Opini

Kepala BKPM Keliru Menakuti Perempuan Bahaya Otomatisasi, Masalahnya Jauh Lebih Serius

Bahlil Lahadalia tahu otomatisasi dan AI mengancam gender apapun. Justru tugas pemerintah melindungi pekerja rentan dari serbuan otomasi dan itu yang tak terjadi di Indonesia.
01 Februari 2020, 4:34am
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Menakuti Perempuan Indonesia Soal Bahaya Otomatisasi dan AI
Ilustrasi robot dengan kecerdasan buatan menggantikan pekerjaan manusia via Pixabay

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendadak nakut-nakutin orang soal potensi pengangguran akibat teknologi (technological unemployment) di Indonesia masa depan.

"Semakin hari, dunia berubah, suatu saat pekerja perempuan mungkin nanti tidak laku, diganti robot. Hati-hati kalian perempuan, ini tidak bisa dihindari, tenaga kerja sekarang banyak digantikan oleh teknologi," begitu katanya Rabu kemarin (29/1), dikutip CNN Indonesia.

Pejabat dengan akses data kayak Bahlil mestinya meyakinkan dong, kalau negara tuh bakal memproteksi warganya dari distopia ini, bukannya nakut-nakutin. Bisa jadi karena ditubirin banyak orang, besoknya Bahlil menarik perkataannya. Katanya sih just kidding.

"Saya hanya bercanda saja di situ. Ini [proses penggantian manusia oleh mesin] sudah terjadi. Mau laki-laki mau perempuan," kata Bahlil.

Di Twitter, pernyataan itu sempat dibantah Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Damar Juniarto yang mengutip review Asian Development Bank (ADB) bahwa pengangguran teknologi mengancam jenis pekerjaan, bukannya gender.

Ucapan Bahlil sih bercanda (dia lagi ngeles enggak sih?), tapi bagaimanapun ancaman pengangguran teknologi memang nyata. Dalam data BKPM 7 tahun terakhir (2013-2019), investasi dari dalam dan luar negeri terus naik, tetapi grafik penyerapan tenaga kerja malah konsisten terjun bebas (grafiknya bisa dibaca di sini). Kecerdasan buatan (AI) dan otomasi mesin yang menyangga revolusi industri keempat ini emang lagi bergerak menggantikan kerja manusia.

Sebagai contoh, kajian ADB yang di- mention Damar menyebut industri garmen dan alas kaki sudah mulai ngetes bikin pabrik tanpa pekerja sama sekali alias full mesin. Sedangkan di sektor barang dan jasa, tenaga pelayanan konsumen perlahan digeser AI.

Kajian itu tidak mengulas dampak otomasi dan AI pada gender. Teknologi lebih mengancam pekerja muda, orang berpendidikan rendah, warga pedesaan, dan orang yang pekerjaannya memang gampang digantikan mesin kayak akuntan, teller bank, operator mesin jahit, dan tenaga rakit berantai ( line assembly) di pabrik manufaktur. Saya pikir-pikir, teknologi juga mengancam orang dengan keahlian sederhana serta memperpendek usia produktif kita-kita yang gaptek.

Kalau dikategorikan, pekerjaan yang mudah digantikan adalah pekerjaan fisik yang bersifat pengulangan, berkaitan dengan pemrosesan data, dan pengumpulan data. Sedangkan pekerjaan fisik yang sulit diprediksi, yang berhadapan langsung dengan pelanggan, ahli terapan, serta fungsi manajerial adalah kategori yang paling sulit digantikan.

Jadi, revolusi 4.0 enggak mengancam gender spesifik nih? Sayangnya, aku enggak menemukan riset khusus Indonesianya. Kalau laporannya di AS, selain kelompok minoritas dan ras tertentu, gender laki-laki malah yang lebih berpeluang di-PHK mesin.

Rasionalisasinya, karena kerjaan cowok rata-rata pake fisik dan sifatnya pengulangan. Tapi selisih persentasenya dengan risiko yang dihadapi cewek kecil banget sehingga lebih baik faktor gender ini diabaikan aja. Diprediksi pada 2030 sepertiga pekerjaan saat ini udah digarap mesin.

Di sinilah letak blunder Bahlil. Tanpa perlu menunjuk gender tertentu, mestinya negara nyicil membayangkan gimana cara melindungi kelompok paling rentan dari revolusi AI dan otomasi. Sebab, salah satu cara penyelamatan adalah lewat kebijakan pemerintah. Bentuknya bisa beri insentif untuk bikin pelatihan keterampilan atau meregulasi perusahaan agar enggak gampang nendang orang.

Realitasnya, sejauh ini langkah yang diambil pemerintah malah melempar warga pekerja ke pasar bebas. Kayak bikin RUU Cipta Lapangan Kerja yang bikin pekerja rentan dieksploitasi karena ancamannya kerja rodi atau nganggur, sampai ironi rencana Jokowi untuk menggantikan PNS eselon III dan IV dengan AI. Ironi lain masih ada, dalam paket pernyataan Bahlil yang pertama tadi, ia make ancaman otomasi sebagai legitimasi bahwa omnibus law itu penting. Halah.

Ngomong-ngomong, ironi (hah, lagi?) otomasi ini cocok deh dibenturkan dengan bayangan pemimpin sosialis Soviet Vladimir Lenin yang pernah nulis gini—kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, “ Machines and other improvements must serve to ease the work of all and not to enable a few to grow rich at the expense of millions and tens of millions of people.”

Andai aja kita udah jadi masyarakat sosialis, otomasi gini malah bikin seneng karena nyiptain waktu luang.