populisme

Kebangkitan Populisme Agama di Indonesia

Manuver elit politik itu berdampak pada kembali mencuatnya sentimen anti-Cina. Situasinya berbeda dari 1998, tapi dampak merusaknya tetap mengkhawatirkan.

oleh Adi Renaldi
17 Mei 2017, 8:23am

Massa aksi anti-Ahok di Jakarta memegang kepala liong barongsai. Foto oleh Renaldo Gabriel.

Meningkatnya sentimen dan retorika anti-Cina oleh beberapa tokoh politik mengundang pertanyaan banyak kalangan. Muncul kekhawatiran, apakah Indonesia masih ingin mengulang sejarah kekerasan rasial mengerikan yang pernah terjadi pada tragedi Mei 1998? Apakah terbunuhnya ribuan orang, serangan terhadap minoritas Tionghoa, serta pembakaran toko-toko milik warga keturunan Cina tidak membuat bangsa ini ingin menatap masa depan yang lebih baik? Kenapa selama sekian abad, sejak era Hindia Belanda, etnis Tionghoa terus menjadi kambing hitam ketika terjadi pergolakan politik?

Di mata Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), persoalan antara "pribumi" dan "keturunan tionghoa" sebaiknya diungkit kembali. Ormas Islam yang dipimpin Bachtiar Nasir itu berperan besar dalam kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hingga akhirnya sang gubernur divonis dua tahun penjara. Setelah sukses menjatuhkan gubernur akrab disapa Ahok itu, GNPF mengaku punya agenda baru: mengakhiri ketimpangan ekonomi yang dipicu oleh konsentrasi kekayaan 'berlebih' di kalangan warga Tionghoa. Saat diwawancarai kantor berita Reuters, Bachtiar mengatakan kekayaan etnis Cina di Indonesia sebagai akar masalah sosial serius. Orang Tionghoa di negara ini, kata Bachtiar, "tidak menunjukkan keadilan dan kedermawanan."

Padahal tak sampai empat tahun lalu, Indonesia oleh berbagai kalangan dianggap sebagai negara yang paling berhasil mengawinkan demokrasi di tengah masyarakat mayoritas muslim. Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden juga dianggap angin segar sebagai wajah baru populisme ala Indonesia. Untuk kali pertama pemimpin tertinggi eksekutif bukan lagi bagian dari kroni politik masa lalu di Tanah Air. Ternyata dalam waktu relatif cepat, progress politik Indonesia segera jalan di tempat, digantikan kerasnya politik sektarian, rasis, dan kontroversial seperti dapat kita saksikan dari proses Pilkada DKI Jakarta enam bulan terakhir.

Sentimen senada dengan Bachtiar turut disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat menghadiri acara Muhammadiyah di Ambon, Kalla mengatakan bahwa di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang kristen. Ketimpangan ekonomi jika terjadi antara etnis dan agama yang berbeda akan berdampak buruk. "Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata wapres dikutip oleh media-media lokal.

Kita hidup di era kejayaan populisme. Pandangan politik ini sedang menguasai nyaris semua negara besar, termasuk di Eropa maupun Amerika. Narasi populisme rata-rata sama. Janji menyejahterakan semua orang, tapi dengan menyalahkan satu pihak tertentu sebagai biang kerok keterpurukan bangsa. Kecenderungan ini dicatat oleh lembaga Human Rights Watch.

"Kecenderungannya kini elit politik menyalahkan imigran, pengungsi, dan minoritas," seperti dikutip dari laporan HRW yang bertajuk The Dangerous Rise of Populism. "Sebenarnya, yang sedang berkembang adalah xenofobia, rasisme, dan Islamofobia."

Jumlah penduduk dari etnis Cina di Indonesia tak sampai 2 persen populasi nasional, merujuk hasil sensus terbaru Badan Pusat Statistik. Namun berbagai indikator ekonomi menunjukkan ada akumulasi kekayaan yang besar dikuasai oleh warga keturunan Tionghoa. Asumsi itu semakin diperkuat oleh daftar pengusaha sukses ala Forbes, yang menempatkan mayoritas sosok warga Cina di daftar 50 besar orang terkaya di Indonesia. Citra negatif terhadap pengusaha Cina pun terjaga sekian tahun karena adanya keterkaitan beberapa konglomerat Tionghoa yang dijaga sebagai mitra oleh Presiden ke-2 Soeharto.

Asumsi orang Cina otomatis kaya sebenarnya menyesatkan. Charlotte Setijadi, peneliti dari ISAS-Yusof Ishak Institute yang meneliti sejarah komunitas Tionghoa di Indonesia, menyatakan struktur warga yang kaya dari populasi Cina di Tanah Air sebetulnya sama saja seperti etnis lain, baik itu Jawa ataupun Padang. Keturunan Tionghoa sekilas terlihat dominan di daftar Forbes, padahal kebanyakan kekayaannya (kalaupun ada) jauh sekali di bawah nama-nama tersebut.

"Mayoritas orang Cina di Indonesia terhitung cuma kelas menengah. Jumlah orang Cina yang miskin atau nyaris miskin bisa kita temukan lebih banyak lagi di kawasan pinggiran kota dan pedesaan," kata Setijadi pada VICE Indonesia. "Ambil contoh orang 'Cina Benteng', yang rata-rata tinggal di pinggiran Jakarta Barat. Mereka itu bukan hanya miskin. Orang Cina Benteng juga ikut mengalami penggusuran seperti pendatang dan warga miskin DKI lainnya."

Jika ditengok lebih jauh, beban hidup berat ditanggung komunitas Cina yang miskin. Sejak berabad-abad lalu, keturunan Tionghoa selalu dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi pergolakan sosial. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sengaja menempatkan pendatang asal Cina daratan untuk menjadi etnis pelapis antara warga kulit putih dan penduduk pribumi. Setelah Indonesia merdeka, kesetaraan semua etnis sempat menjadi jargon dan gerakan politik banyak pihak. Namun ketika Orde Baru berkuasa, peran keturunan Tionghoa kembali dipreteli dan dipojokkan hanya di lapangan ekonomi. Demikianlah hasil analisis Setijadi setelah bertahun-tahun meneliti komunitas keturunan Tionghoa Indonesia. "Persoalan sejarah ini sulit dihapus begitu saja," ujarnya. "Terlebih Orde Baru yang menempatkan larangan bagi orang Tionghoa bergerak di bidang-bidang selain perdagangan dan perekonomian. Hasilnya, konotasi negatif bagi kata 'Cina' mulai terbentuk. Orang Cina di masa kekuasaan Soeharto dianggap mewakili bangsa asing, identik dengan kapitalisme, dan tak punya loyalitas politik."

Foto saat terjadi kerusuhan Mei 98 di Jakarta Barat. Sumber foto: Wikimedia Commons

Etnis Cina menjadi mesin uang bagi Rezim Suharto, tapi sekaligus kambing hitam jika sewaktu-waktu diperlukan. Pada saat krisis ekonomi hebat melanda Indonesia pada 1997, etnis Cina segera dipersalahkan, kendati kebijakan pemerintah yang tak disiplin mengelola perbankan swasta, utang luar negeri, kroniisme hanya pada segelintir konglomerat, spekulasi pemain pasar modal luar negeri, serta tak punya strategi memperluas basis ekspor lebih berperan menjerumuskan negara ini pada kekacauan. Rumitnya krisis menjelang kerusuhan Mei 1998 lebih mudah jika disimplifikasi atas kesalahan etnis tertentu. Warga Tionghoa kembali dikorbankan, persis seperti sejarah berabad-abad sebelumnya.

"Mekanisme pengambinghitaman etnis terjadi karena minoritas dianggap asing," kata Geger Riyanto, sosiolog sekaligus peneliti dari Koperasi Riset Purusha saat dihubungi VICE Indonesia. "Minoritas dianggap tidak hadir dalam kehidupan sosial. Mereka ada tapi dianggap ancaman."

Hal tersebut menurut Geger, terjadi di banyak negara lain terutama Amerika Serikat dan Eropa, pada saat sentimen anti-imigran merebak dalam beberapa tahun terakhir. Para migran dianggap menjadi penyebab stagnansi ekonomi. Geger mengatakan bahwa pengambinghitaman etnis terutama mereka yang keturunan Cina disebabkan karena sistem politik pada zaman kolonial melanggengkan segregasi terhadap penduduk, yang memunculkan konsep pribumi dan non-pribumi.

Setijadi menyatakan apa yang terjadi enam bulan belakangan, terutama saat warga perkotaan di Jakarta menuntut Ahok mundur, agak berbeda dari kondisi 1998. Sekarang yang terjadi adalah meningkatnya populisme, persis seperti tren di berbagai negara, namun dibungkus dalam kemasan agama. Indikator lain adalah keberhasilan Ahok, walaupun akhirnya kalah di putaran dua Pilkada DKI, meraih 42 persen suara di Ibu Kota yang penduduknya mayoritas muslim. Artinya di sektor politik, masyarakat semakin mempertimbangkan kinerja alih-alih politik identitas dan agama semata.

"Memang ada sentimen anti-Cina yang mencemaskan, tapi sebetulnya penduduk Indonesia saat ini lebih mengakui dan terbuka mengapresiasi peran warga Tionghoa dalam kehidupan bernegara," kata Setijadi. Secara tidak langsung, Setijadi menunjukkan adanya pertentangan di level elit yang kemudian memantik populisme berbungkus agama. Kecenderungan ini ditangkap oleh Haris Azhar, aktivis yang sempat menjadi Koordinator KontraS. Pasalnya kesenjangan ekonomi bersumber pada sistem politik dan ekonomi yang korup, alih-alih karena dominannya etnis tertentu.

"Saya rasa ada yang sedang terjadi di kalangan elit. Saya tidak tahu jika ini masih berhubungan dengan kasus Ahok atau tidak," kata Haris. "Persoalan anti-Cina Ini berbahaya dan tidak boleh terjadi jika sampai menyulut kebencian terhadap minoritas. Ini jelas melanggar UU no.40 tahun 2008 soal anti-diskriminasi."

Menurut Direktur Eksekutif Insitute for National Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, pernyataan Kalla lebih bisa diterima dibanding Bachtiar. Namun keduanya punya kecenderungan menyesaatkan publik jika tidak dibedah lebih lanjut. Menurut Credit Suisse Research Institute dalam 2016 Global Wealth Report, 1 persen dari jumlah penduduk Indonesia menguasai 49,3 persen aset nasional, membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan ekonomi terburuk di seluruh dunia. "Kita tidak bisa menyalahkan etnis tersebut. Etnis dan agama tidak bisa dijadikan justifikasi karena tidak relevan untuk menjelaskan problem ekonomi apalagi kesenjangan sosial," ujar Enny.

Lebih lanjut, Enny mengatakan bahwa tingginya kesenjangan ekonomi disebabkan karena kebijakan ekonomi pemerintah yang masih berpihak pada golongan tertentu: pemodal besar. "Dalam negara demokrasi, semua itu harus proporsional. Ketika kekuatan ekonomi terkonsentrasi dalam satu kelompok tertentu itu akan merusak. Pemilik modal sekarang menjadi penentu arah kebijakan," tutur Enny.

Enny mengatakan bahwa kebijakan ekonomi tak bisa diperbaiki dengan instan, butuh perombakan dengan komitmen tinggi. "Semua tergantung komitmen pemerintah. Meskipun presidennya ganti, belum tentu semua bisa langsung berubah, karena mesin birokrasinya tidak diganti. Sekarang di era Jokowi mengandalkan program Nawa Cita, komitmennya bagus, tapi pada realitanya belum tercapai."

Di tengah situasi sulit semacam itu, Presiden Jokowi harus menghadapi kecenderungan mengkomunikasikan program ekonomi riilnya dengan jargon-jargon populis yang lebih mudah dipahami. Pekan lalu Jokowi sudah berusaha mempromosikan populisme yang positif, dengan berfoto di depan masjid saat melawat ke Cina. Tapi di saat yang bersamaan, Wapres Kalla melontarkan pidato soal ketimpangan yang menyudutkan etnis tertentu. Tantangan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah dalam waktu dekat.

"Kondisi perekonomian yang buruk itu rumit dijelaskan, tapi ketika kita tahu ada sesuatu yang bisa dipersalahkan, dalam hal ini etnis, kita bisa merasakan ada kepastian. Kita bisa membalas dendam," kata Geger. "Sentimen tersebut selalu ada dan berpotensi mencuat ketika ada sulutan seperti situasi politik, ekonomi dan aspek-aspek lain."