bekerja. Mereka memang diberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, tapi banyak yang mengeluh kalau jumlahnya telah berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran dari lembaga yang memberi bantuan.

“Saya heran kenapa UNHCR menyebutnya program sukarela. Kalau memang sukarela, seharusnya pemulangan dilaksanakan sesuai kehendak pengungsi dan bukan karena faktor-faktor dari luar. Itu namanya pemaksaan kalau mereka memotong anggaran atau mengurangi bantuan,” ujar Leena Zieger, direktur Burma Link, kelompok yang memperjuangkan HAM di Mae Sot, Thailand.

Sejak 2012, sekitar 18.000 pengungsi yang pulang ke Myanmar tidak diberi bantuan sama sekali, menurut The Border Consortium. Tapi masih belum jelas apakah pengungsi menyerahkan kartu UNHCR yang mereka pegang dan pulang ke Myanmar untuk selamanya.

Maung bercerita kalau anak-anaknya sudah bersekolah sekarang. Sedangkan istrinya diurus oleh keluarganya saat ia kerja.

“Saya jadi pedagang keliling sekarang. Saya menjual bahan makanan dan tiket lotre. Kakak saya yang menyewakan mobilnya untuk berjualan. Hidup kami jauh lebih baik di sini. Saya rela kerja banting tulang supaya anak-anak bisa hidup nyaman.”