pająk

Memahami Pembebasan Pajak PPh 21 yang (Sementara) Belum Berlaku untuk Semua Karyawan

Pemerintah menerbitkan stimulus fiskal agar ekonomi tak terguncang akibat pandemi virus corona. Jangan senang dulu. Menurut Menko Airlangga, fokus sementara baru untuk pekerja manufaktur.
12 Maret 2020, 9:41am
Menkeu Sri Mulyani Umumkan Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Karyawan Sektor Manufaktur Buat Atasi Dampak Virus Corona
Warga melintasi di depan gerbang Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Foto oleh Bay Ismoyo/AFP

Kabar menggembirakan karyawan tersiar pada Rabu (11/2) kemarin, diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Agar ekonomi tetap bergairah di tengah lesunya ekonomi gara-gara pandemi virus Corona, pemerintah memberi stimulus fiskal ke dunia usaha berupa pembebasan sementara sejumlah pajak. Salah satu yang termasuk, pajak penghasilan, secara teknis disebut PPh pasal 21, untuk karyawan.

"[Paket stimulus fiskal] mencakup PPh pasal 21, yang akan ditanggung pemerintah untuk industri kemudian PPh 22 impor yang ditangguhkan juga. Semua paket ini mengharapkan dilakukan untuk jangka waktu enam bulan," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers.

Selain PPh-21 (pajak gaji), ada PPh 22 (pajak impor barang), PPh 25 (pajak bagi pemilik usaha), serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang bakal diperingan atau gratis sama sekali berkat stimulus kali ini. Untuk informasi, PPh 21 mulai dikenakan bagi seseorang yang memiliki gaji tahunan sampai Rp50 juta, dengan potongan 5 persen per tahun (artinya gajimu mulai dipotong pajak ketika mencapai Rp4 jutaan/bulan, alias setara UMP DKI Jakarta 2020). Bila penghasilanmu dalam rentang Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun, tarif potongannya mencapai 15 persen. Adapun buat orang berpenghasilan superbesar, di atas Rp500 juta, potongannya sebesar 30 persen.

Nah, jika kamu termasuk yang telanjur berpikir gaji bulan depan bakal full, cermati lagi penjelasan Menkeu. Cetak tebal dari kami. "Pada dasarnya, tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri atas beberapa hal. Mengenai PPh 21 akan ditanggung pemerintah untuk industri."

Saat ditanya lagi, apakah karyawan sektor lain belum menikmati relaksasi serupa, Menkeu enggan mengelaborasi lebih lanjut. "Nanti kita lihat," tukasnya.

Dalam penjelasan terpisah yang dilansir CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto membenarkan kebijakan pembebasan PPh 21 ini belum merata untuk karyawan dari semua sektor. Pemerintah berharap pelaksanaannya bisa mulai April 2020, dan dampaknya setelah enam bulan akan dikaji. "[Stimulus Fiskal] untuk sektor manufaktur," kata Airlangga.

Alhasil, bisa disimpulkan karyawan dari sektor jasa dan industri non-manufaktur belum memperoleh relaksasi pajak yang sama (maaf ya teman-teman agency, industri kreatif, dan anak-anak startup). Jika merujuk analisis CNBC, pembebasan pajak kali ini sebetulnya tidak lebih agresif dari relaksasi PPh pasal 21 yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia pada 2009, ketika terjadi guncangan akibat kondisi ekonomi global kala itu. Kategori usaha yang ikut memperoleh relaksasi lebih dari 10 tahun lalu mencakup pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Peneliti fiskal Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics saat diwawancarai Tirto, berharap pemerintah menerapkan relaksasi pajak perorangan ini dengan skema potongan itemized, alias sudah dihitung bahwa gaji take home pay bisa menjadi pengeluaran tambahan untuk transportasi atau konsumsi harian. Sistem ini diberlakukan di Malaysia dan Singapura. "Jadi disposable income atau pengeluaran yang bisa dilakukan setelah dipotong pajak bisa meningkat," ujarnya. Sejauh ini, dia melihat keuntungan terbesar paket stimulus fiskal pemerintah akan lebih dirasakan perusahaan alih-alih karyawan.

Respons pengguna internet terhadap kebijakan gaji bebas pajak ini beraneka macam. Mayoritas sih senang-senang aja karena gaji mereka lebih utuh. Tapi, tetap ada saja yang merasa tidak mendapatkan keuntungan apa pun setelah melakukan hitung-hitungan sendiri:

Ada juga yang malah kultum:

Sampai ada yang berpantun:

Paket yang diumumkan pemerintah ini merupakan stimulus kedua yang dibuat pemerintah sejak virus corona memukul perekonomian Indonesia. Stimulus paket pertama senilai Rp10,3 triliun sudah dilakukan saat peluncuran kartu prakerja bagi dua juta orang, pemberian bantuan sosial bagi 50 ribu keluarga, dan insentif pada bisnis perumahan serta penerbangan.

Sri Mulyani menilai, COVID-19 memiliki risiko yang lebih rumit dibanding krisis finansial global 2008. Pasalnya, virus ini memiliki kemampuan menghentikan aktivitas manusia secara masif sampai akhirnya memukul sektor riil.