Ibu Kota Baru

Asa Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru Terus Dijaga, Sekalipun Sedang Pandemi

Pengerjaan master plan dijadwalkan kelar akhir 2020 sudah diumumkan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan juga terus berkomunikasi dengan investor yang mengongkosi proyek ini.
22 April 2020, 11:02am
Menko Maritim Luhut Panjaitan Jaga Komunikasi Dengan Investor Asing Ibu Kota Baru
DESAIN IBU KOTA BARU DI KALTIM, DARI ARSIP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN BAPPENAS. 

Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih berjalan sesuai rencana. Rencana terdekat, pembuatan rencana induk (master plan) dan pengembangan kota, sudah diumumkan di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 24 Maret lalu atau tiga minggu setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia. Nilai proyek nontender yang akan dikerjakan Bappenas ini sebesar Rp85 miliar.

Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan investor IKN. Selasa lalu (21/4), Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan di rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, bahwa Menteri Energi Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Al Mazroui baru saja menanyakan kepadanya apakah proyek pendanaan untuk Indonesia dalam wadah Sovereign Wealth Fund (SWF) masih bisa dilanjutkan.

Luhut lantas memberi lampu hijau untuk terus melanjutkan pembentukan SWF. Sebagai penjaga gerbang investasi, Luhut merasa tidak ada alasan pembahasan investasi melalui SWF dihentikan.

"Mereka menanyakan, SWF jalan tidak? Saya bilang, jalan saja. Karena SWF ini bukan hanya untuk ibu kota tetapi juga infrastruktur. Hanya saja, saya mengatakan kita saat ini sedang konsentrasi penuh pada Covid-19," kata Luhut, dilansir Katadata.

SWF adalah lembaga patungan yang dibentuk khusus untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya proyek IKN. Anggotanya antara lain UEA, U.S. International Development Finance Corporation, Softbank, dan Japan Bank for International Cooperation.

Pada Agustus tahun lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN membutuhkan dana Rp466 triliun, sebanyak 19 persennya akan ditanggung APBN, sedang sisanya mengandalkan investasi dari BUMN dan pihak swasta. Menteri Luhut sempat berkomentar, "Kita belum mikir itu [proyek IKN] mau terus atau enggak terus. Boro-boro mikir itu, sekarang kita fokus pada ini [penanganan COVID-19]."

Dimulainya pembuatan master plan dan SWF yang jalan terus jadi sinyal pemerintah masih jaga-jaga IKN tetap bisa jalan tepat waktu. Jadwal pembangunan pernah dikatakan Kepala Bappenas periode kemarin, Bambang Brodjonegoro, pada Agustus tahun lalu, yakni: akhir 2020 masterplan selesai dan mulai konstruksi, 2024 infrastruktur IKN kelar.

Namun, Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi bilang proyek IKN sebenarnya diundur kok gara-gara corona. Komunikasi Menteri Luhut dengan Menteri Energi UAE itu sebatas keep in touch biar investor tidak membatalkan rencana investasi mereka di Indonesia.

"Seperti arahan Pak Presiden, para menteri harus tetap menjalankan tupoksinya. Oleh karena itu [Pak Luhut] sebagai Menko Marves menjaga komunikasi dengan para investor ini penting agar investasi ini tidak dibatalkan. Sehingga ketika Covid-19 ini bisa ditangani, maka recovery ekonomi bisa lebih cepat," kata Jodi dikutip Kumparan.