Iklan
Review Parpol

Tiket Sekali Jalan PSI Hadapi Pemilu: Andalkan Isu Elit, Militansi Pada Jokowi, dan 'Anak Muda'

PSI terbukti bisa oportunis, misalnya menggandeng Pemuda Pancasila. Kebijakan dan sikap partai cenderung mengikuti algoritma isu di medsos. Apakah partai muda ini benar-benar berbeda?

oleh Arzia Tivany Wargadiredja
09 Maret 2019, 6:41am

Rombongan PSI saat berkampanye di pasar kawasan Cirebon. Foto oleh penulis.

Selamat datang kembali di kolom Review Parpol. Melalui kolom ini, redaksi VICE Indonesia mengulas program-program unggulan setiap partai peserta pemilu 2019. Ulasan ini kami anggap penting, supaya calon pemilih ingat politik bukan cuma perkara capres. Calon anggota legislatif yang bikin berbagai undang-undang berpengaruh juga lho sama hidup kita kelak.


Warung nasi jamblang di pojokan Pelabuhan Cirebon itu serupa medan perang vandalisme politik. Di sekujur temboknya terpasang stiker caleg-caleg tingkat kota yang dibuat alakadarnya, sampai spanduk usang berukuran raksasa dari bermacam partai politik.

Sekalipun cuma warung biasa, ternyata politikus dari semua kubu merasa perlu menggaet perhatian siapapun yang datang menikmati nasi jamblang di sana. Tak terkecuali rombongan yang turun dari bus merah bergambar calon presiden petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie.

Pagi itu mereka sarapan warung nasi jamblang di warung, diiringi lagu "Goyang Dua Jari" dalam langgam keroncong. Lagu ini kerap digunakan lawan politik Jokowi dalam Pilpres 2019, pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Sandiaga Uno dalam kampanye mereka.

Momen sarapan ini adalah hari kedua gelaran Solidarity Tour, bagian dari kampanye PSI di Jawa Barat. Partai debutan ini memulai tur di kawasan Jabar sejak 12 Januari, berangkat dari Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, menuju ke Cirebon keesokan harinya dan secara konstan berganti kota hingga akhir rangkaian di Bogor pada 17 Januari. Selesai sarapan, mereka bersiap berkunjung ke sebuah Vihara sekaligus Kelenteng yang tak jauh dari pelabuhan Cirebon.

Seorang lelaki berambut kriwil potongan cepak dengan setelan celana dan sepatu olahraganya ikut dalam rombongan. Wajahnya sudah wara-wiri di layar kaca sejak aku duduk di bangku SMP. Dia jadi yang paling diperhatian masyarakat sekitar. Dialah Giring Ganesha, dikenal luas berkat karirnya sebagai mantan vokalis band Nidji.

"Saya bikin video yang akhirnya di-bully [soal prank poligami] salah satu referensinya VICE," ujarnya saat menyapa VICE di depan warung.

Giring Ganesha adalah jagoan PSI yang dipasang sebagai petarung di daerah pemilihan Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Dapil ini salah satu medan tempur paling sulit sekaligus paling menjanjikan, karena preferensi pemilih kawasan pantai utara Jabar tak pernah sama saban digelar pemilu.

1552113076164-DSC_4118
Giring Ganesha (tengah) menyapa pemilih di pasar Kanoman Cirebon.

Anti-poligami adalah salah satu agenda PSI dalam kampanye memberdayakan perempuan. Langkah itu mendobrak tabu di Indonesia di tengah meningkatnya konservatisme agama negeri ini, segera memicu kecaman dari politikus lain. "PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," kata Grace dalam pidatonya di Jatim Expo International Surabaya, 11 Desember tahun lalu.

Alhasil partai berlambang mawar merah itu dituding menjual Islamofobia lewat kedok keberagamaan. Grace Natalie dan rekannya di PSI berulang kali mengambil sikap yang memicu kontroversi. Selain menolak poligami, partai ini juga tegas menampik perda syariah ataupun injili, dan tak ragu memberi penghargaan sindiran terhadap lawan-lawan politik.

Sosok ketum partai seperti Grace dalam perpolitikan Indonesia yang cenderung maskulin adalah sebuah anomali. Dia sendiri adalah minoritas ganda: perempuan beretnis Tionghoa dan beragama Kristen yang mengawali karirnya sebagai seorang wartawan di sebuah stasiun televisi berita nasional.

Permasalahannya, isu-isu seputar keberagaman yang diusung PSI dianggap tak dekat dengan realitas hidup mayoritas warga negara ini, yang masih berkutat dengan impitan ekonomi sehari-hari. Cara PSI menggaet anak muda millenial dan generasi Z, misalnya dengan panggilan 'bro' dan 'sis' bagi sebagian pemilih urban justru dianggap 'cringe'.


Tonton dokumenter VICE Indonesia saat mewawancarai pembuat aplikasi poligami dan komunitas pendukungnya:


Sadar persepsi elitis partai itu cukup kuat, dalam rangkaian kunjungan ke Keraton Cirebon tim sukses PSI sengaja turun blusukan melewati Pasar Kanoman, hal yang telah lama menjadi ciri khas kampanye Joko Widodo, sebagai sosok panutan PSI. Sepanjang jalan menuju Keraton, tim sukses PSI membagikan selebaran berupa visi dan misi partai. Hanya Giring yang terlihat melayani beberapa permintaan selfie sambil terus berjalan menuju Keraton.

"Saya enggak tahu itu siapa, lagian ngapain ngasih [selebaran] ginian, kaos kek minimal,” ujar Caslam seorang pedagang di Pasar Kanoman. Pernyataannya segera ditimpali pengayuh becak bernama Arifin pada VICE. "Ini kaos enggak ada duit juga enggak ada. Duit lah duit minimal, percuma ngobrol sama orang susah pasti ujungnya duit."

Giring mengakui jargon pemberdayaan perempuan atau anti-intoleransi yang diusung PSI punya kesan elitis, dan hal itu yang terkadang membuatnya kesulitan memperkenalkan konsep yang dibawa PSI.

"Gue sudah setahun ngebangun massa di Bandung dan tiap kali gue ngomongin soal hal yang too complicated yang abstrak susah, ujar Giring pada VICE. "Strategi saya sih biasanya ngomong politiknya enggak lama-lama."

Giring beruntung wajah dan namanya sudah jauh dikenal publik lebih dari satu dekade sebelum ia terjun ke dunia politik. Tapi bagaimana dengan calon-calon lain yang mesti bertempur di medan pertempuran serupa?

Dara Nasution misalnya. Dia calon anggota legislatif asal Pematang Siantar, Sumatera Utara sekaligus Juru Bicara PSI. Dara sempat berbincang bersama VICE beberapa hari setelah pengurus DPP PSI, Tsamara Amany menantang balik cuitan Caleg Partai Demokrat, Taufik Hidayat yang dianggap seksis.

"Nuansa politiknya patronizing sekali,” kata Dara mengeluh soal bagaimana dirinya selalu dipandang sebelah mata sebagai anak baru dalam perpolitikan. "I had the same skepticism ke PSI dulu, mikirnya ah nanti jadi Demokrat zaman dulu, tapi paling enggak ini partai paling rasional, memang blunder kadang ada tapi at least gue bisa bilang this is the best option you can have, karena if it’s not PSI, gue enggak akan berpolitik."

Lulusan terbaik Universitas Indonesia ini mengaku alasannya terjun ke politik setelah melihat keterpurukan provinsi asalnya karena korupsi marak. Di bursa pemilihan legislatif yang kental dengan maskulinitas dan senioritas, jalan Dara jelas tidak mudah. Dara mesti bersaing dengan caleg yang rata-rata berusia dua kali lipat usianya saat ini, dan mereka bertarung lewat partai-partai yang tak perlu lagi memikirkan ambang batas kelolosan empat persen seperti diamanatkan undang-undang.

Sejak era Orde Baru, praktis partai-partai ideologis di Indonesia berguguran. Tak banyak yang bisa ditawarkan partai-partai di negeri ini selain memainkan sentimen nasionalis/agama, mendukung program antikorupsi, berusaha menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, atau menjunjung tinggi hukum. Janji macam itu bukan hanya basi, tapi juga tak kunjung terwujud. PSI berangkat dengan semangat klasik sedikit berbeda, bahwa partai harus punya visi. Tak bisa sekadar menjual agama dan nasionalisme, serta program-program ambigu. Situs PSI menawarkan seabrek program yang dapat diakses publik, mencakup ekonomi, kebijakan politik luar negeri, hingga reformasi birokrasi. Sikap resmi PSI juga seringkali mengikuti algoritma isu yang sedang ramai di kalangan kelas menengah pengguna medsos.

Lalu benarkah program yang ditawarkan PSI berbeda dari partai lainnya? Dan anak muda mana yang sebetulnya hendak disasar oleh PSI?

Dosen Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohannes Sulaiman, menilai sejauh ini anak muda kelas menengah adalah segmen satu-satunya yang paling mungkin disasar PSI. Hal ini wajar mengingat partai-partai besar sudah kadung menguasai dukungan kelas menengah bawah. Belum lagi PSI tidak memiliki tokoh besar seperti partai-partai lainnya. Jelas bukan iklim kondusif bagi partai-partai baru yang mengupayakan angka empat persen elektoral.

"Saya pikir PSI sadar kalau mau merangkul kelas bawah, mereka bersaingnya dengan banyak parpol," kata Yohannes saat dihubungi VICE. "Kebanyakan partai-partai besar bermainnya ke kelas bawah karena memang itu yang paling gampang dan mereka network-nya sudah kuat. Mungkin nanti PSI akan ekspansi ke bawah, cuma itu butuh waktu. Karena memang membuat partai akar rumput susah."

Bukan berarti PSI tidak mencoba merangkul calon pemilih di luar segmen garapannya. Partai yang mencitrakan diri progresif ini tak segan menggandeng elemen kanan reaksioner masuk dalam barisan mereka. Contohnya pada hari kedua tur PSI, bus yang kami tumpangi parkir sekaligus mampir di markas Pemuda Pancasila Kabupaten Garut, persis samping Pasar Jagal kawasan Jalan Cimanuk, Garut. Di pasar itu, rombongan PSI akan blusukan dalam pengawalan anggota PP berseragam loreng oranye. Inikah caranya PSI masuk menggerus politik akar rumput?

"[PSI] ada kedekatan emosional dengan PP, empat anggota MCP PP Garut menjadi caleg PSI tingkat Garut," kata Caleg PSI Dapil Jabar 11, Satia Chandra Wiguna yang menerangkan padaku mengapa tur kali ini dikawal penuh oleh PP, berbeda dengan tur di Cirebon sehari sebelumnya.

Melihat momen semacam ini, wajar bila sebagian pemilih rasional bertanya, bisakah PSI bisa benar-benar lepas dari ketergantungan politik dengan penguasa dalam sistem perpolitikan oligarki di Indonesia?

PSI mengklaim partainya bebas dari korupsi, namun partai millennial tersebut menggandeng Sunny Tanuwidjaja, mantan staff khusus BTP saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI yang pernah dipanggil KPK terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi teluk Jakarta yang malah menimbulkan tanda tanya.

Yohannes bilang ongkos merebut segmen akar rumput butuh lebih dari kampanye online di media sosial, dan itu butuh biaya besar. Menurut Yohannes, parta-partai besar yang sudah sudah memiliki kekuasaan di berbagai tingkat mulai dari Kementerian hingga Pemda biasa mengantongi pemasukkan dari proyek-proyek yang ujung-ujungnya akan kembali ke saku partai. Strategi serupa mustahil bagi PSI yang kadernya belum menduduki sektor pemerintahan apapun.

"Apalagi kalau misalnya benar PSI mau anti korupsi, dan menolak praktik demikian bisa lebih susah lagi cari duitnya," ujar Yohannes. "Apakah jangka panjangnya mereka akan seperti partai politik biasa? Itu hanya dijawab oleh PSI sendiri."

Sumber pendanaan ini jadi isu lain yang menggelayuti partai nomor urut 11 tersebut. Siapa 'bohir' yang mengongkosi PSI, pemain baru yang tiba-tiba bisa memasang iklan jor-joran di televisi, sering mengundang sorotan? Isu merebak, bahwa ada sekelompok konglomerat berada di balik partai pimpinan Grace Natalie. PSI menegaskan tak ada pemodal tunggal yang mendanai partai tersebut dan mendapatkan dana operasional partai dari metode crowdfunding yang dibuka sejak 2015.

Benarkah operasional PSI yang mahal itu cukup hanya dari dana crowdfunding? Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni berkukuh dana crowdfunding adalah sumber dana utama PSI sambil menyebut bahwa bahwa partisipasi politik di Indonesia masih sangat rendah. "Partai seperti PSI [hidup dari sokongan dana rakyat] ini hanya akan tumbuh subur di tanah yang tingkat partisipasinya tinggi."

Dalam pemilu 2019 mendatang diperkirakan ada 40 persen suara millennial yang diperebutkan oleh hampir semua partai yang bertarung termasuk PSI. Dalam survei yang dilakukan terhadap pemilih usia mahasiswa pada Pilpres 2014 terbukti bahwa angka partisipasinya menurun jika dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. Secara keseluruhan, angka golput pada Pilpres 2014 mencapai titik tertinggi sekitar 30 persen dari jumlah pemilih.

Pada 2019 diprediksi gelombang ajakan golput makin kencangl di media sosial setelah Jokowi memilih Ma'ruf Amin untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Oleh kelompok pro Basuki Tjahaha Purnama yang selama ini condong pro Jokowi, Ma’ruf disebut sebagai saksi yang memberatkan mantan gubernur DKI itu dalam kasus penodaan agama. Ma'ruf dianggap ikut berperan sehingga BTP mesti mendekam dua tahun di penjara, dan akhirnya kalah dalam Pilkada DKI 2017. Dua paslon yang kembali bertarung pada 2019 juga dianggap tak berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, konflik lahan, hingga memutus penguasaan oligarki atas ekonomi nasional.

Tak aneh jika pemilu tahun ini seringkali disebut sebagai memilih ‘the lesser evil’. PSI sadar, rakyat yang sedang mereka rayu sedang frustrasi melihat perkembangan pemilu. Tapi, buat mereka, Jokowi layak diberi kesempatan kedua. Apalagi pesaingnya, Prabowo Subianto, menurut PSI punya sekian cela di masa lalu, serta platform kebijakan yang tak terukur.

"Menurut saya ada kekecewaan terhadap pak Jokowi, tapi apakah kekecewaan itu bisa di-address ketika pak prabowo jadi?" ujar Antoni kepada VICE.

Dengan sikap macam itu, PSI melakukan pertaruhan luar biasa. Partai ini memilih jadi juru bicara militan membela presiden petahana, jauh lebih keras bahkan dibanding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota Surakarta. Alhasil, PSI dijuluki lawan-lawannya hanya sanggup membebek pada penguasa. PSI sendiri yakin sikap kontroversial mereka tak akan merugikan elektabilitas Jokowi.

1552113354762-DSC_4111

Pada akhirnya, dukungan militan buat Jokowi, belanja iklan kampanye gila-gilaan, manuver massif di media sosial, dan visi 'progresif' buat anak muda, bakal sia-sia jika partai ini gagal mengirim wakil ke senayan—tak peduli Jokowi kembali terpilih atau malah lengser.

Antoni menyadari risiko-risiko tersebut, namun tidak merasa gentar. Dia bilang tak ada jalan lain bagi PSI kecuali lolos melewati empat persen angka elektoral. Semua narasumber dari tubuh PSI yang dihubungi VICE melontarkan jawaban seragam soal skenario menghadapi kemungkinan terburuk: mereka tidak punya rencana lain kecuali lolos ambang batas. Hingga awal Maret berita ini diturunkan hasil survei berbagai lembaga belum mendukung keberanian tersebut. Elektabilitas PSI tak lebih dari 1 persen.

"We don’t have any other plan. Justru yang sekarang menjadi PR adalah menjaga suara 4 persen itu sebaik mungkin. Saya sedang berpikir gimana kalau jadi anggota DPR nanti," ujar Antoni kepada VICE. "Ini hanya one way ticket bagi saya."