'Kominfo Strikes Back': Batasi Internet & Tutup Facebook Masih Diyakini Ampuh Atasi Hoax

Bagaimana cara memberantas hoaks paling efektif? Ya dengan membatasi internet dan menutup Facebook. Setidaknya itulah yang selalu ada di benak pemerintah Indonesia.

Dua wacana itu digulirkan di kesempatan terpisah oleh pemerintah. Pekan lalu Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate untuk menutup Facebook. Sebab Viktor yakin, orang Indonesia bisa bikin aplikasi sekelas Facebook. Viktor bilang Indonesia harus meniru Tiongkok yang sukses bikin aplikasi media sosial Weibo.

"Saya sudah titip ke Pak Johnny, bahwa Facebook ditutup dan kita akan bikin sendiri. Kalau Cina bisa, kenapa Indonesia tidak bisa," kata Viktor kepada awak pers. "Indonesia harus mampu menghasilkan lebih banyak unicorn, decacorn dan kalau bisa kita punya startup dengan skala 100 miliar dollar AS."

Belum sempat dikomentari oleh pemerintah, seorang wirausahawan digital Dewa Eka Prayoga ikut nimbrung sembari mempromosikan produknya. Dalam status di akun Facebooknya, Dewa tak sungkan mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebuah platform sosial media buatan anak bangsa yang siap dipakai, seandainya betul Facebook ditutup.

"Uhuk! Dear Pak Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, kalau memang nanti Facebook mau ditutup, Insya Allah Saya udah siapkan pengganti, Pak," tulis Dewa dalam status Facebook-nya.

Platform yang dimaksud Dewa bernama Ketix, yang dilansir pertengahan 2019. Sebenarnya Ketix bukanlah sebuah media sosial pada umumnya. Ia lebih merupakan aplikasi menulis. Semacam platform user generated content—seperti situs Medium—yang diniatkan mempertemukan penulis, pembaca, dan penerbit.

Logika yang dipakai baik Viktor dan Dewa jelas murni soal bisnis, bukan soal demokrasi. Sebab suka tidak suka, media sosial telah bertransformasi sedemikian rupa sebagai pilar demokrasi. Tentu masih ingat bagaimana Twitter membantu Musim Semi Arab, yang menumbangkan para diktator dari Tunisia, Mesir, hingga Libya. Terlihat sederhana tapi Twitter cukup berjasa membawa identitas nasional di tengah kungkungan tiran.

Mungkin Viktor tak paham, bahwa Tiongkok, yang dijadikan contoh olehnya, memblokir Facebook dan Google—serta puluhan aplikasi bikinan ‘Barat’—semata-mata untuk mengekang kebebasan berpendapat dan demokrasi. Ihwal Facebook ditutup di Tiongkok adalah karena kerusuhan di Urumqi, ibukota daerah otonom Xinjiang Uyghur, pada Juli 2009. Kala itu Facebook dan Twitter digunakan oleh para aktivis untuk berjejaring dan mengorganisir protes. Tak heran muncul istilah “The Great Firewall” yang menggambarkan represi pemerintah komunis Tiongkok terhadap kebebasan berekspresi.

Problem kedua, awal pekan ini Menteri Johnny melontarkan pernyataan bernada ancaman, seandainya masyarakat tak juga sadar dalam menyebarkan hoaks, pemerintah tak segan membatasi akses internet.

"Supaya tidak ada pembatasan [internet], maka jangan membuat kacau [situasi] dan melanggar hukum. Itu pilihan yang paling utama," kata Johnny dikutip Katadata. "Tujuannya, untuk membatasi mereka yang mengambil bagian secara negatif di dalam [menggunakan internet]," katanya.

Soal pembatasan internet, ini bukan kali pertama pemerintah mengeluarkan ancaman macam begitu. Malah pemerintah sebenarnya sudah berulangkali melakukan represi terhadap akses media sosial. Saat demo di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menuntut dibatalkannya hasil Pemilu 2019, 22 Mei lalu. Warga Jakarta mengeluh tak bisa berkirim gambar dan video di media sosial maupun pesan instan WhatsApp. Cuma Twitter yang lolos dari gunting sensor pemerintah.

Pembatasan kembali terjadi saat pecah kerusuhan di Wamena, Papua sejak 23 September. Alasannya sama, menghindari dan menekan penyebaran hoaks yang bisa memperkeruh kerusuhan. Akses internet baru dibuka kembali pada 28 September, setelah tensi dirasa mereda.

Padahal tentu, pembatasan itu bisa diakali dengan VPN. Ika Karlina Idris, dosen Paramadina Graduate School of Communication, mengatakan bahwa pelarangan media sosial, pada saat beberapa warga negara perlu menggunakannya untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap hasil pilpres atau dukungan terhadap pemenang, melukai hak warga negara untuk kebebasan berekspresi.

"Tidak hanya itu, pembatasan media sosial dapat membatasi jangkauan informasi terverifikasi yang dihasilkan para jurnalis pada masyarakat umum, dan berpotensi mencederai kebebasan pers dalam proses tersebut," kata Ika pada VICE.

Untuk memerangi disinformasi, kata Ika, organisasi media dan komunitas harus diberdayakan untuk menghasilkan informasi yang kredibel dan mendistribusikannya kepada publik. Organisasi media juga harus menanggapi bagaimana teknologi baru telah mengubah lanskap informasi dan menyesuaikan peran mereka tidak hanya untuk melaporkan peristiwa tetapi untuk memverifikasi informasi yang beredar di media sosial.

Lantas apakah Ketix memiliki semua kemampuan dan energi untuk memfilter hoaks seandainya kelak ia menjadi media sosial andalan bangsa? Belum tentu juga. Selain mengembangkan kecerdasan buatan, Facebook juga menggelontorkan cuan tak sedikit buat memberantas hoaks yang menjangkiti platform-nya. Itu semua buat mempekerjakan sumber daya manusia, termasuk baru-baru ini jurnalis veteran buat mengkurasi berita.

Keduanya juga lupa, hoaks itu tak muncul begitu saja dari Facebook, melainkan dari mental dan cara berpikir manusianya. Sebab seperti kata peneliti dari Universitas Cambridge,”Meski Anda mencoba memberi informasi yang benar, informasi yang salah tetap menempel pada orang-orang," kata Sander van der Linden, yang memimpin Laboratorium Pengambilan Keputusan Sosial. "Setelah menyatu ke dalam memori jangka panjang, menjadi sangat sulit untuk memperbaikinya."

Maka butuh terobosan besar dalam literasi digital, supaya publik lebih lihai dalam menyaring berita. Tapi yaaa, daripada mendidik manusianya supaya cerdas berinternet, pemerintah lebih suka pakai cara paling mudah dan murah: batasi saja internetnya.