Nadiem Makarim Terima Tawaran Jokowi Jadi Menteri, Driver Ojol Ancam Demo Besar-Besaran

Beberapa drama mengemuka di hari Presiden Joko Widodo memanggil calon menteri-menteri baru untuk membantunya di periode kedua memerintah. Selain kepastian calon yang disodorkan golkar gagal jadi menteri walau terlanjur ke istana, drama lain terjadi dari manuver politik pengemudi ojek online (ojol). Pemicunya adalah keputusan Nadiem Makarim, pendiri sekaligus CEO GO-JEK yang dipanggil istana, untuk menerima tawaran presiden menjadi menteri. Mitra pengemudi GO-JEK kecewa dengan keputusan Nadiem, dan mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran. Mitra pengemudi Grab Indonesia, yang notabene rival utama GO-JEK, dikabarkan bakal terlibat dalam unjuk rasa tersebut.

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, saat dihubungi media, rupanya tidak merespons positif kabar Nadiem ditarik ke jajaran eksekutif. Dia justru mengancam bakal mengerahkan massa dalam jumlah besar bila Nadiem menerima pinangan Jokowi.

Alasan Igun, kondisi mitra ojol sebagai pelaku bisnis utama masih belum sejahtera. Dia mendesak Nadiem fokus mengelola GO-JEK dan mencari cara lebih menyejahterakan pengemudi ojol terlebih dulu, baru setelahnya boleh beralih karir jadi menteri.

"Si Nadiem harus mengkaji, di belakang [perusahannya] ada mitra ojol yang belum sejahtera. Bagaimana mencoba dengan kompetensinya mensejahterakan rakyat Indonesia, apabila korporasi sendiri belum bisa menyejahterakan mitranya," kata Igun seperti dikutip Detikfinance. "Nadiem Makarim boleh besar dengan berderet gelar akademik dan valuasi GO-JEK yang triliunan Rupiah. Namun di balik itu, jutaan para mitra ojek online-nya berdarah-darah di lapangan dan jauh dari sejahtera dari segi pendapatan. Intinya ojol mitranya belum happy."

Igun menyatakan rencana aksi ini sudah dibicarakan dengan berbagai serikat ojol, termasuk yang statusnya adalah mitra Grab Indonesia. Dia beralasan, sekalipun beda perusahaan, pengemudi Grab ikut bersolidaritas dengan rekannya dari GO-JEK.

"Bisa jadi [driver] non GO-JEK juga ikut serta sebagai bentuk solidaritas dan mengusung nama ojek online secara keseluruhan," ujarnya. Merujuk klaim Garda, penolakan terhadap keputusan Nadiem jadi menteri telah disuarakan ketua serikat ojol dari berbagai kota di Sumatera dan Jawa.

Nadiem, saat dikonfirmasi media di istana setelah bertemu Jokowi, mengaku telah mundur dari semua posisi struktural di GO-JEK. Dia menerima tawaran presiden untuk menjadi menteri, sekalipun belum jelas dia akan menjalankan tugas di kementerian mana. "Terhitung hari ini sudah tidak ada posisi maupun kewenangan sama sekali [di GO-JEK]," kata Nadiem. "Sejak awal, misi saya di GO-JEK adalah menampilkan Indonesia di panggung dunia. Jadi [menjadi menteri] adalah kelanjutan dari misi itu, tapi kini tentu untuk negara dan dalam skala yang lebih besar."

Pemerintahan Jokowi sendiri kabarnya bakal menerbitkan nomenklatur, agar dua kementerian anyar bisa berdiri, yakni Kementerian Investasi serta Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif yang dulunya disebut Bekraf. Berdasar nomenklatur itu pula, Kementerian Pemuda dan Olahraga bakal dihapus. Nadiem diproyeksikan akan mengisi posisi di kementerian anyar tersebut.

Lewat keterangan tertulis, GO-JEK menyatakan Andre Soelistyo, selaku Presiden Grup, dan Kevin Aluwi, salah satu co-founder, siap mengambil alih peran CEO startup terbesar di Indonesia itu sepeninggal Nadiem. Sosok berusia 34 tahun itu menjadi nama termuda yang dipanggil ke Istana sepanjang Senin (21/10). Nadiem mendirikan GO-JEK pada 2010, dan mendorong startup ini menjadi raksasa teknologi dengan ekspansi ke Asia Tenggara berkat peluncuran aplikasi mobile yang kini sudah diunduh 155 juta kali.

"Kami telah merencanakan kemungkinan [CEO menjadi menteri] dan tidak akan ada gangguan pada bisnis utama GO-JEK. Kami akan mengumumkan apa arti berita ini bagi GO-JEK dalam beberapa hari ke depan. Kami menghormati proses yang ditetapkan oleh Presiden dan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut sampai ada pengumuman resmi dari Istana," merujuk keterangan tersebut. Dari surel terpisah yang dikirim ke TechCrunch, juru bicara GO-JEK mengaku bangga melihat sosok pendiri startup unicorn itu diminta membantu pemerintah.

Di lain pihak, perkembangan pesat bisnis ojek online beberapa tahun terakhir membuat serikat pengemudi bertambah kuat secara politik. Jumlah mitra pengemudi GO-JEK saat ini mencapai 2 juta orang. Jika ditambah dengan mitra Grab Indonesia, maka total massa pengemudi ojol bisa melonjak hingga tiga juta orang. Jumlah massa sebesar itu bahkan sudah melampaui ormas-ormas lain yang lebih senior di Tanah Air.

Dengan kekuatan massa itulah, para mitra ojol berulang kali menggelar unjuk rasa besar ketika merasa kebijakan pemerintah tidak menguntungkan mereka, termasuk dalam hal penaikkan tarif per kilometer oleh Kementerian Perhubungan.

Asosiasi pengemudi ojol juga berulang kali terlibat kegiatan politis. Misalnya saat mereka menawarkan evakuasi gratis bagi peserta demo mahasiswa yang menolak RUU kontroversial di DPR. Sebagian serikat bahkan hendak ikut menurunkan massa dalam gelombang demonstrasi akhir bulan lalu.

Manuver Garda bisa dikategorikan sebagai ekspresi politik asosiasi ojol yang paling kentara, karena agendanya kini bukan lagi terkait dengan tarif atau kebijakan seputar transportasi online—melainkan menolak sosok menteri secara spesifik di kabinet kerja II Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hingga saat ini belum ada kepastian para pengemudi akan melaksanakan unjuk rasa. Igun mengklaim pihaknya masih terus membicarakan kemungkinan tersebut bersama ketua asosiasi ojol lainnya. "Kami konsolidasi dulu, apakah bisa sebelum pengumuman, sesudah pengumuman, atau saat pengumuman [Nadiem resmi jadi menteri]," tandasnya.