PBB: Pemerintah Myanmar Membiarkan Warga Muslim Rohingya Kelaparan

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Rabu pekan ini, Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra’ad al-Hussein menuding pemerintah Myanmar masih gencar melakukan upaya menjurus genosida terhadap warga Rohingya. Lembaga PBB tersebut sejak tahun lalu memperingatkan bahwa pembersihan etnis muslim Rohingya di Myanmar terus berlanjut.

Zeid Ra’ad al-Hussein menyatakan dalam pidatonya kepada Dewan Hak Asasi PBB bahwa perataan kuburan massal yang dilaporkan tersebut menunjukkan “pemerintah Myanmar berupaya menghilangkan bukti kekejaman mereka, yang berpotensi menjadi kejahatan kemanusiaan.”

Ia menyampaikan pernyataannya setelah rekannya, Andrew Gilmour, Asisten Sekjen Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan Selasa lalu bahwa pembersihan etnis Rohingya oleh Myanmar berlanjut dalam upaya “teror dan membiarkan warga Rohingya kelaparan.”

Setelah bertemu dengan warga Rohingya yang baru tiba di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, Gilmour mengungkapkan bila aksi kekerasan di Myanmar mulai diubah sejak pasukan militernya melakukan serangan brutal enam bulan lalu, yang membuat ratusan ribu orang melarikan diri ke perbatasan. Militer tak lagi melakukan kekerasan langsung, tapi memakai cara-cara lain seperti menghambat pasokan makanan, sehingga warga Rohingya yang masih bertahan di Myanmar kelaparan.

“Aksi kekerasan berubah dari pembantaian berdarah dan pemerkosaan massal pada tahun lalu menjadi aksi kekerasan berskala lebih rendah seperti meneror dan membiarkan warga kelaparan. Tampaknya mereka ingin menyingkirkan warga Rohingya dari tempat kelahirannya dan mengungsi ke Bangladesh,” katanya.

Gilmour mengatakan bahwa penganiayaan yang berlangsung menunjukkan pengungsi tidak mungkin kembali ke Myanmar dalam waktu dekat, terlepas dari klaim Myanmar yang menyatakan mereka siap menyambut pengungsi yang pulang.

“Pemerintah Myanmar sibuk mengatakan kepada dunia bahwa mereka siap menyambut kembali warga Rohingya, sementara pada waktu bersamaan pasukan keamanannya tetap berusaha menyingkirkan mereka dari Myanmar,” katanya.

“Kondisi Myanmar sedang tidak aman, terutama bagi pengungsi yang ingin pulang ke negara asalnya.”

James Gomez, direktur Amnesty International kawasan Asia Tenggara, mendukung pernyataan Dewan HAM PBB. “Adanya aksi pembersihan etnis yang masih dilakukan pemerintah Myanmar tidak perlu diragukan lagi. Warga Rohingya yang melarikan diri telah memberi tahu kami kalau mereka dibiarkan kelaparan agar mengungsi ke negara lain,” katanya.

“Ini bukti kalau rencana pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh sangat tidak mungkin. Pengungsi Rohingya harus kembali ke Myanmar dengan aman dan selamat dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini.”

Ada sekitar 700.000 orang yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu, dan masih terdapat 200.000 warga sipil Rohingya lainnya yang mengungsi selama aksi kekerasan militer berlangsung.

Meskipun ada bukti yang luas, pasukan militer Myanmar membantah telah melakukan kekerasan. Militer hanya mengaku bersalah atas satu insiden di mana pasukan keamanan mereka terlibat dalam aksi pembunuhan 10 warga Rohingya yang tidak bersenjata. Mereka berdalih operasi militer besar-besaran di desa warga muslim mengincar militan Rohingya yang menyerang pos polisi secara fatal pada Agustus 2017.

Pemerintah Myanmar sampai sekarang tidak mengakui Rohingya, kelompok minoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, sebagai warga negara sah. Walau dikecam dunia internasional, aksi kekerasan tentara Myanmar tersebut mendapat dukungan yang luas oleh publik dalam negeri.