Iklan
VICE Votes

Akankah Presiden Jokowi Bersedia Lebih Reformis di Periode Keduanya?

Walau sekian janji kampanye lima tahun lalu tak terpenuhi, agaknya rakyat Indonesia masih percaya pada Jokowi. Menurut pengamat, ada beberapa kebijakan progresif yang idealnya dia upayakan saat kembali memerintah.

oleh Ross Tapsell
18 April 2019, 8:14am

Joko Widodo dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno pada 13 April 2019. Foto oleh Willy Kurniawan/Reuters

Presiden Joko Widodo merujuk hasil hitung cepat berbagai lembaga survei kredibel, memenangkan pemilihan umum 2019. Dia berpeluang besar melakoni periode kedua sekaligus terakhirnya sebagai presiden Indonesia hingga 2024 mendatang. Quick count menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraup 55 persen suara, unggul dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno yang meraih 45 persen dukungan. Margin 9 persen ini sedikit lebih besar dibandingkan kemenangan lima tahun lalu menghadapi rival yang sama.

Saat berkampanye pada pilpres 2014, kelompok aktivis pro-demokrasi dan progresif menjadi sekutu penting Jokowi. Sayangnya, setelah beberapa bulan menguasai Istana Negara, para aktivis terpaksa gigit jari melihat kebijakan sang presiden bukan dari latar elit itu.

Isu-isu penegakan hak asasi manusia rupanya bukan agenda prioritas Jokowi. Berdasarkan informasi beberapa aktivis yang saya wawancarai, penasehat di ring 1 presiden pernah menyatakan isu HAM baru akan disentuh di periode kedua kepemimpinannya.

Konon Jokowi tidak ingin mengecewakan sebagian elit politik berpengaruh yang bisa mendukungnya terpilih kembali.

Periode pertama kepemimpinan Jokowi juga mengecewakan banyak relawan-relawan muda dan kelompok mahasiswa yang berbasis di Jakarta. Aspirasi mereka seringkali tidak didengar oleh istana, sampai akhirnya mereka menyerah.

Sebagian aktivis dan kelompok muda progresif akhirnya sempat berpaling mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sempat memiliki citra sebagai politikus reformis. Makanya sempat muncul kelompok relawan bernama Teman Ahok. Lagi-lagi anak muda kembali kecewa karena Ahok terkesan "diabaikan Jokowi" menjelang pilkada 2017. Ahok kalah, lalu dipenjarakan atas pasal penistaan agama.


Tonton video pendek berisi macam-macam aspirasi anak muda seputar Pemilu 2019 yang tak banyak dibahas politikus:


Meski dikecewakan berulang kali, banyak tokoh gerakan sipil dan kelompok pluralis dari generasi muda yang konsisten mendukung Jokowi dalam pemilu 2019, walau tidak sesemangat lima tahun lalu. Mereka tetap mendukung paslon nomor urut 01 itu, karena percaya Jokowi berpeluang mendukung lebih banyak agenda reformasi yang progresif pada periode kedua. Tapi alasan yang sebenarnya mereka mendukung Jokowi, sekalipun dia memilih wapres ulama konservatif, dilatari semboyan "ABP": Asal Bukan Prabowo.

Pertanyannya, mungkinkah agenda kelompok sipil demokratis bakal lebih didengar Jokowi di periode keduanya? Atau, jangan-jangan kemunduran sebagian kualitas demokrasi yang terjadi pada lima tahun terakhir malah berlanjut?

Sandra Hamid dari Asia Foundation menyatakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak seragam, dan berbeda-beda merespons kepemimpinan Jokowi. "Agenda organisasi yang berfokus pada lingkungan relatif lebih didukung kepresidenan Jokowi," ujarnya. Sementara agenda LSM atau organisasi sipil yang berfokus pada HAM "cenderung diabaikan oleh pemerintahannya."

Sandra berharap Jokowi mau lebih fokus mengelola isu-isu HAM pada periode kedua kelak. Harapan ini diamini Ririn Sefsani, aktivis lain yang sempat saya wawancarai. Dia menyatakan grup-grup aktivis HAM berencana menggelar pertemuan intensif dengan Jokowi beberapa bulan mendatang. Ririn masih yakin, bila Jokowi "akan lebih responsif terhadap proposal seputar isu HAM… karena tekanan politik dari elit yang menopang kekuasaannya selama periode pertama sudah berkurang."

Tidak semua aktivis memelihara optimisme serupa.

Darmawan Triwibowo dari Yayasan TIFA menyatakan elemen masyarakat sipil harus berani mengkaji berbagai kebijakan bermasalah yang muncul di bawah kepemimpinan Jokowi. Ada banyak organisasi, menurut Darmawan, terlalu cepat mengadopsi "politik partisan" dan akhirnya "terlalu mengandalkan harapan mereka pada Jokowi sebagai sosok reformis, padahal tidak berpijak pada realitas."

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan kalangan aktivis harus "membawa agenda HAM kembali menjadi fokus Jokowi, terutama memperbaikin aspek kebebasan berekspresi yang menurun di bawah kepemimpinannya." Amnesty baru saja merilis sembilan agenda kunci untuk masa jabatan kedua Jokowi. Salah satu poinnya termasuk mencabut hukum mati, "menghormati HAM di Papua", dan "mengakhiri pelecehan, intimidasi, dan serangan terhadap komunitas LGBTI."

Dihubungi terpisah, Andreas Harsono dari Human Rights Watch menjelaskan banyak kelompok minoritas agama maupun seksual di republik ini yang justru merasa rentan selama lima tahun terakhir. Pemerintahan Jokowi dianggap "gagal melindungi mereka." Andreas sendiri melihat ada secercah peluang dalam periode kedua, Jokowi "berkesempatan menangani berbagai isu HAM yang tidak sempat diurus selama masa jabatan pertamanya."

Andreas sempat menggantang asa pada politik elektoral, terutama dengan munculnya Partai Solidaritas Indonesia—partai progresif diisi banyak anak muda—andai mereka lolos ke parlemen. Partai macam PSI, menurutnya, berpeluang merombak sebagian undang-undang yang jadi biang kerok intoleransi di Tanah Air.

Sayangnya, hasil hitung cepat menunjukkan ambisi PSI mengirim sebagian kadernya ke Senayan gagal total. Partai ini tak meraih dukungan signifikan di luar anak muda perkotaan, sehingga hanya bisa meraup dua persen suara secara nasional. Masih jauh dari ambang batas parlemen empat persen yang disyaratkan undang-undang pemilu. Tak hanya PSI, tiga partai baru lainnya turut kandas dalam kontestasi legislatif 2019.

PSI berjanji akan mengalihkan fokus pada beberapa DPRD, mengingat sebagian caleg mereka berpeluang menembus kursi parlemen tingkat daerah. Perhitungan suara untuk pemilu legislatif memang masih berjalan di Komisi Pemlihan Umum, namun kencederungan yang ada tak akan menggembirakan kelompok progresif. Muncul tren banyak caleg perempuan Islam konservatif naik daun di kancah politik, baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi.

Bagaimanapun, Triwibowo mengamini gagasan Andreas. Mengubah situasi lewat jalur parlementer merupakan cara terbaik mendorong reformasi kebijakan seputar HAM dan isu-isu progresif lainnya. "Anggota parlemen yang terpilih saat ini pasti sudah langsung memikirkan dukungan untuk 2024. Hal ini membuka celah bagi kita memengaruhi mereka. Bekerja dengan parlemen akan lebih menjanjikan, daripada terus berharap bisa bekerja langsung dengan pemerintahan Jokowi."

Artinya, perubahan bakal sangat tergantung dengan ada atau tidaknya kekuatan politik yang berkomitmen pada agenda-agenda reformis. Komitmen itu harus datang dari partai politik yang sekarang lolos ke DPR RI.

Selain itu, walau terasa klise karena menggeneralisasi millennial di Indonesia, nyatanya aktivisme anak muda akan sangat memegang peran penting lima tahun ke depan. Politikus dan aktivis muda lebih mampu memanfaatkan media sosial untuk memengaruhi wacana daring, seputar topik-topik strategis.

Patut diingat, kalangan progresif sempat menaruh harapan besar pada Susilo Bambang Yudhoyono ketika dia terpilih jadi presiden untuk kedua kalinya pada 2009. Mereka berharap SBY dapat lebih berani dan tegas di periode kedua. Sayang, hasil kerja mantan presiden ke-6 RI ini jauh dari kata memuaskan. Dia terkesan lebih sibuk menulis buku otobiografinya dan bermusik, daripada mengurus isu-isu mendesak. Akibatnya, popularitas SBY turun drastis jadi hanya 30 persen pada Mei 2013.

Jokowi harus menyadari jika dia tak punya banyak waktu untuk membuktikan diri lebih siap menghadapi tantangan sulit, yang diabaikan selama periode pertamanya sebagai presiden. Dia harus berani menghadapi golongan konservatif, elit purnawirawan militer, serta sebagian pendukungnya yang mendukung persekusi kelompok LGBTQ dan minoritas lain.

Dia mesti membuat keputusan yang mungkin mengecewakan golongan mayoritas. Apabila Jokowi hanya cari aman, kelompok reformis dan liberal bakal mencari “harapan baru” dari jagat politik Indonesia. Jangan sampai pada 2024 kelompok tedidik dan progresif justru semakin gencar menyuarakan ajakan golput, yang menggambarkan kekecewaan mereka terhadap struktur formal negara ini.


Ross Tapsell adalah pengamat Indonesia sekaligus akademisi Australian National University. Dia telah menerbitkan buku "Kuasa Media di Indonesia" yang menggambarkan cengkraman oligarki dalam industri media massa di Tanah Air.