Iklan
Bencana Alam

Saat Pakar Paparkan Skenario Gempa di Jakarta, Hasilnya Seram Euy!

Peneliti LIPI memperkirakan ada 50 persen potensi gempa besar menimpa Jakarta 30 tahun mendatang. Goncangan sedang saja bisa berabe karena mutu bangunan menyedihkan.

oleh Arzia Tivany Wargadiredja
29 Januari 2018, 10:49am

Kolase foto oleh Dini Lestari. Ilustrasi retakan gempa dari akun Flickr Martin Luff/lisensi Creative Commons; Foto Monas dari arsip Wikimedia Commons/lisensi CC 2.0

Gempa 6,4 Skala Richter berpusat di selatan Banten terasa hingga Ibukota Jakarta pada Selasa 22 Januari, memicu kehebohan besar—termasuk di media sosial. Insiden itu bukti penduduk Jakarta tak biasa menghadapi gempa walau tinggal di jalur Cincin Api Pasifik.

Di Jakarta ribuan orang panik berhamburan keluar gedung perkantoran, khawatir gedung runtuh. Padahal Jakarta relatif tidak mengalami apapun dibanding Banten yang terpaksa merelakan ratusan rumah rusak parah dan hancur. Gempa mengguncang Ibukota tersebut berhasil membuat sebagian aktivitas perekonomian terhenti sejenak, hingga kemacetan di beberapa ruas jalan.

"Tiba-tiba bergetar dan kaca bunyi bergesek antara kaca dan meja," kata Niar, salah satu pegawai yang sedang berada di lantai 36 Gedung UOB seperti dikutip dari media lokal. ”Pengelola kemudian mengonfirmasi dan kita keluar, Listrik tidak mati, hanya lift (yang mati). Di lantai itu ada 150 orang, tetapi turun beraturan melalui tangga darurat secara kondusif."

Sebetulnya, ketika kita memutuskan tetap hidup di Indonesia urusan gempa bumi dan letusan gunung api seharusnya bukan hal aneh (kecuali bagi mereka yang suka nyebar meme azab). Semua bencana tadi merupakan konsekuensi logis dari negara yang hampir seluruh wilayahnya berada di gugusan cincin api pemicu 90 persen gempa bumi dunia. Satu gempa bumi adalah penanda bagi siklus gempa bumi berikutnya. Sebagai penduduk Indonesia, kita semua sudah sepatutnya selalu waspada. Namun, mengingat aktivitas ekonomi, bisnis, dan pendidikan, dan pemerintahan terpusat di Jakarta, mungkinkah Ibu Kota aman dari guncangan gempa? Atau, taruhlah Jakarta kena gempa, dampaknya seperti apa?

Danny Hilman Natawijaya, pakar gempa bumi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan ancaman gempa besar dan tsunami terhadap Jakarta selalu ada. Ancaman terbesar dari risiko gempa megathrust ditambah tsunami di selatan Jawa atau Selat Sunda. Kedua perairan itu di dasarnya terpampang satu jalur serupa dialami gempa Aceh 2004.

“Di daerah Selat Sunda sampai ke Jawa Selatan itu berpotensi sampai magnitude 9, sama dengan Aceh,” kata Danny kepada VICE Indonesia. “Potensi bilang 9 [skala richter] itu berarti ribuan kali lebih besar dari yang kemarin 6,4 SR. Tsunami sudah kita simulasikan juga bisa sampai ke Jakarta, [gelombang air] bisa sampai setinggi 3 meteran dalam waktu 1 jam. Masuknya lewat Selat Sunda. Kita juga perkirakan goncangannnya akan signifikan.”

Baiklah Pak Danny, anda bikin kami semua mulai parno sama potensi gempa di Jakarta. Kenapa anda bisa sedemikian yakin?

Prediksi ini didasarkan pada analisis patahan aktif benua yang ditemukan di laut maupun darat. Patahan aktif ini membentang aktif dari Surabaya ke Semarang, melalui Cirebon dan kemungkinan sampai ke Jakarta. Meskipun jalur patahannya belum komplet datanya, Danny menegaskan indikasinya sudah kuat.

Menurut Danny, potensi gempa paling banyak berasal dari selatan Jawa dan Selat Sunda. Sejak gempa Aceh pada 2004, gempa lainnya senantiasa dipicu dari satu sumber yang lantas merembet ke wilayah lain. Contohnya gempa Nias 2005, disusul gempa sumber Bengkulu 2007. Danny menyatakan dari hasil penelitiannya, di masa mendatang terdapat dua potensi gempa besar yang berasal dari jalur yang sama, yakni di wilayah Mentawai serta Selat Sunda hingga Jawa bagian selatan.

“Saya pikir kalau [potensi gempa] Mentawai dalam 30 tahun ke depan mungkin sudah 90 persen,” ujar Danny. “Untuk Jakarta, datanya kurang, cuma kecenderungannya bisa sampai 50 persen dalam jangka waktu 30 tahun ke depan.”

Danny menegaskan adanya info soal potensi gempa semestinya tidak membuat masyarakat panik—kalau saja pemerintah dari dulu membereskan pekerjaan rumah. Danny dan tim penelitiannya pernah memberi peringatan bahaya gempa bumi dan tsunami bagi DKI Jakarta di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sayang, menurut Danny, pemerintah sejak dulu terkesan cuek menanggapi bahaya konkret yang bisa terjadi kapan saja. Padahal, jika bicara soal gempa bumi dan gunung berapi, itu jenis bencana mustahil ditanggulangi. Satu-satunya penanganan adalah menyiapkan sistem mitigasi yang mumpuni dan persiapan kualitas bangunan tahan gempa. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dan kerugian materil bisa ditekan andai insiden terjadi.

Kini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, tantangan siaga bencana tambah besar mengingat rezim sekarang mengedepankan agenda pembangunan infrastruktur gila-gilaan. Desember 2017 lalu Kementerian Pekerjaan Umum baru saja merilis Peta Sumber dan Bahaya Gempa setelah sebelumnya terakhir kali diperbarui tahun 2010. Ada jeda tujuh tahun krusial, saat pemerintah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Merujuk peta gempa 2010, sesar aktif pemicu gempa hanya berjumlah 81, sementara dalam peta tahun 2017, telah ditemukan 295 sesar aktif di bawah permukaan tanah.

“Pemerintah punya prioritas nasional untuk pendanaan, untuk pembangunan. Mitigasi bencana alam tidak masuk ke situ. Menurut saya sangat menyedihkan,” kata Danny. “Sekarang kita bangun infrastruktur, tapi kita enggak tahu jalur gempanya. Nanti kita bisa banyak salah menaruh investasi.”

Pendapat serupa disampaikan pakar tata kota Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti kepada VICE Indonesia. Pembangunan besar-besaran didanai pemerintah maupun swasta masih abai terhadap kondisi alam sekitar. Nirwono mencontohkan proyek pembangunan jalan tol Cipularang dan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Dua proyek prestisius tersebut berdiri di atas lahan rawan pergeseran lempeng dan gempa bumi. Sehingga, bukan hal aneh jika infrastruktur di wilayah tadi kerap bermasalah, mulai dari retak-retak, hingga tiang jembatan bergeser.

Di samping itu, Nirwono menyebutkan bahwa rencana tata kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta tidak pernah disiapkan untuk menjadi kota yang tanggap bencana. Sehingga, ketika peristiwa alam terjadi, hal tersebut diterima sebagai sebatas musibah. Selama 20 tahun terakhir Nirwono mencoba mengamati, tidak pernah ada perencanaan, penganggaran, dan eksekusi serius terkait kota yang tanggap bencana. Nirwono mempertanyakan peraturan pengendali mutu bangunan dan audit rutin. Faktor lain yang masih minim, menurut Nirwono, adalah jalur evakuasi di kawasan urban.

Andai gempa megathrust dan tsunami benar-benar terjadi dan kemungkinan menyapu sebagian Lampung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, Nirwono memperkirakan efeknya sangat besar bagi perekonomian. Mari kita lihat lagi realitasnya sekarang. Sepanjang pesisir pantai Banten adalah jajaran pabrik bahan kimia skala nasional. Sebagian besar wilayah barat Jawa adalah lumbung padi nasional, dan tentunya Jakarta adalah pusat ekonomi, bisnis dan pemerintahan.

Nirwono secara langsung mengamati dua kota rawan gempa bumi yang sempat diterjang bencana gempa dan tsunami beberapa tahun lalu: Banda Aceh dan Padang. Dari bencana yang menerpa kedua kota tersebut, Nirwono menyebut pemerintah Indonesia tidak juga belajar dari bencana. Dalam konteks bangunan, banyak gedung belum memperhatikan ketahanan gempa. Malah banyak yang menggunakan bekas bangunan lama. Dari segi tata kota pun sama, masyarakat masih membangun rumah tak lebih jauh dari tiga kilometer dari pesisir pantai.

“Saya ikut langsung lihat rekonstruksi Aceh pascatsunami, tapi setelah saya kembali 1-2 tahun yang lalu dalam konteks tata kota dan bangunannya tidak ada perubahan banyak,” ungkap Nirwono.

Negara rawan gempa seperti Jepang adalah contoh terbaik negara yang struktur bangunannya paling kokoh menghadapi gempa dan tsunami. Negara rawan gempa lainnya seperti Meksiko dan Iran belakangan sudah memperketat standar building codes, alias standar kontrol bangunan di masing-masing negara, meskipun baru diterapkan di bangunan-bangunan baru.

Sementara itu, di Indonesia kebanyakan baru gedung-gedung tinggi modern di atas delapan lantai mau menetapkan standar khusus soal building codes. Itupun belum semuanya diperbarui sesuai standar terbaru sesuai perkembangan internasional. Nirwono menuding penyebab kita serampangan membangun padahal banyak risiko bencana alam adalah mentalitas pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun swasta.

“Dalam hal membangun, budaya kita itu selalu terbalik, kalau di Jepang pedomannya ‘nanti bagaimana?’ Kalau di Indonesia ‘bagaimana nanti’. Itulah kenapa tidak pernah terencana dengan baik,” ungkapnya.

Nirwono menyebut bangsa kita baru sekadar sadar terhadap ancaman gempa dan tsunami, tapi tak serius berbenah. Semua pihak yang bertanggung jawab abai mengaudit dan membenahi mutu bangunan, abai mengedukasi masyarakat terkait simulasi gempa bumi, atau berkomitmen mendukung anggaran upaya mitigasi bencana. Nirwono bilang, tanpa kombinasi tiga faktor tadi, Indonesia bakal ditakdirkan mengulang kesalahan yang sama saat tertimpa bencana.

“Pascatsunami dan gempa di Aceh 2004, bencana sebesar itu ternyata belum mampu mengubah mindset kota-kota di Indonesia. Belum mampu membangkitkan kewajiban membangun gedung tahan gempa, dan belum mampu mengubah bidaya tanggap bencana di masyarakat,” ujarnya. “Akhirnya setiap terjadi gempa bumi kita semua tergagap-gagap menyikapi.”